Breaking News

Prabowo Pecat Noel dari Kursi Wamenaker

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sab, 23 Agu 2025

menalar.id – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau disapa Noel, meminta amnesti atau pengampunan kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti,” ucap Noel di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Noel juga menegaskan bahwa dirinya tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan membantah kasus yang menjeratnya terkait pemerasan.

“Saya ingin meluruskan, saya tidak di-OTT. Kasus saya juga bukan pemerasan, agar tidak muncul narasi kotor yang memberatkan saya,” ujarnya.

Prabowo Copot Noel dari Jabatan

Alih-alih dikabulkan, di hari yang sama Prabowo justru memecatnya dari jabatan sesuai keputusan presiden (keppres). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menjelaskan keputusan menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

“Presiden sudah meneken keppres pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” kata Pras di hadapan wartawan.

Ia menambahkan, kasus ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar berhati-hati dan fokus bekerja untuk rakyat.

“Selanjutnya proses hukum sepenuhnya kami serahkan kepada KPK. Presiden menginginkan seluruh pejabat benar-benar bekerja keras memberantas korupsi,” tegasnya.

Gratifikasi Uang dan Motor Ducati

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa Noel menerima uang hasil pemerasan senilai Rp3 miliar serta sebuah motor Ducati. Uang itu diterimanya pada akhir tahun lalu, hanya dua bulan setelah menjabat.

“Sejumlah uang tersebut juga mengalir ke penyelenggara negara,” jelas Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sejumlah BEM Mundur dari BEM SI, Protes Nuansa Politik

    Sejumlah BEM Mundur dari BEM SI, Protes Nuansa Politik

    • calendar_month Rab, 30 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Setelah Musyawarah Nasional (Munas) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan digelar pada 19/7/2025 lalu, sejumlah BEM dari berbagai kampus satu per satu memutuskan keluar dari aliansi tersebut. Dengan alasan forum yang seharusnya menjadi wadah independen gerakan mahasiswa justru dinilai sarat kepentingan politik, terutama setelah hadirnya pejabat pemerintah dalam agenda itu. Ketua […]

  • Bupati Buton Tak Nampak Sebulan, Warga Lapor ‘Orang Hilang’

    Bupati Buton Tak Nampak Sebulan, Warga Lapor ‘Orang Hilang’

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Puluhan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melaporkan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang ke Polres Buton pada Kamis (18/9/2025). Laporan itu dibuat lantaran bupati disebut sulit dijumpai, tak terlihat di rumah dinas, maupun tak masuk kantor dalam beberapa pekan terakhir. Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton Muhammad Muzli, […]

  • AKBP

    Mantan Kapolres Ngada Hadapi Sidang Etik Kasus Pencabulan dan Pornografi

    • calendar_month Sen, 17 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Komisi Kode Etik Polri (KKEP) akan menyelenggarakan sidang terhadap mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, hari ini, Senin (17/3/2025). Sebelumnya, AKBP Fajar ditangkap dan diperiksa Propam Polri dan Polda NTT terkait kasus pencabulan anak, pornografi, dan penyalahgunaan narkoba. “Hari ini statusnya sudah jadi tersangka dan ditahan […]

  • marketplace

    Pemerintah Terapkan PPh 22 di Marketplace, Shopee Tunggu Aturan Resmi

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah mewajibkan marketplace memungut PPh Pasal 22 untuk setiap transaksi perdagangan online. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih menyusun aturan tersebut. Shopee Indonesia pun belum mengambil langkah lebih lanjut karena masih menunggu regulasi resmi oleh para merchant di e-commerce. Deputy Director of Government Relations Shopee Indonesia Balques Manisang, menegaskan bahwa pihaknya […]

  • Presiden Prabowo Hapus Kuota Impor untuk Permudah Akses Komoditas Pokok

    Prabowo Hapus Kuota Impor untuk Permudah Akses Komoditas Pokok

    • calendar_month Rab, 9 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan jajaran menterinya untuk menghapus kebijakan kuota impor, khususnya untuk komoditas vital yang menyangkut hajat hidup rakyat. Instruksi ini telah disampaikan langsung kepada Menko, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, hingga Ketua DEN Luhut Pandjaitan. Kebebasan Impor Daging Sapi Salah satu komoditas yang langsung terkena dampak kebijakan ini […]

  • Pemprov Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan

    Pemprov Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan

    • calendar_month Sen, 15 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan ke seluruh wilayah Jawa Barat. Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku di kawasan Bandung Raya. Dedi menetapkan kebijakan tersebut melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah provinsi menerbitkan surat […]

expand_less