Breaking News

BRICS Desak Reformasi IMF dan Akhiri Dominasi Barat

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Ming, 6 Jul 2025

menalar.id – BRICS menyerukan reformasi Dana Moneter Internasional (IMF), termasuk perubahan sistem kuota dan penghentian tradisi penunjukan orang Eropa sebagai pemimpin lembaga tersebut. Seruan itu tertuang dalam pernyataan bersama para menteri keuangan BRICS setelah pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025).

BRICS menekankan perlunya perbaikan representasi regional dalam kepemimpinan IMF. Mereka menilai sistem pasca-Perang Dunia II sudah usang dan tidak lagi mencerminkan tatanan global saat ini.

Para menteri juga mendorong perubahan formula penentuan kuota agar lebih mengakomodasi negara-negara berkembang. Formula baru itu seharusnya mempertimbangkan output ekonomi, daya beli, dan nilai mata uang, guna menciptakan representasi yang lebih adil.

BRICS sepakat akan membawa usulan tersebut dalam pertemuan tinjauan sistem kuota IMF yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang. Kuota ini menentukan besaran kontribusi dan hak suara masing-masing negara anggota.

“Reformasi kuota harus mencerminkan posisi ekonomi global tiap anggota, namun tetap melindungi alokasi untuk negara-negara termiskin,” bunyi pernyataan itu.

BRICS Libatkan Bank Multilateral

Dalam kesempatan yang sama, BRICS juga membahas pembentukan mekanisme penjaminan baru yang didukung oleh New Development Bank (NDB). Bank multilateral milik BRICS ini dirancang untuk menekan biaya pinjaman dan mendorong investasi di negara berkembang.

Pertemuan menteri keuangan ini digelar sebagai persiapan menuju KTT para pemimpin BRICS di Brasil. Dengan tambahan anggota seperti Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, blok ini semakin memperkuat posisi diplomatiknya.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya BRICS untuk mendorong reformasi terhadap lembaga-lembaga global yang dinilai masih terlalu didominasi negara-negara Barat.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rumah Sri Mulyani Turut Dijarah, Saksi Ungkap Pola Mencurigakan

    Rumah Sri Mulyani Turut Dijarah, Saksi Ungkap Pola Mencurigakan

    • calendar_month Ming, 31 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Massa kembali melakukan penjarahan di rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang berlokasi di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3, Tangerang Selatan, Minggu (31/8/2025) dini hari. Penjarahan dilakukan sekitar pukul 01.00–03.00 WIB dengan terbagi menjadi dua gelombang. Salah satu staf keamanan rumah Sri Mulyani Joko Sutrisno, turut menjelaskan kronologi, dikutip dari Antara. “Gelombang pertama […]

  • Danantara Larang BUMN Lakukan Perombakan Direksi hingga Evaluasi Selesai

    Danantara Larang BUMN Lakukan Perombakan Direksi hingga Evaluasi Selesai

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara resmi melarang seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu perusahaan melakukan perubahan susunan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Larangan ini berlaku hingga Danantara atau PT Danantara Asset Management (Persero) menyelesaikan evaluasi menyeluruh. Surat bernomor S-049/DI-BP/VI/2025 tertanggal 23 Juni 2025 […]

  • Ini Alasan Ma'aruf Amin Mundur dari Dewan Pertimbangan

    Ini Alasan Ma’aruf Amin Mundur dari Dewan Pertimbangan

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Wakil Presiden ke-13 Ma’aruf Amin mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Dengan itu, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi menjelaskan pengunduran tersebut. Masduki menyebut faktor usia menjadi pertimbangan utama. Ia mengatakan Ma’ruf mendorong adanya regenerasi kepemimpinan di tubuh MUI. “Alasannya karena memang Kiai Ma’ruf itu pertama […]

  • SOKSI

    Ali Ghiffar Masuk Jajaran Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI Masa Bakti 2025–2030

    • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) mengumumkan jajaran pengurus masa bakti 2025–2030 dalam acara yang digelar di Grha DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (12/9/2025). Dalam struktur baru, Mukhamad Misbakhun ditetapkan sebagai Ketua Umum Depinas SOKSI, sementara posisi Sekretaris Jenderal diamanahkan kepada Puteri Komarudin. Pada kesempatan tersebut, Puteri membacakan susunan […]

  • Gates Foundation Tunjuk Sri Mulyani Jadi Anggota Dewan Direksi

    Gates Foundation Tunjuk Sri Mulyani Jadi Anggota Dewan Direksi

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Gates Foundation menunjuk Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Direksi, pada Selasa (13/1/2026). Miliarder sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates mendirikan Gates Foundation yang merupakan yayasan filantropi global. Mengutip CNBC Indonesia, CEO dan anggota dewan pengurus Gates Foundation Mark Suzman mengumumkan pengangkatan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota dewan pengurus melalui siaran persnya. […]

  • MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menegaskan bahwa seorang wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketegasan ini tertuang dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Berdasarkan Pasal 23 UU […]

expand_less