Breaking News

Trump Minta Rp16,7 Triliun untuk BoP, Menkeu: “Kemungkinan dari APBN”

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 29 Jan 2026

menalar.id,. – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kemungkinan negara akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk iuran ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Adapun jumlah dana yang akan diberikan mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun.

Meski demikian, hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum memberikan arahan resmi terkait mekanisme pembayaran iuran itu.

“Kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” kata Purbaya, Kamis (29/1/2026).

Sedangkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan iuran Dewan Perdamaian sebagai upaya mendukung proses rekonstruksi di Gaza, Palestina.

“Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi,” kata Sugino di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Sugiono menjelaskan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembiayaan rekonstruksi tersebut karena ikut terlibat sebagai anggota Dewan Perdamaian. Partisipasi tersebut memberikan keuntungan berupa status keanggotaan tetap dalam Dewan Perdamaian.

“Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja, ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap,” sebut Sugiono.

Meski demikian, Sugiono menegaskan tidak ada kewajiban bagi negara anggota Dewan Perdamaian untuk membayar iuran. Ia menyebut Dewan Perdamaian dibentuk sebagai bagian dari upaya internasional untuk menciptakan perdamaian di Palestina.

“Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina,” kata Sugiono.

Dewan Perdamaian Buatan Trump

Sebelumnya, Trump resmi menciptakan dan membuka founding members untuk Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Trump mengakui mengundang 60 negara untuk bergabung.

Namun, hanya sekitar 20 negara yang menerima undangan tersebut dan resmi menjadi anggota pendiri dengan syarat memberikan iuran. Adapun tujuan dewan ini untuk merekontruksi wilayah gaza, bahkan Trump menyebut misinya dengan “new gaza”.

Berikut daftar negara yang bergabung:

  1. Argentina
  2. Armenia
  3. Azerbaijan
  4. Bahrain
  5. Belarus
  6. Mesir
  7. Hungaria
  8. Indonesia
  9. Yordania
  10. Kazakhstan
  11. Kosovo
  12. Maroko
  13. Pakistan
  14. Qatar
  15. Arab Saudi
  16. Turki
  17. Uni Emirat Arab
  18. Uzbekistan
  19. Vietnam

Sementara itu, negara-negara yang menolak bergabung untuk saat ini adalah:

  1. Prancis
  2. Norwegia
  3. Slovenia
  4. Swedia

Adapun negara dan entitas yang telah diundang namun belum menyatakan komitmen antara lain:

  1. Inggris
  2. China
  3. Kroasia
  4. Jerman
  5. Italia
  6. Komisi Eksekutif Uni Eropa
  7. Paraguay
  8. Rusia
  9. Singapura
  10. Ukraina

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur DKI Jakarta Akan Larang Penggunaan Ondel-Ondel untuk Mengamen

    Gubernur DKI Jakarta Akan Larang Penggunaan Ondel-Ondel untuk Mengamen

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pemerintahannya sedang menyusun aturan terkait larangan penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen. Ia menegaskan bahwa ondel-ondel merupakan warisan budaya Betawi yang seharusnya hanya ditampilkan dalam acara-acara tertentu, bukan untuk kegiatan mengamen di jalanan. “Kami sedang menggodok untuk (aturan) itu. Saya akan mengeluarkan Pergub bahwa ondel-ondel sebagai salah […]

  • Jokowi Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketum PSI, Buka Suara soal Kemungkinan Bersaing dengan Kaesang

    Jokowi Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketum PSI, Buka Suara soal Kemungkinan Bersaing dengan Kaesang

    • calendar_month Rab, 14 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka suara mengenai kabar yang menyebut namanya masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat ditemui di Solo, Rabu (14/5/2025), Jokowi mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan tersebut dengan matang. “Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” ujar Jokowi dengan senyum khasnya. Proses […]

  • tsunami

    Imbas Gempa Rusia! Meksiko Siaga Tsunami dan Imbau Jauhi Pesisir Pasifik

    • calendar_month Rab, 30 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Meksiko mengimbau masyarakat untuk menghindari wilayah pesisir Samudra Pasifik setelah muncul peringatan tsunami, Rabu (30/7/2025). Hal ini terjadi akibat gempa kuat yang mengguncang Rusia bagian timur di hari yang sama. Gempa berkekuatan magnitudo 8,8 itu mengguncang kawasan timur Rusia dan memicu peringatan tsunami di beberapa negara, termasuk Meksiko. Pusat Peringatan Tsunami Amerika […]

  • sekolah

    Anggaran Pendidikan Capai Rp757,8 Triliun, tapi Masih Banyak Masalah

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden RI Prabowo Subianto beberkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan anggaran pendidikan terbesar di dunia. Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan kepada kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di Jakarta, Jumat (22/8/2025). “Kita salah satu negara di dunia yang anggaran pendidikannya terbesar, terbesar,” kata Prabowo dalam pidatonya. Meski Begitu, ia […]

  • MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menegaskan bahwa seorang wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketegasan ini tertuang dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Berdasarkan Pasal 23 UU […]

  • Cucu Mahfud Md Jadi Korban MBG: BGN Buru-Buru Minta Maaf

    Cucu Mahfud Md Jadi Korban MBG: BGN Buru-Buru Minta Maaf

    • calendar_month Sab, 4 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id –  Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menanggapi kabar yang beredar bahwa cucu eks Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud Md menjadi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena kejadian itu, Dadan menyampaikan permohonan maaf. “Ya kami mohon maaf atas hal itu,” ucapnya usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI […]

expand_less