Breaking News

803 Siswa di Gerobogan Keracunan MBG, Satgas Jateng Evaluasi SPPG

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kam, 15 Jan 2026

menalar.id., – Sebanyak 803 siswa di Gerobogan mengalami keracunan massal akibat Makan Bergizi Gratis (MBG), Jawa Tengah, pada Selasa (12/1/2026). Akibatnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) percepatan MBG Jawa Tengah melakukan evaluasi secara inklusif terhadap pelaksanaan program MBG.

Melansir Kompas, Sekretaris Tim Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah Hanung Triyono memberi perhatian lebih terhadap kasus keracunan yang mengakibatkan jumlah korban yang banyak. Ia mengatakan bahwa dinas kesehatan akan melakukan evaluasi dan uji lab sebelum menentukan penyebab keracunan tersebur.

“Iya, kemarin Grobogan yang agak besar ya. Teman-teman dari Dinas Kesehatan juga sudah melakukan evaluasi dan uji lab. Dugaan sementara kemarin masih karena masakan telur,” ujarnya, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (15/1/2026).

Hanung mengatakan bahwa jumlah siswa menjalani rawat inap akibat keracunan MBG terus berkurang. Ia menambahkan akan memberhentikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk sementara waktu.

“Kemarin kita evaluasi juga. Sementara harus kita buat SOP. Sampai berapa hari, berapa bulan penutupan itu harus kita lakukan. Sepertinya kita menunggu hasil lab,” ucapnya.

Hanung menyatakan hasil uji laboratorium akan menentukan lamanya penghentian operasional serta bahan evaluasi terhadap SPPG penyedia MBG. Ia menegaskan bahwa meskipun SPPG tersebut telah bersertifikat, penyedia MBG yang menyebabkan keracunan akan tetap menjalani evaluasi lanjutan.

“Sudah (memiliki SLHS). Ya, ada evaluasi, dari tim SPPG ada evaluasi. Dan tentu ada penghentian sementara. Kalau bisa perbaikan ya segera perbaikan,” katanya.

Mengutip beritajateng.tv, Hanung menyatakan bahwa operasional SPPG akan berjalan setelah seluruh perbaikan dan evaluasi telah memenuhi ketentuan. Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan atas penyelenggara layanan MBG di daerah masih cukup tinggi.

“Kalau kami segera, karena akan dibutuhkan kan itu,” ujarnya.

Selain itu, Hanung menjelaskan satgas akan memetakan berbagai pola dari insiden keracunan yang muncul selama pelaksanaan MBG di Jawa Tengah. Satgas juga akan mewaspadai aspek-aspek penentu terjadinya keracunan akibat MBG dan memetakan jenis kejadian yang paling sering terjadi.

“Nanti kita akan coba dari berbagai kasus keracunan ini kita plotting. Kejadian apa yang paling sering. Apakah dari olahan ayam, dari olahan telur. Itu yang perlu diwaspadai saat ini,” jelasnya.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gebrak Lakukan Aksi di Gedung DPR, Berikan Lima Tuntutan

    Gebrak Lakukan Aksi di Gedung DPR, Berikan Lima Tuntutan

    • calendar_month Jum, 1 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Ribuan massa buruh melakukan demo dalam memperingati hari buruh Internasional di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (1/5/2026). Sebanyak 4.000 peserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyampaikan tuntutannya kepada parlemen. Dalam aksi Gebrak tersebut, para buruh menyampaikan lima tuntutan utama kepada DPR mengenai hak-hak buruh termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) […]

  • Buruh Tolak UMP DKI 2026, KSPI Siapkan Gugatan dan Aksi Massa

    Buruh Tolak UMP DKI 2026, KSPI Siapkan Gugatan dan Aksi Massa

    • calendar_month Kam, 25 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai besaran upah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja di ibu kota. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,73 juta dengan menggunakan indeks 0,75. Menurut […]

  • banjir

    Pemprov DKI Bangun Tanggul: Banjir Rob Ancam Jakut

    • calendar_month Ming, 8 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun tanggul di sejumlah wilayah. Seperti Muara Baru dan Muara Karang untuk mencegah banjir rob di Jakarta Utara. “Jakarta harus membuat tanggul dengan tinggi sampai 2,5 meter di daerah Muara Baru, Muara Karang dan beberapa lokasi lain. Untuk apa? Mengantisipasi rob,” ucap Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno […]

  • Bahlil Lahadalia Mengaku Tak Tahu Ada Aksi Unjuk Rasa di DPR

    Bahlil Lahadalia Mengaku Tak Tahu Ada Aksi Unjuk Rasa di DPR

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengaku tidak tahu ada aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Ia beralasan sibuk rapat seharian. “Rapat seharian. Belum ikuti informasi,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Bahlil menyebut tak sempat membaca berita selama rapat. […]

  • Aliansi Remaja Indonesia Bersatu Desak Reformasi Total Badan Gizi Nasional

    Aliansi Remaja Indonesia Bersatu Desak Reformasi Total Badan Gizi Nasional

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Aliansi Remaja Indonesia Bersatu (Ajaib) mendesak adanya reformasi total di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi agar anggaran benar-benar digunakan secara bersih dan berpihak pada masyarakat. Tuntutan itu disampaikan puluhan massa Ajaib dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK di Setiabudi, Jakarta […]

  • Pemerintah Pasif, DPR Lamban: Nasib RUU Perampasan Aset Makin Suram

    Pemerintah Pasif, DPR Lamban: Nasib RUU Perampasan Aset Makin Suram

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id. – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih terhambat di DPR RI. Meski telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029, pemerintah memilih menunggu keputusan DPR apakah akan menggunakan draf yang sama dengan versi 2023 atau melakukan revisi. “Jadi pemerintah menunggu saja karena […]

expand_less