Breaking News

Thailand Nyatakan Darurat Militer, Kamboja Minta Gencatan Senjata

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sab, 26 Jul 2025

menalar.id Thailand luncurkan Operasi Trat Pikhat Pairee 1, setelah bentrokan bersenjata dengan pasukan Kamboja di perbatasan kedua negara, Sabtu (26/7/2025). Operasi militer ini dilancarkan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah sekaligus merespons perluasan serangan Kamboja ke sejumlah titik di Provinsi Trat.

Ketegangan memuncak saat bentrokan yang terjadi sejak, Kamis (24/7). Pada pukul 05.10 pagi waktu setempat, pasukan Kamboja memperluas zona serangan ke wilayah Ban Chamrak, bagian dari Provinsi Trat, Thailand.

Menanggapi hal itu, Komando Pertahanan Perbatasan Chanthaburi-Trat langsung mengaktifkan respons militer berskala penuh. Angkatan Laut Kerajaan Thailand melancarkan Operasi tersebut karena menilai Kamboja telah melanggar batas wilayah Thailand di tiga titik berbeda sepanjang garis perbatasan.

Hanya 30 menit setelahnya, tepatnya pukul 05.40, militer Thailand berhasil memukul mundur pasukan Kamboja dari wilayah yang diserang. Operasi ini juga menjadi bagian dari respons terhadap situasi darurat yang diumumkan sehari sebelumnya.

Komando Pertahanan Perbatasan Chanthaburi-Trat, mengumumkan status darurat militer di delapan distrik yang berbatasan langsung dengan Kamboja, pada Jumat (25/7). Daerah tersebut mencakup Mueang Chanthaburi, Tha Mai, Makham, Laem Sing, Kaeng Hang Maew, Na Yai Am, Khao Khitchakut, dan Khao Saming.

Kini, pemerintah Thailand menetapkan status darurat sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman eksternal yang dinilai nyata dan mendesak. Laporan militer menyebut pasukan Kamboja telah menggunakan senjata dan kekuatan militer dalam menyerbu wilayah Thailand.

Sebagai bagian dari kebijakan keamanan, otoritas, Thailand juga menutup seluruh titik perlintasan darat dan laut di sepanjang perbatasan. Segala bentuk pergerakan kendaraan, pengangkutan barang, aktivitas perdagangan, hingga lalu lintas pariwisata dihentikan. Semua lalu lintas laut yang berada di bawah pengawasan Komando Chanthaburi-Trat juga diberhentikan total.

Kamboja Minta Gencatan Senjata Lewat PBB

Pemerintah Kamboja menyampaikan permintaan gencatan senjata tanpa syarat kepada Thailand. Permintaan ini disampaikan secara langsung oleh Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Chhea Keo, pada Jumat (25/7) malam waktu Amerika Serikat.

Pernyataan itu muncul dalam pertemuan darurat dan tertutup Dewan Keamanan PBB, yang turut dihadiri oleh delegasi Thailand.

“Kamboja meminta gencatan senjata segera tanpa syarat dan kami juga menyerukan penyelesaian sengketa ini secara damai,” ujar Chhea Keo usai pertemuan tersebut.

Pertempuran sengit antara kedua negara telah memasuki hari ketiga dan disebut sebagai eskalasi konflik perbatasan paling mematikan dalam 13 tahun terakhir. Kedua negara sebelumnya sudah beberapa kali berselisih akibat tumpang tindih klaim wilayah. Namun konflik kali ini dianggap yang paling berdarah sejak 2012.

Kementerian Kesehatan Thailand, melaporkan bahwa lebih dari 138.000 warga telah dievakuasi dari daerah-daerah terdampak konflik di sepanjang perbatasan. Dalam dua hari pertempuran, 15 orang dinyatakan tewas, terdiri dari 14 warga sipil dan satu anggota militer Thailand.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan bahwa 13 warga mereka tewas, di antaranya delapan warga sipil, akibat bentrok bersenjata dengan militer Thailand.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • trump

    AS Ambil Alih TikTok, Trump Klaim Data Pengguna Lebih Aman

    • calendar_month Sab, 1 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mempercepat proses penjualan aset TikTok di AS kepada konsorsium. Konsorsium itu terdiri dari investor dalam negeri dan dirinya telah menandatangani kesepakatan. Langkah ini sebagai upaya pemerintah AS dalam membatasi pengaruh China terhadap pengelolaan data pengguna dan konten di platform tersebut. Perintah tersebut berisi kesepakatan divestasi yang […]

  • garam

    Pulau Rote Jadi Sentra Industri Garam Nasional, Tekan Impor hingga 600 rb ton

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah ingin membangun kawasan sentra industri garam nasional seluas 10.764 hektare (ha) di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan kawasan ini mencakup 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan Teluk Pantai Baru. Nantinya, kawasan ini diharapkan sebagai langkah strategis menuju […]

  • PM Thailand Minta Maaf, Akui Gagal Tangani Banjir di Thailand

    PM Thailand Minta Maaf, Akui Gagal Tangani Banjir di Thailand

    • calendar_month Rab, 3 Des 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul meminta maaf atas kegagalan pemerintahannya dalam melindungi masyarakat yang terdampak banjir. Ia berjanji akan melakukan perbaikan. Anutin mengaku banjir yang telah merenggut 176 nyawa warganya merupakan kesalahannya. Permintaan maaf itu Anutin sampaikan saat mengunjungi wilayah Hat Yai di selatan. Hat Yai adalah kawasan yang paling terdampak banjir besar akibat […]

  • menalar.id,. - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Mulanya, Prabowo meninjau sejumlah dapur SPPG, kolam bioflok ikan, dan budidaya tanamana hidroponik milik polri. Peresmian 1.179 Dapur MBG Kemudian, Prabowo turut berinteraksi dengan beberapa SPPG Polri di sejumlah daerah. Dalam peresmian tersebut, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih hadir, seperti: Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan Menteri Koordinator PMK Pratikno Mensesneg Prasetyo Hadi Menteri Kebudayaan Fadli Zon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya Kepala Staf Kepresidenan M Qodari, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap pihaknya memiliki target pembangunan SPPG sebanyak 1.500 di seluruh Indonesia pada 2026. Dengan target tersebut, polri kini memiliki peran besar dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian, muncul pertanyaan mendasar, bolehkah polri sebagai institusi penegak hukum dapat mengelola SPPG atau dapur umum MBG? Apakah Polri Dapat Mengelola Dapur MBG? Menurut Undang-Undang Pasal 14 Nomor 2 Tahun 2002 polri memiliki tanggung jawab, antara lain: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam Peraturan Presiden (PP) Pasal 19 ayat (1) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG menyebut jika BGN dapat bekerja sama denga instansi pemerintah, perseroan terbatas, perseroan perorang, Koperasi, BUM Desa, BUMN, BUMD, atau badan usaha berbadan hukum lainnya. Kemudian juga persekutuan komanditer atau badan usaha tidak berbadan hukum lainnya, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta yayasan atau lembaga organisasi atau kemasyarakatan berbadan hukum lainnya. Apabila mengacu pada dua peraturan tersebut, polri tidak melanggar karena hal itu masuk ke dalam pelayanan kepada masyarakat dan mendukung program pemerintah. Meski demikian, hal ini mengkhawatirkan sebab proses pemantauannya sulit dan tertutup. Respons Pakar Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa turut merespons kekhawatiran tersebut, Ia menjelaskan secara normatif, selain sebagai intervensi gizi, program MBG juga mendorong partisipasi UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat desa. "Ketika aktor politik lokal menjadi pelaksana langsung, terjadi deviasi fungsi yang mana dari pengawasan menjadi eksekusi. Ini bertentangan dengan prinsip separation of roles dalam tata kelola publik," tegasnya, Selasa (16/9/2025) melansir dari Inilah.com. Ia menilai apabila ada dominasi dari instansi hukum dan elite politik semacam ini, maka berisiko menciptakan rent-seeking behavior. Maksudnya, keputusan alokasi tidak lagi berbasis efisiensi atau keadilan, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok. "Akibatnya dapat menghambat inklusi UMKM dan melemahkan efek ekonomi berganda, yang seharusnya dihasilkan oleh program MBG," pungkas Herry. Konflik Dapur MBG Milik Polri Sebelumnya, sejumlah masyarakat melaporkan jika polri melakukan "pencaplokan" kuota ke sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan dapur MBG yang masyarakat kelola. Dapur MBG yang masyarakat kelola beralasan pihaknya harus mencari sekolah lain dengan jarak tempuh lebih jauh. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini membenarkan hal tersebut. "Jadi SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus ini, Pak. Ini yang melaporkan ke saya itu di Grobogan dan Brebes," ucap Yahya. Beberapa hari kemudian, Yahya memberi klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Polri. Ia menilai, sikap Polri tak bukan karena kondisi dapur MBG Polri jauh lebih layak dan dapat menjadi contoh. "Pernyataan saya di rapat Komisi IX pada RDP bersama BGN sebelumnya saya luruskan. Saya memohon maaf kepada polri atas kekeliruan tersebut. SPPG Polri terbukti memiliki standar yang back dan menjadi mitra yang dapat diandalkan," Sambungnya. Yahya memuji dapur MBG Polri yang memiliki standar baik, mulai dari bangunan permanen, peralatan dapur lengkap, hingga kendaraan distribusi sendiri.

    1.179 SPPG! Bolehkah Polri Kelola Dapur MBG?

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 1Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Mulanya, Prabowo meninjau sejumlah dapur SPPG, kolam bioflok ikan, dan budidaya tanamana hidroponik milik polri. Peresmian 1.179 Dapur MBG Kemudian, Prabowo turut berinteraksi dengan beberapa SPPG Polri di sejumlah […]

  • Suami Tega Bunuh Istri di Ciputat Timur, Sempat Ribut Sebelumnya

    Suami Tega Bunuh Istri di Ciputat Timur, Sempat Ribut Sebelumnya

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Warga sekitar rumah kontrakan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan mengaku sempat mendengar keributan dari dalam rumah sebelum terjadi pembunuhan suami terhadap istri pada Selasa (17/6/2025) dini hari. Ade Widyana (47), tetangga korban, mengira suara ribut itu hanyalah pertengkaran rumah tangga biasa. “Memang sebelum itu kedengeran ribut, dan pikir saya kan namanya tetangga mungkin […]

  • Gerakan Ayah Antar Anak Sekolah Resmi Ditetapkan Pemerintah

    Gerakan Ayah Antar Anak Sekolah Resmi Ditetapkan Pemerintah

    • calendar_month Sel, 15 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Upaya pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN) mendorong peran ayah lebih besar dalam pengasuhan anak. Lewat Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025, mereka meluncurkan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah pada (14/7/2025). Aturan ini diresmikan pada (10/7/2025). Gerakan ini muncul karena banyak anak […]

expand_less