Breaking News

BRICS Desak Reformasi IMF dan Akhiri Dominasi Barat

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Ming, 6 Jul 2025

menalar.id – BRICS menyerukan reformasi Dana Moneter Internasional (IMF), termasuk perubahan sistem kuota dan penghentian tradisi penunjukan orang Eropa sebagai pemimpin lembaga tersebut. Seruan itu tertuang dalam pernyataan bersama para menteri keuangan BRICS setelah pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025).

BRICS menekankan perlunya perbaikan representasi regional dalam kepemimpinan IMF. Mereka menilai sistem pasca-Perang Dunia II sudah usang dan tidak lagi mencerminkan tatanan global saat ini.

Para menteri juga mendorong perubahan formula penentuan kuota agar lebih mengakomodasi negara-negara berkembang. Formula baru itu seharusnya mempertimbangkan output ekonomi, daya beli, dan nilai mata uang, guna menciptakan representasi yang lebih adil.

BRICS sepakat akan membawa usulan tersebut dalam pertemuan tinjauan sistem kuota IMF yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang. Kuota ini menentukan besaran kontribusi dan hak suara masing-masing negara anggota.

“Reformasi kuota harus mencerminkan posisi ekonomi global tiap anggota, namun tetap melindungi alokasi untuk negara-negara termiskin,” bunyi pernyataan itu.

BRICS Libatkan Bank Multilateral

Dalam kesempatan yang sama, BRICS juga membahas pembentukan mekanisme penjaminan baru yang didukung oleh New Development Bank (NDB). Bank multilateral milik BRICS ini dirancang untuk menekan biaya pinjaman dan mendorong investasi di negara berkembang.

Pertemuan menteri keuangan ini digelar sebagai persiapan menuju KTT para pemimpin BRICS di Brasil. Dengan tambahan anggota seperti Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, blok ini semakin memperkuat posisi diplomatiknya.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya BRICS untuk mendorong reformasi terhadap lembaga-lembaga global yang dinilai masih terlalu didominasi negara-negara Barat.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bahlil Diteriaki “Penipu”, Demo Tolak Tambang Nikel

    Bahlil Diteriaki “Penipu”, Demo Tolak Tambang Nikel

    • calendar_month Sab, 7 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadaila ke Sorong, Papua Barat Daya menuai kecaman publik, massa meneriaki Bahlil dengan kalimat ‘Bahlil Penipu!’ Sabtu (7/6/2025). Video tersebut ramai di media sosial diunggah oleh akun @officialinewstv, memperlihatkan massa pengunjuk rasa mendatangi bandara Domine Eduard Osok (DEO) di Sorong.  Para aktivis penolak tambang nikel […]

  • demo

    Demo 28 Agustus: Massa Terpaksa Bubarkan Diri, KSPI Ancam Mogok Nasional

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Massa buruh kini membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Berdasarkan kutipan dari Kompas.com, sekitar pukul 12.50 WIB ribuan buruh melakukan long march meninggalkan DPR menuju titik kumpul awal di depan Gedung TVRI, Jalan Asia Afrika. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said […]

  • 211 Kasus Keracunan Karena MBG, BGN Beri Sanksi Tegas

    211 Kasus Keracunan MBG, BGN Beri Sanksi Tegas

    • calendar_month Rab, 12 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 211 dari 441 kasus keracunan pangan nasional berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 638 korban rawat inap dan 12.755 korban rawat jalan. Mengutip Tirto, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan 441 total kasus keracunan dan 48% di antaranya berasal dari program MBG. Dadan […]

  • Kunjungan Kilat Prabowo ke Kuala Lumpur Bahas Tarif Trump?

    Kunjungan Kilat Prabowo ke Kuala Lumpur Bahas Tarif Trump?

    • calendar_month Ming, 6 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden RI Prabowo Subianto akan terbang dari Jakarta menuju Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu malam untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahmi dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah. “Pak Presiden Prabowo sangat menghormati PM Anwar sebagai seorang pemimpin senior di ASEAN […]

  • DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    Sejumlah Warga Gugat MK untuk Batalkan Putusan Pemilu Terpisah

    • calendar_month Sen, 4 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sejumlah warga menggugat Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan hal baru tapi sedikit berbeda,  mereka meminta MK membatalkan putusannya sendiri soal pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. Yang menggugat Dilihat dari situs resmi MK per Senin (4/8/2025), ada dua gugatan yang masuk. Gugatan pertama diajukan oleh Brahma Aryana, Aruna Sa’yin Afifa, dan Muhammad Adam […]

  • Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.

    Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 1Komentar

    menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo. Berdasarkan laporan […]

expand_less