Breaking News

Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Tangsel

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 26 Jun 2025

menalar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan akan mendukung gagasan Sekolah Rakyat. Tujuan program pemerintah pusat ini untuk memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, menyebutkan bahwa saat ini Dinas Sosial sedang menyusun secara rinci pelaksanaan program tersebut.

“Saya masih menunggu laporan lengkap mengenai implementasi dan lokasi pelaksanaan program ini,” ujar Benyamin dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025).

Pemkot Tangsel juga menjalin komunikasi aktif dengan Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat guna menyelaraskan teknis pelaksanaan program.

“Kami terus berkoordinasi dengan Pemprov Banten dan pusat untuk menyesuaikan skema pelaksanaannya,” sambungnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel Deden Deni, membocorkan Sekolah Rakyat ini akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026 dan diawali dari jenjang SMA. Untuk sementara, kegiatan belajar akan memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Banten di Jalan Kencana I Nomor 20, Kelurahan Jelupang, Serpong Utara.

“Untuk sementara kami gunakan gedung BLKI, karena lokasi permanennya masih belum tersedia,” jelas Deden.

Tahapan

Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan menampung 150 siswa baru. Nantinya Dinas Pendidikan menyediakan tenaga pengajar yang direkrut melalui aplikasi. Pemprov akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi program ini.

Deden menegaskan bahwa kedua belah pihak akan memastikan program Sekolah Rakyat berjalan dengan efektif. Sehingga dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Tangsel.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPAI mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana membatasi akses anak dan pelajar terhadap konten digital berbahaya.

    Buntut Kasus SMAN 72, Pemprov DKI Akan Batasi Konten Anak

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – KPAI mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana membatasi akses anak dan pelajar terhadap konten digital berbahaya. Rencana ini muncul setelah peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta pada awal November yang menyebabkan korban hingga 96 orang. Komisioner KPAI Kawiyan menjelaskan, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang […]

  • Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Diprediksi 28 Maret, Kemenhub Imbau Pemudik Waspada Kepadatan

    Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Diprediksi 28 Maret, Kemenhub Imbau Pemudik Waspada Kepadatan

    • calendar_month Jum, 28 Mar 2025
    • account_circle Alfa
    • 0Komentar

    menalar.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi lonjakan arus mudik yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pemudik menuju kampung halaman. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Budi Rahardjo, menyampaikan bahwa jumlah pemudik terus meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Ia pun mengimbau masyarakat untuk mewaspadai puncak arus mudik yang diprediksi terjadi […]

  • Presiden Prabowo Subianto meresmikan kembali 166 Sekolah Rakyat di 34 provins, Banjarbaru, Senin (12/1/2026).

    Prabowo Kembali Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto meresmikan kembali 166 Sekolah Rakyat di 34 provins, Banjarbaru, Senin (12/1/2026). Ia menjelaskan alasan utama kabinetnya bersikeras mendirikan sekolah rakyat. Hal ini upaya negara untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi oleh kebanyakan anak-anak Indonesia. Prabowo menganggap masyarakat miskin merupakan tanggung jawab negara. Ia menilai, Indonesia tijdvak menganut paham negara neoliberal […]

  • Bahlil Evaluasi Tambang Nikel Raja Ampat, PT GAG Nikel Siap Patuh Keputusan ESDM

    Bahlil Evaluasi Tambang Nikel Raja Ampat, PT GAG Nikel Siap Patuh Keputusan ESDM

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia bertekad untuk mengevaluasi tambang nikel yang merusak dan mencemari alam Raja Ampat, Papua Barat Daya (3/6/2025). Bahlil menyatakan izin usaha pertambangan (IUP) tempat tersebut berlaku sebelum ia menjadi menteri, ia berniat menghubungi perusahaan tambang tersebut yang mengundang polemik di sosial media. “Saya akan evaluasi, akan […]

  • DPP IMM Desak Pemerintah dan DPR Tolak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    DPP IMM Desak Pemerintah dan DPR Tolak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    • calendar_month Sel, 5 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) meminta DPR dan pemerintah untuk tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXIII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah. Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP IMM Muhammad Habibi pada senin (4/8/2025). Habibi menyebut permintaan tersebut berdasarkan hasil kajian akademik DPP IMM […]

  • Zulkifli Hasan Bela Bahlil Di Tengah Kisruh IUP Di Raja Ampat

    Zulkifli Hasan Bela Bahlil Di Tengah Kisruh IUP Di Raja Ampat

    • calendar_month Sel, 10 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan angkat bicara dan memihak Bahlil Lahadaila, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai persoalan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Melansir dari CNBC Indonesia, “Pak Bahlil tadi tepuk tangannya banyak. Rame tadi saya dengar. Padahal izin-izin itu bukan Pak Bahlil yang keluarkan. Beliau ini […]

expand_less