Breaking News

Lokataru Soroti Dugaan ASN Tak Netral di PSU Pilgub Papua

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Rab, 6 Agu 2025

menalar.id – Bertepatan dengan hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua, Rabu (6/8/2025), Lokataru Foundation menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran. Salah satunya adalah keterlibatan pejabat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap tidak netral.

Melansir dari RMOL.ID, Tim Pemantau Pilkada Papua dari Lokataru menyebut ada dugaan mobilisasi ASN hingga kampanye terselubung oleh beberapa pihak, termasuk penjabat (Pj) Gubernur.

Koordinator Pemantau Pilkada Papua dari Lokataru Foundation Hasnu Ibrahim menyebut, Bupati Biak sebagai salah satu aktor utama yang diduga tidak netral.

“Aktor utama yang diduga bertindak tidak netral dan profesional yakni Bupati Biak. Bahkan, dalam pengarahan tersebut Bupati Biak menyampaikan pesan secara tidak langsung menakut-nakuti pemerintah tingkat bawah,” ungkap Hasnu.

Lokataru juga mencatat adanya 48 orang yang diperiksa kejaksaan terkait dugaan penyelewengan dana desa. Pemeriksaan itu disebut terjadi karena adanya tekanan dari Bupati Biak.

“Perlu diingat, pesan tersebut dinilai upaya Bupati Biak dalam ‘mengintimidasi’ pemerintah tingkat bawah guna mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu,” jelasnya.

Tak hanya di tingkat kabupaten, dugaan serupa juga terjadi di provinsi. Pj Gubernur Papua diduga ikut terlibat mendukung salah satu pasangan calon.

“Informasi yang diadukan kepada Lokataru, diduga adanya keterlibatan Pj Gubernur Papua yang baru untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Pj Gubernur seharusnya bersikap netral dan tidak memihak pada paslon tertentu dalam PSU Pilkada Papua,” ujar Hasnu.

Menurutnya, Pj Gubernur bahkan sempat mengunjungi beberapa daerah menjelang pemungutan suara yang dinilai sebagai bentuk kampanye terselubung.

“Bahkan, Pj Gubernur Papua diduga melakukan kampanye terselubung dengan modus mengunjungi beberapa daerah menjelang hari pemungutan suara,” tambahnya.

  • Penulis: Nisrina
Tags

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?

    Aksi Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menggelar aksi kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Aksi kamisan ke-887 lebih mengedepankan tentang penolakan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini telah sah menjadi Undang-Undang. Aksi kamisan tetap konsisten meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998. […]

  • ojol

    Ojol Versi Pemerintah, Benarkah Pengemudi dan Penumpang Lebih Untung?

    • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah memiliki wacana untuk ciptakan aplikasi transportasi online seperti ojek daring. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. Djoko menilai langkah ini dapat menghadirkan banyak keuntungan, baik bagi pengemudi maupun masyarakat. Menurutnya, aplikasi milik pemerintah lebih memungkinkan menekankan aspek sosial dibanding sekadar […]

  • TNI Dilibatkan dalam Tata Kelola Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Demi Disiplin dan Kemandirian

    TNI Dilibatkan dalam Tata Kelola Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Demi Disiplin dan Kemandirian

    • calendar_month Kam, 23 Okt 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keterlibatan TNI dalam tata kelola asrama Sekolah Rakyat bertujuan untuk memperkuat disiplin para siswa. “Semangat disiplin dari TNI dan Polri bisa menjadi inspirasi bagi siswa Sekolah Rakyat. Jadi ini lebih pada penguatan disiplin,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Menurutnya, para […]

  • SOKSI

    Kemenkum Pastikan SOKSI dibawah kepemimpinan Misbakhun Satu-satunya yang Sah Diakui Negara

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan persoalan dualisme organisasi SOKSI dan memastikan hanya ada satu kepemimpinan yang sah, yaitu di bawah Ketua Umum Mukhamad Misbakhun. Pernyataan itu disampaikan saat Menkum menerima jajaran Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI) di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (15/10/2025). […]

  • KPU Ajukan Tambahan Anggaran hampir Rp1T untuk 2026

    KPU Ajukan Tambahan Anggaran hampir Rp1T untuk 2026

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan tambahan anggaran hampir Rp1 triliun untuk tahun 2026. Usulan ini disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (7/7). Menurut Afif, tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar itu dibutuhkan untuk dua hal utama, yaitu membiayai belanja pegawai dan sejumlah program strategis yang belum tercover dalam pagu […]

  • PPP Hadapi Dualisme Kepemimpinan Usai Muktamar ke-10

    PPP Hadapi Dualisme Kepemimpinan Usai Muktamar ke-10

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi dualisme kepemimpinan setelah muktamar ke-10 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025). Dua kubu, yakni pendukung Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto, saling mengklaim sebagai pemenang. Kubu Agus Suparmanto Klaim Menang Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menyebut Agus Suparmanto sah terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode […]

expand_less