82% Warga Tuvalu Berebut Visa Iklim ke Australia, Negara Terancam Tenggelam

menalar.id – Sebanyak 82 persen atau sekitar 10.643 jiwa dari total populasi Tuvalu, dilaporkan telah mendaftar untuk mendapatkan visa iklim agar dapat pindah ke Australia. Hal ini, dilakukan akibat adanya ancaman dari permukaan air laut yang semakin naik.

Lonjakan pendaftaran ini terjadi karena Australia menyediakan visa iklim khusus bagi warga Tuvalu setiap tahunnya. Program ini merupakan bagian dari perjanjian migrasi iklim antara kedua negara, yakni kesepakatan visa iklim pertama di dunia.

Visa Iklim

Melalui visa ini, warga Tuvalu diizinkan tinggal, bekerja, dan belajar di Australia, serta memperoleh akses layanan kesehatan dan pendidikan setara dengan penduduk lokal. Namun, jumlahnya sangat terbatas, hanya 280 visa yang disediakan per tahun.

“Minat terhadap visa ini luar biasa tinggi. Terdapat 8.750 aplikasi termasuk anggota keluarga dari pendaftar utama. Sebagian besar tidak akan mendapatkan visa karena keterbatasan kuota,” ungkap Komisi Tinggi Australia untuk Tuvalu, Rabu (23/7/2025).

Pendaftaran yang dibuka sejak Juni lalu telah ditutup pada 18 Juli 2025. Tuvalu selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Penyebab Permukaan Laut Tuvalu Naik

Para ilmuwan memprediksi negara ini mungkin tidak dapat dihuni lagi dalam 80 tahun ke depan. Dua dari sembilan atolnya sudah sebagian besar hilang karena naiknya permukaan laut. Atol-atol ini terletak di antara Australia dan Hawaii.

NASA bahkan memperkirakan bahwa pada tahun 2050, separuh wilayah Funafuti yang memiliki atol utama dan dihuni 60 persen warga Tuvalu akan tergenang air setiap hari jika permukaan laut naik 1 meter. Apabila kenaikan mencapai 2 meter, maka 90 persen Funafuti akan terendam.

Selama tiga dekade terakhir, permukaan laut di Tuvalu sudah naik 15 cm, 1,5 kali lebih cepat dari rata-rata global. Meski telah membangun 7 hektare lahan buatan dan berencana menambah lagi, harapan agar wilayah itu tetap muncul di peta hingga 2100 kian menipis.

Kabar lonjakan pemohon visa iklim ini dirilis bersamaan dengan keputusan penting Mahkamah Internasional di Den Haag. Haag menyatakan bahwa negara-negara memiliki kewajiban hukum untuk mencegah perubahan iklim dan mempertanggungjawabkan dampaknya.

Perjanjian Falepili

Gugatan yang dilayangkan oleh negara-negara Pasifik ini bisa menjadi tonggak baru dalam perjuangan keadilan iklim global. Australia dan Tuvalu sendiri memiliki perjanjian bilateral yang disebut Falepili Union.

Perjanjian ini ditandatangani pada 2023 dan mulai berlaku 2024. Hal ini, dinilai sebagai langkah strategis Australia untuk menyaingi pengaruh China di kawasan Pasifik.

Salah satu isi pakta tersebut adalah pembukaan jalur visa eksklusif bagi warga Tuvalu, diundi secara acak. Departemen Luar Negeri Australia menyebut perjanjian ini sebagai respons konkret terhadap dampak iklim terhadap kehidupan masyarakat di Pasifik.

“Ini adalah perjanjian visa iklim pertama di dunia, menyediakan jalur mobilitas yang aman di tengah ancaman krisis iklim,” bunyi pernyataan itu.

Falepili Union juga mengikat Australia secara hukum untuk memberikan bantuan kepada Tuvalu dalam kondisi darurat. Berlaku saat bencana alam, pandemi, hingga ancaman militer.

Perdana Menteri Tuvalu Merespons

Perdana Menteri Tuvalu saat itu Feleti Teo, berterima kasih karena untuk pertama kalinya sebuah negara bersedia mengakui kenegaraan dan kedaulatan Tuvalu di tengah ancaman lenyapnya wilayah mereka akibat kenaikan air laut. Namun, perjanjian itu juga menuai kekhawatiran.

Salah satu pasalnya memberikan hak kepada Australia untuk ikut campur dalam pakta pertahanan yang dibuat Tuvalu dengan negara lain. Karena ini, timbul perdebatan apakah Tuvalu sedang mempertaruhkan kedaulatannya demi perlindungan eksistensial.