Selasa, 16 Des 2025

Trump Boikot KTT G20 di Afrika Selatan, Tuduhan Hingga Implikasi

  • account_circle Azka Al Ath-Har
  • calendar_month Kam, 13 Nov 2025

menalar.id., – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keputusan untuk memboikot Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu-Minggu (22–23/11/2025). Langkah tersebut sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap petani kulit putih di negara tersebut.

Mengutip ANTARA, Trump menyebut tidak akan ada perwakilan pemerintah Amerika Serikat yang menghadiri pertemuan tersebut. “Tidak ada perwakilan pejabat Amerika Serikat yang hadir selama pelanggaran HAM masih terjadi,” ujarnya, pada Jumat (7/11/2025).

Trump menuding pemerintah Afrika Selatan melakukan penyitaan lahan secara ilegal dan pembunuhan terhadap petani keturunan Eropa atau Afrikaner. Ia menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi berbasis ras.

“Orang-orang Afrika sedang dibunuh dan disembelih, sementara tanah dan lahan pertanian mereka dirampas secara ilegal,” katanya.

Trump menuduh telah terjadi white genocide atau genosida terhadap warga kulit putih di Afrika Selatan. Pernyataan itu menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Afrika Selatan. wa t

Mengutip CNN Indonesia, Pemerintah Afrika Selatan membantah keras tuduhan tersebut dan menilai klaim Trump tidak berdasar. Otoritas setempat menegaskan bahwa kebijakan distribusi ulang lahan dapat memperbaiki ketimpangan ekonomi akibat pemisahan warisan.

“Tuduhan yang disampaikan Presiden Trump sepenuhnya salah dan tidak berdasar,” tegasnya.

Trump mengkritik pelaksanaan KTT G20 di Afrika Selatan sebagai forum yang menyimpang dari nilai-nilai keberagaman. Ia menilai Amerika Serikat tidak pantas menghadiri KTT G20 selama isu HAM di negara itu belum terselesaikan.

Keputusan Trump untuk menarik diri dari KTT G20 menimbulkan berbagai dugaan di kancah internasional. Ketidakhadiran Amerika Serikat sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia dapat memengaruhi legitimasi dan efektivitas pertemuan KTT G20 ini.

Sejumlah analis menilai langkah tersebut dapat memperburuk hubungan diplomatik antara Washington dan Pretoria. Namun, hingga kini Gedung Putih belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai kemungkinan perubahan keputusan menjelang pelaksanaan KTT G20.

Penulis

Tumbuh di antara kegelisahan dan rasa ingin tahu, belajar melihat dunia lewat detail kecil yang sering luput dari perhatian. Tertarik pada isu sosial, budaya, dan kemanusiaan.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dualisme PPP Resmi Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Wakil Ketum

    Dualisme PPP Resmi Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Wakil Ketum

    • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi berakhir. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan susunan kepengurusan baru partai berlambang Ka’bah itu pada Senin (6/10/2025). Dalam kepengurusan terbaru, Muhamad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum, sementara rivalnya di Muktamar X Ancol, Agus Suparmanto, diberi posisi sebagai Wakil Ketua Umum. “Beliau (Mardiono) mengirimkan surat kepada Kementerian […]

  • Fraksi PDIP Kompak Dukung Hasto, Dolfie Soroti Cacat Prosedur Hukum

    Fraksi PDIP Kompak Dukung Hasto, Dolfie Soroti Cacat Prosedur Hukum

    • calendar_month Jum, 6 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id-Dolfie Otniel Frederic Palit, Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI menuturkan partainya kompak mendukung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto  terkait kasus dugaan suap dan hambatan penyidikan (5/6/2025). Sejumlah politikus PDIP yang datang antara lain Hendrawan Supratikno, Chico Hakim, Benhur George Watubun, Ribka Tjiptaning, serta Ferdinand Hutahaean. Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP seperti Denny Cagur, Darmadi […]

  • Daftar Korban KMP Tunu Pratama Jaya Yang Berhasil Ditemukan

    Daftar Korban KMP Tunu Pratama Jaya Yang Berhasil Ditemukan

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Sebanyak 35 penumpang dan awak KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali berhasil ditemukan. Empat orang dinyatakan meninggal, sementara 31 lainnya selamat, Surabaya, Kamis (3/7/2025). Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan 31 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya selamat karena mengenakan sekoci dan jaket pelampung. “Mereka ada yg memang menggunakan sekoci, kemudian […]

  • PSI Minta Pramono Tak Cepat Puas Soal Peringkat Kemacetan Jakarta

    PSI Minta Pramono Tak Cepat Puas Soal Peringkat Kemacetan Jakarta

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo yang menyebut Jakarta bukan lagi kota paling macet di Indonesia, berdasarkan data indeks kemacetan dari laman TomTom Traffic. Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, mengingatkan Gubernur Pramono Anung agar tidak cepat puas. Menurutnya, meski data menunjukkan penurunan, kemacetan di Jakarta masih […]

  • Jawa Pos Buka Suara Soal Penetapan Tersangka Nani Wijaya

    Jawa Pos Buka Suara Soal Penetapan Tersangka Nani Wijaya

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – PT Jawa Pos menjelaskan kronologi penetapan Nani Wijaya sebagai tersangka dalam sengketa hukum terkait kepemilikan PT Dharma Nyata Press (DNP) atau Tabloid Nyata. Kuasa hukum perusahaan, Tonic Tangkau, mengungkapkan kasus ini bermula sejak 2017 ketika Nani diberhentikan dari posisi Direktur Holding Jawa Pos namun tetap mempertahankan jabatannya sebagai Presiden Direktur DNP. Dalam konferensi pers […]

  • Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Tidak Kurangi Kewenangan KPK

    Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Tidak Kurangi Kewenangan KPK

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Gerindra ini menyatakan pihaknya sedang menyiapkan jadwal untuk membahas masukan dari KPK dan aktivis antikorupsi terkait rancangan tersebut. “Kami akan menjadwalkan pembahasan masukan ini pada masa […]

expand_less