Breaking News

Lokataru Soroti Dugaan ASN Tak Netral di PSU Pilgub Papua

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Rab, 6 Agu 2025

menalar.id – Bertepatan dengan hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua, Rabu (6/8/2025), Lokataru Foundation menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran. Salah satunya adalah keterlibatan pejabat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap tidak netral.

Melansir dari RMOL.ID, Tim Pemantau Pilkada Papua dari Lokataru menyebut ada dugaan mobilisasi ASN hingga kampanye terselubung oleh beberapa pihak, termasuk penjabat (Pj) Gubernur.

Koordinator Pemantau Pilkada Papua dari Lokataru Foundation Hasnu Ibrahim menyebut, Bupati Biak sebagai salah satu aktor utama yang diduga tidak netral.

“Aktor utama yang diduga bertindak tidak netral dan profesional yakni Bupati Biak. Bahkan, dalam pengarahan tersebut Bupati Biak menyampaikan pesan secara tidak langsung menakut-nakuti pemerintah tingkat bawah,” ungkap Hasnu.

Lokataru juga mencatat adanya 48 orang yang diperiksa kejaksaan terkait dugaan penyelewengan dana desa. Pemeriksaan itu disebut terjadi karena adanya tekanan dari Bupati Biak.

“Perlu diingat, pesan tersebut dinilai upaya Bupati Biak dalam ‘mengintimidasi’ pemerintah tingkat bawah guna mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu,” jelasnya.

Tak hanya di tingkat kabupaten, dugaan serupa juga terjadi di provinsi. Pj Gubernur Papua diduga ikut terlibat mendukung salah satu pasangan calon.

“Informasi yang diadukan kepada Lokataru, diduga adanya keterlibatan Pj Gubernur Papua yang baru untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Pj Gubernur seharusnya bersikap netral dan tidak memihak pada paslon tertentu dalam PSU Pilkada Papua,” ujar Hasnu.

Menurutnya, Pj Gubernur bahkan sempat mengunjungi beberapa daerah menjelang pemungutan suara yang dinilai sebagai bentuk kampanye terselubung.

“Bahkan, Pj Gubernur Papua diduga melakukan kampanye terselubung dengan modus mengunjungi beberapa daerah menjelang hari pemungutan suara,” tambahnya.

  • Penulis: Nisrina
Tags

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kesepakatan Dagang Indonesia-AS, Data Warga Indonesia untuk AS

    Kesepakatan Dagang Indonesia-AS, Data Pribadi Warga Indonesia untuk AS

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia menyepakati penguatan hubungan ekonomi melalui Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade). Gedung Putih merilis dokumen resmi pada Selasa (22/7/2025) yang menyebutkan salah satu poin utama kesepakatan ini adalah pengaturan transfer data pribadi warga Indonesia ke AS. Dokumen tersebut menjelaskan komitmen Indonesia dalam menghilangkan hambatan perdagangan digital. “Indonesia […]

  • Presiden Prabowo Subianto akan melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, pada Senin (8/6/2026) sore.

    Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus, Mengapa?

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto akan melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, pada Senin (8/6/2026) sore. Hal ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampaikan secara langsung di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. . “Said Iqbal akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,” kata […]

  • Mensos RI: Lapor Donasi untuk Akuntabilitas Publik

    Mensos RI: Lapor Donasi untuk Akuntabilitas Publik

    • calendar_month Kam, 11 Des 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Menteri Sosial Syaifullah Yusuf Menjelaskan hakikatnya setiap lembaga maupun perorangan boleh menggalang dana publik untuk donasi. Namun, ia menegaskan bahwa siapapun yang mengumpulkan donasi tersebut perlu melaporkannya kepada pemerintah untuk mendapatkan izin. Syaifullah yang biasa dengan sapaan Gus Ipul, mengatakan itu saat menanggapi aksi artis dan influencer yang memberikan donasi untuk korban bencana di […]

  • MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menegaskan bahwa seorang wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketegasan ini tertuang dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Berdasarkan Pasal 23 UU […]

  • flora

    Intip Jadwal Festival Flora dan Fauna 2025 di Lapangan Banteng!

    • calendar_month Rab, 6 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Pameran Flora dan Fauna (Flona) tahun ini. Acara ini sudah berlangsung sejak 1971 dan selalu dinanti oleh para penggemar tanaman serta hewan. Pameran Flona 2025 mengusung tema “Keanekaragaman Hayati dalam Harmoni Jakarta Menuju Kota Global Berbudaya”. Hal ini, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan menuju 500 tahun […]

  • Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    • calendar_month Ming, 13 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa 60 keluarga di Indonesia menguasai 48 persen dari total 55,9 juta hektar lahan bersertifikat dan terpetakan. Ia menyoroti kebijakan struktural di masa lalu sebagai penyebab utama ketimpangan penguasaan tanah ini. “48 persen dari 55,9 juta hektar itu dikuasai hanya […]

expand_less