Breaking News

Blokade Gerbang Pancasila, Warga Sipil Tolak Pengesahan RUU TNI

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 20 Mar 2025

menalar.id,. – Sejumlah masyarakat yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) melakukan aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila, pintu belakang Kompleks DPR/MPR RI. Mereka mulai menginap di area tersebut sejak pukul 00.00 WIB pada Kamis (20/3/2025).

Salah seorang peserta aksi yang enggan menyebutkan namanya menjelaskan bahwa tujuan menginap di lokasi adalah untuk memblokade akses anggota DPR RI yang dinilai tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat sipil terkait penolakan RUU TNI. Setidaknya 30 peserta aksi bertahan di lokasi hingga pukul 09.00 WIB.

“Kami menduduki Gerbang Pancasila dan berkemah di sini untuk memblokade jalan para elite,” ujar peserta tersebut.

Selain itu, mereka yang mengaku berasal dari masyarakat sipil mengkhawatirkan adanya pengesahan RUU secara diam-diam. Oleh karena itu, mereka terus memantau setiap pergerakan kendaraan yang keluar dan masuk area DPR.

“Kami bermalam di sini untuk memastikan tidak ada kegiatan yang terjadi di luar dugaan dan ekspektasi masyarakat,” tambahnya.

Para peserta aksi juga ingin menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk mengekspresikan pendapat. Mereka berharap, dengan aksi damai menduduki gerbang, anggota DPR masih mau mendengarkan aspirasi mereka dan membatalkan pengesahan RUU TNI.

“Kami ingin menunjukkan bahwa ada banyak jalan alternatif untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat,” katanya.

Selama proses berkemah, para pengunjuk rasa mengaku mengalami intimidasi kecil dari aparat penegak hukum, seperti diusir dari lokasi dan upaya relokasi ke area yang berjarak 500 meter dari kawasan DPR.

“Kami berusaha memberikan konsensus kepada masyarakat yang ikut. Ada skenario terburuk di mana kami mungkin akan diangkut. Namun, setelah memantau perkembangan, ternyata kami tidak diangkut. Jadi, warga akan kembali datang ke sini,” ujarnya.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Mulai 2029

    MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Mulai 2029

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan akan menyelenggarakan pemilu nasional dan pemilu daerah secara terpisah mulai tahun 2029. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Kamis (10/7/2025). Mengutip Tempo, MK menilai pelaksanaan pemilu serentak lima kotak selama ini menimbulkan beban berlebih bagi penyelenggara, partai politik, dan masyarakat. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum […]

  • Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan apabila Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan anggaran riset nasional hingga 50%.

    Kepala BRIN: “Prabowo Janji Naikkan Anggaran Riset Hingga 50%”

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan apabila Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan anggaran riset nasional hingga 50%. Arif menyampaikan hal tersebut usai rapat dengan sekitar 1.200 guru besar, rektor, dan dekan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (15/1/2026). Arif menilai pertemuan tersebut membawa kabar positif bagi dunia riset nasional. Ia […]

  • PT Gag Nikel Catat Produksi 15,6 Juta Ton Nikel di Raja Ampat

    PT Gag Nikel Catat Produksi 15,6 Juta Ton Nikel di Raja Ampat

    • calendar_month Sel, 10 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – PT Gag Nikel telah menghasilkan 15,6 juta wet metric ton (wmt) nikel dari tambangnya di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, selama periode 2018 hingga 2024. Pelaksana Tugas Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Arditya, mengungkapkan seluruh produksi tersebut mereka pasarkan melalui PT Universal Metal Trading (UMT), perusahaan perdagangan yang berafiliasi dengan Tsingshan […]

  • Komnas Perempuan Kecam Pernyataan Fadli Zon, Pemerkosaan Mei 1998 Diakui Negara

    Komnas Perempuan Kecam Pernyataan Fadli Zon, Pemerkosaan Mei 1998 Diakui Negara

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan peringatan tegas kepada negara menyusul pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998. Komnas Perempuan mengingatkan bahwa negara pernah secara resmi mengakui terjadinya pemerkosaan massal dalam peristiwa tersebut, berdasarkan hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tahun 1998. […]

  • Polisi Jepang Tangkap 3 WNI Usai Rampok Warga di Hokota

    Polisi Jepang Tangkap 3 WNI Usai Rampok Warga di Hokota

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Polisi Prefektur Ibaraki Jepang menangkap tiga warga negara Indonesia (WNI) karena berusaha merampok rumah warga. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo mengonfirmasi kejadian tersebut dan menyampaikan bahwa aksi perampokan itu terjadi pada Januari lalu. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa ketiga WNI itu ditangkap pada 30 Juni […]

  • Singgung Risiko Matahari Kembar

    Kapolri Sigit Tolak Kementerian Kepolisian, Singgung Dampaknya

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo mengklaim kedudukan polri yang ada di bawah Presiden merupakan wewenang dari Reformasi 1998. Sigit mengingatkan jika pasca Reformasi 1998, Polri telah berpisah dengan TNI. Sehingga polri memiliki kebebasan untuk membangun ulang struktur, akuntabilitas, doktrin, hingga mempersiapkan diri menadi civilian police. Bahkan, mandat ini telah […]

expand_less