Breaking News

Kasus Chromebook: Saksi Sebut Eks Stafsus Bisa Rotasi Pejabat

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Rab, 24 Des 2025

menalar.id., – Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim Jurist Tan disebut memiliki kewenangan besar di Kemendikbudristek. Ia berperan dalam pengaturan anggaran hingga rotasi dan pencopotan pejabat.

Pernyataan itu disampaikan mantan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek Hamid Muhammad, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Hamid hadir sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen periode 2020–2021 Sri Wahyuningsih dan Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020 Mulyatsyah.

Dalam persidangan, jaksa lebih dulu menggali keterangan Hamid terkait dua mantan staf khusus Nadiem, yakni Jurist Tan dan Fiona.

“Saya ingin saudara ceritakan suasana saat zoom ya. Ada orang bernama Jurist Tan, Fiona. Bisa dijelaskan karakter JT dan Fiona di Kementerian?” tanya jaksa.

Hamid kemudian menjelaskan posisi dan kewenangan Jurist Tan selama menjabat sebagai staf khusus menteri. Ia menyebut Jurist Tan memegang kendali pada sejumlah sektor strategis, meski bukan pejabat struktural.

“Setahu saya Jurist Tan diberi kewenangan untuk masalah IT, masalah anggaran, regulasi, sama SDM. Jadi, siapa pun juga yang nanti akan rotasi, mutasi dan seterusnya, promosi, itu kewenangannya Juris Tan,” ujar Hamid di hadapan majelis hakim.

Jaksa tampak terkejut mendengar penjelasan tersebut. Ia lalu memastikan kembali sejauh mana pengaruh Jurist Tan di kementerian, termasuk terhadap pejabat eselon.

“Sampai mutasi pegawai pun kewenangannya? Apakah eselon 2 termasuk terdakwa Mul, terdakwa Sri, termasuk saudara sendiri eselon 1 juga ngeri-ngeri sedap nih dengan Jurist Tan ini?” tanya jaksa.

“Iya betul,” jawab Hamid.

Jaksa kemudian menanyakan hubungan pernyataan Jurist Tan dengan sikap langsung Menteri Nadiem Makarim.

“Baik, apakah benar Mas Menteri Nadiem pernah mengatakan apa yang dikatakan Jurist Tan itu (juga) perkataan dia (Nadiem)?” tanya jaksa.

“Iya betul beberapa kali saya dengar,” jawab Hamid.

Kerugian Negara

Dalam perkara ini, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Ibrahim Arief menjadi terdakwa bersama Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek.

Jaksa menyebut pengadaan tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,1 triliun. Kerugian itu berasal dari dugaan kemahalan harga Chromebook senilai Rp1,56 triliun.

Selain itu, pengadaan perangkat CDM yang dinilai tidak perlu dan tidak bermanfaat senilai Rp621 miliar. Selain itu, jaksa mengungkap pengadaan Chromebook memperkaya 25 pihak, mulai dari individu hingga korporasi.

Nama-nama yang disebut antara lain Nadiem Makarim, sejumlah pejabat Kemendikbudristek, serta perusahaan penyedia perangkat teknologi dengan nilai keuntungan bervariasi.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komnas Perempuan Desak Perlindungan Khusus bagi Perempuan dalam RUU KUHAP

    Komnas Perempuan Desak Perlindungan Khusus bagi Perempuan dalam RUU KUHAP

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong dimasukkannya aturan khusus dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang mewajibkan penggeledahan terhadap perempuan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum berjenis kelamin perempuan. Anggota Komnas Perempuan Sri Agustini menyampaikan usulan ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, […]

  • sman 72 Jakarta

    Polisi Temukan Paku di Korban SMAN 72, Ini Respons Pramono

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa dalam tubuh salah satu korban ditemukan paku tertancap dari ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jumat (7/11/2025). Paku tersebut akan menjadi barang bukti untuk proses penyelidikan. “Paku yang sempat menempel di tubuh akan jadi barang bukti dalam penyidikan,” ujar Budi, Jumat (14/11/2025), […]

  • Bank Banten

    Bank Banten Dapat Suntikan Modal Rp.139 Miliar dari Pemprov Banten

    • calendar_month Sel, 18 Mar 2025
    • account_circle Alfa
    • 0Komentar

    menalar.id – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk mendapatkan suntikan modal dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp139 miliar dalam bentuk aset atau inbreng. Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah mengungkap bahwa aset yang menjadi tambahan modal baru untuk Bank Banten telah dihitung atau appraisal oleh lembaga yang profesional. “Mudah-mudahan, ke depan Bank Banten lebih meningkat lagi, […]

  • Polisi Tahan Ketua DPD Partai Hanura Jateng Terkait Kasus Pornografi di KaraokePolisi Tahan Ketua DPD Partai Hanura Jateng Terkait Kasus Pornografi di Karaoke

    Polisi Tahan Ketua DPD Partai Hanura Bambang Raya Terkait Pornografi

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepolisian resmi menahan Bambang Raya, Ketua DPD Partai Hanura Jawa Tengah, sebagai tersangka dalam kasus pornografi yang melibatkan layanan striptis di karaoke Mansion KTV & Bar Semarang. Kombes Pol Dwi Subagio, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menahan Bambang Raya alias BR di Rutan Polda mulai Jumat (20/6/2025). […]

  • NASA

    Trump Pangkas Anggaran NASA, Pegawai Kecam Lewat Voyager Declaration

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Ratusan mantan pegawai dan aktif NASA kecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memangkas anggaran badan antariksa dalam jumlah besar. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak hanya mengancam program luar angkasa AS. Tetapi juga dapat membahayakan keselamatan para astronaut. Kritik ini dituangkan dalam sebuah surat terbuka berjudul Voyager Declaration, yang ditujukan kepada Administrator […]

  • Puan: Putusan MK Bermasalah, DPR dan Parpol Siap Koordinasi

    Puan: Putusan MK Bermasalah, DPR dan Parpol Siap Koordinasi

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi partai politik dan fraksi di DPR akan menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan Pilkada mulai 2029, Kamis (3/7/2025). Rapat koordinasi digelar menyusul putusan MK yang berpotensi melanggar konstitusi. “Sebagai partai politik, kami nanti akan melakukan rapat koordinasi,” terang Puan, di Kompleks […]

expand_less