Breaking News

Dampak Shutdown: PNS AS Cari Pinjaman Gegara Tak Digaji

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Jum, 10 Okt 2025

menalar.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) melakukan shutdown pada pemerintahannya sejak, Kamis (1/10/2025). Akibatnya, sejumlah pegawai federal (PNS) harus mencari cara agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Banyak di antara mereka kini mengajukan pinjaman ke credit union atau koperasi simpan pinjam. Perlu diketahui, selama shutdown berjalan, para PNS tidak mendapatkan gaji dengan semestinya.

Hal ini terjadi karena Kongres AS gagal mengesahkan rancangan undang-undang anggaran tahun fiskal baru, Rabu (30/9). Sehingga uang negara atau APBN tidak bisa diklaim.

Kondisi ini menyebabkan sejumlah lembaga pemerintah berhenti beroperasi. Dampaknya, layanan publik, taman nasional, hingga museum ditutup. kesepatan soal uang belanja negara tidak terjalin. Sementara pegawai non-esensial dirumahkan tanpa bayaran.

PNS Cari Pinjaman

Juru bicara Navy Federal Credit Union mengatakan, dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan pengajuan pinjaman dari PNS. Sistem di lembaga keuangan tersebut memang dirancang untuk membantu para PNS menghadapi masa tanpa gaji. Namun, mereka akan mendapatkan kembali bayaran yang tertunda setelah shutdown berakhir.

Beberapa koperasi kredit menyediakan pinjaman jangka pendek tanpa bunga selama 90 hari hingga enam bulan. Cobalt Credit Union juga ikut menerapkan program tersebut. Mereka melayani 120.000 anggota yang memiliki hubungan dengan Pangkalan Angkatan Udara Offutt di Nebraska, markas besar Komando Strategis AS.

“Kami memiliki banyak personel aktif dengan tanggung jawab global yang tetap harus bertugas,” kata Presiden dan CEO Cobalt Credit Union Robin Larson, dikutip dari AFP.

Ia menambahkan bahwa koperasinya telah menerima banyak pengajuan pinjaman baru, sejak (1/10) untuk membantu para anggota melewati masa shutdown.

Cerita PNS

Salah satu PNS yang terdampak yakni veteran Angkatan Udara dan Angkatan Laut Marylin Richard, yang kini bekerja di lembaga pemerintah di Missouri. Ia mengaku Hanya mengandalkan gaji bulanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga penghentian pembayaran sangat memukulnya secara ekonomi.

“Sebagian besar dari kami hidup pas-pasan, dan benar-benar bergantung pada gaji berikutnya,” ungkapnya.

Sejak shutdown dimulai, sebagian PNS dirumahkan tanpa bayaran. Sedangkan pekerja di sektor vital, termasuk personel militer aktif tetap diwajibkan bekerja tanpa menerima gaji.

“Kami merasa seperti dijadikan alat tawar-menawar,” ucap seorang anggota Angkatan Udara AS yang tak disebutkan namanya.

“Kami tidak dibayar karena para politisi di Washington D.C. yang digaji gagal mencapai kesepakatan,” sambungnya.

Ia juga menuturkan bahwa beban kerja militer meningkat karena banyak pegawai sipil dirumahkan, yang berdampak pada turunnya moral pasukan.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • MUI Dukung Israel soal Membagi Wilayah Palestina

    MUI Dukung Israel soal Membagi Wilayah Palestina

    • calendar_month Jum, 30 Mei 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Bidang Hubungan kerja Sama Internasional Majelis ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul hakim, mendukung usulan Presiden Prabowo subianto untuk mengakui keberadaan negara Israel. Sudartono mengatakan, dukungan ini bukan hanya sebagai gerakan pro-Israel. Melainkan sebagai bentuk perjuangan atas kemerdekaan palestina. “MUI mendukung pemerintah karena pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel, karena Israel menjajah […]

  • DPR Siap Membahas RUU Perampasan Aset

    DPR Siap Membahas RUU Perampasan Aset

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR siap membahas RUU Perampasan Aset setelah revisi KUHAP diselesaikan. Menurut Dasco, isi RUU Perampasan Aset banyak bersinggungan dengan UU Tipikor, KUHP, dan KUHAP. Dasco mengatakan, RUU Perampasan Aset akan menggabungkan materi dari sejumlah aturan yang ada. Ketua Baleg DPR Bob Hasan membuka opsi merevisi Program Legislasi […]

  • indonesia open 2025

    Jadwal 16 Besar Indonesia Open 2025: Siapa Bertahan, Siapa Tersingkir?

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kini, Indonesia telah mengamankan satu tempat di perempat final sektor ganda putri Indonesia Open 2025. Kepastian itu muncul setelah dua wakil Merah Putih dijadwalkan saling bentrok pada babak 16 besar, di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (5/6/2025). Laga sesama pasangan Indonesia ini mempertemukan unggulan kedelapan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dengan […]

  • Era Kripto Dimulai! Trump Sahkan UU GENIUS Act, Dolar Kian Merajalela

    Era Kripto Dimulai! Trump Sahkan UU GENIUS Act, Dolar Kian Merajalela

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmikan undang-undang baru yang mengatur stablecoin, yaitu aset kripto yang nilainya dipatok pada dolar AS. Regulasi ini bernama GENIUS Act dengan perolehan suara 308 melawan 122, Jumat (18/7/2025). Dukungan tersebut separuh datang dari anggota Demokrat serta mayoritas Republik. Menurut Reuters, rancangan undang-undang tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan […]

  • Malaysia Ajak China Untuk Teken Traktar Nuklir ASEAN

    Malaysia Ajak China Untuk Teken Traktar Nuklir ASEAN

    • calendar_month Kam, 10 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Malaysia menyatakan China bersedia menandatangani traktat senjata nuklir ASEAN apabila dokumen pendukungnya rampung. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, mengungkapkan bahwa Beijing telah memberikan komitmen untuk menyetujui perjanjian tersebut tanpa syarat. “China telah menyatakan kesiapannya untuk menandatangani traktat ini tanpa syarat,” ujar Hasan dalam rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN (AMM) di […]

  • Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan partai-partai di DPR bersama pemerintah tengah berupaya membenahi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebelum wacana pemilihan melalui DPRD kembali mengemuka.

    Gerindra Klaim Pihaknya dan Parpol Lain Masih Benahi Pilkada Langsung

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan partai-partai di DPR bersama pemerintah tengah berupaya membenahi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebelum wacana pemilihan melalui DPRD kembali mengemuka. DPR menegaskan tengah melakukan berbagai evaluasi dan perbaikan, namun hasilnya belum sesuai harapan. “Kita sudah berusaha memperbaikinya sejak pertama sejak pertama kita mengevaluasi, tapi kenyataannya tidak, […]

expand_less