Breaking News

Massa Bakar Ban di Alun-Alun Pati, Kawal Sidang Pemakzulan Bupati Sudewo

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Jum, 31 Okt 2025

menalar.id – Ribuan massa dari Masyarakat Pati Bersatu (MPB) memadati kawasan Alun-Alun Pati pada Jumat (31/10/2025), untuk mengawal rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati yang membahas hasil Panitia Khusus (Pansus) Angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Massa datang sejak pagi, membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar Sudewo lengser dari jabatannya.

Di sekitar alun-alun, massa juga terlihat membakar ban bekas sebagai bentuk protes. “Pembakaran ban ini simbol tuntutan kami, bukan tindakan rusuh,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando. Polisi tampak berjaga ketat di sekitar lokasi, sementara jalan menuju gedung DPRD dipasangi kawat berduri.

Koordinator MPB, Supriyono alias Botok, mengimbau para peserta aksi untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. “Sekali lagi, jangan terprovokasi dan jangan melakukan tindakan anarkis. Kalau melawan hukum, bisa ditangkap aparat,” katanya melalui pengeras suara.

Dari pantauan di lapangan, sebagian massa menunggu di luar pagar DPRD sambil menyaksikan jalannya sidang melalui layar proyektor yang dipasang di balik kawat berduri. Namun hingga siang, layar itu belum berfungsi. Sementara di dalam gedung, DPRD Pati menggelar rapat paripurna yang dihadiri Ketua DPRD Ali Badrudin, Wakil Ketua I Hardi, Wakil Ketua II Bambang Susilo, dan Wakil Ketua III Suwito.

Anggota Pansus Hak Angket mulai membacakan hasil pemeriksaan terhadap kebijakan-kebijakan Bupati Pati. Setidaknya ada 12 kebijakan yang menjadi sorotan DPRD, termasuk keputusan menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250 persen dan penerapan lima hari sekolah.

Tuntutan agar Sudewo dimakzulkan mencuat sejak Agustus lalu setelah beberapa kebijakannya ditolak warga. Ketika itu, ribuan warga berunjuk rasa menolak kenaikan pajak dan kebijakan sekolah lima hari. Meski akhirnya Sudewo mencabut keputusannya, unjuk rasa tetap berlanjut dan berujung ricuh. Satu mobil polisi terbakar dan empat warga ditetapkan sebagai tersangka.

“Hasil sidang paripurna ini sudah jelas menunjukkan kebobrokan Bupati Sudewo. Berdasarkan fakta-fakta, beliau layak dimakzulkan,” tegas Supriyono.

Sampai saat ini, rapat paripurna masih berlangsung di Gedung DPRD Pati, sementara massa tetap bertahan di sekitar alun-alun dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polemik Munas, BEM UGM – Undip Keluar dari BEM SI

    Polemik Munas, BEM UGM – Undip Keluar dari BEM SI

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) dan BEM Universitas Diponegoro (Undip) memutuskan mundur dari aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Keputusan itu muncul setelah mereka menyatakan kekecewaan terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM SI Kerakyatan di Padang, Sumatera Barat. Munas yang berlangsung pada 13/7 hingga 19/7/2025 di Universitas Dharma […]

  • prabowo

    Prabowo Tambah 65 Sekolah Rakyat, Sebut Jadi Prestasi Luar Biasa

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan ada penambahan 65 Sekolah Rakyat yang beroperasi di September 2025. Dengan tambahan itu, total ada 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi sepanjang tahun ini. Prabowo menyebut, pembangunan ratusan sekolah dalam kurun waktu singkat merupakan sebuah pencapaian besar. Hal itu ia sampaikan di hadapan sekitar dua ribu guru dan kepala […]

  • Senat Gagal Sepakati Anggaran, Pemerintah AS Resmi Shutdown

    Senat Gagal Sepakati Anggaran, Pemerintah AS Resmi Shutdown

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown setelah Senat gagal menyetujui rancangan anggaran belanja tahunan pada Selasa (30/9/2025) malam. Pemungutan suara yang digelar berakhir dengan hasil 55-45, angka yang masih kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU pendanaan. Kebuntuan anggaran itu muncul karena Partai Demokrat tetap bersikeras memperpanjang subsidi layanan kesehatan di bawah […]

  • Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Diprediksi 28 Maret, Kemenhub Imbau Pemudik Waspada Kepadatan

    Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Diprediksi 28 Maret, Kemenhub Imbau Pemudik Waspada Kepadatan

    • calendar_month Jum, 28 Mar 2025
    • account_circle Alfa
    • 0Komentar

    menalar.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi lonjakan arus mudik yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pemudik menuju kampung halaman. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Budi Rahardjo, menyampaikan bahwa jumlah pemudik terus meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Ia pun mengimbau masyarakat untuk mewaspadai puncak arus mudik yang diprediksi terjadi […]

  • Pemprov DKI Tak Akan Lindungi Pelaku Kasus Beras Oplosan

    Pemprov DKI Tak Akan Lindungi Pelaku Kasus Beras Oplosan

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tidak akan memberikan perlindungan kepada PT Food Station Tjipinang Jaya jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan beras oplosan atau pelanggaran mutu. Menurutnya, keterbukaan dan transparansi dalam persoalan ini sangat penting. “Kalau ada kesalahan, kesengajaan, siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan […]

  • Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Upah Kepala Daerah

    Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Gaji Kepala Daerah

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H. Harefa mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan gaji kepala daerah. Menurutnya, peningkatan penghasilan para pemimpin daerah dapat mengurangi potensi korupsi yang kerap melibatkan pejabat setempat. “Nah ini memang tugas bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini,” tegas Cahya dalam […]

expand_less