Breaking News

Siswi Protes Larangan Wisuda Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Ajak Diskusi

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sab, 3 Mei 2025

menalar.id –  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat kebijakan larangan wisuda untuk seluruh jenjang sekolah.Dedi menyampaikan perihal tersebut ke Bupati Bandung pada hari kedua acara retreat di Magelang, Instagram @dedimulyadi71 mengunggah, Sabtu (22/2/2025).

Menanggapi hal tersebut, seorang siswi bernama Aura Cinta menyampaikan protes melalui akun TikTok-nya @iam_auracinta. Ia menolak rumahnya digusur dan tidak setuju dengan penghapusan wisuda. Menurutnya, ia hanyalah rakyat miskin yang butuh keadilan, dan wisuda adalah momen penting bagi para siswa sebagai penutup masa pendidikan. Videonya menjadi viral dan menarik perhatian Dedi Mulyadi.

Aura kemudian diundang oleh Dedi Mulyadi ke kanal YouTube-nya untuk berdiskusi langsung, bersama beberapa wali murid lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Dedi menjelaskan bahwa penggusuran dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir karena aliran sungai di Jawa Barat semakin menyempit akibat permukiman liar.

Terkait penghapusan wisuda, Dedi menyampaikan bahwa banyak orang tua siswa yang mengadu kepadanya karena merasa terbebani biaya wisuda, bahkan sampai harus meminjam uang ke bank keliling. la mengkhawatirkan kondisi ekonomi keluarga dan menganggap bahwa kebutuhan seperti biaya pendidikan, kontrakan, dan kebutuhan rumah tangga lebih mendesak.

“Di negara mana yg TK yg ada wisuda? SMP ada wisuda? SMA ada wisuda? Di negara mana? Hanya di Indonesia,”

ucap kang Dedi Mulyadi dalam video tersebut. Ia berpendapat wisuda merupakan momen sakral untuk anak perkuliahan saja dan banyak laporan bahwa wali murid terjerat bank keliling. Maka, Dedi Mulyadi mengusulkan penghapusan wisuda untuk TK, SD, SMP, dan SMA.

Meski demikian, Aura tetap pada pendiriannya. Ia berpendapat bahwa tidak semua siswa bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Bagi Aura, wisuda penting sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan siswa selama bersekolah.

“Enggak juga sih pak, saya ngerasa kan dah lulus ya. Kalau misalkan enggak ada perpisahan kita tuh enggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana-gimana kumpulnya interaktif sama temen-temen gitu pak,” ucap Aura.

Meski demikian, Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menilai wisuda bukan hal yang memberatkan selagi ada persetujuan orang tua dan murid. Mu’ti menilai kegiatan wisuda bisa menjadi pengungkapan rasa syukur dan kebahagiaan atas selesainya proses pendidikan menengah murid.

“Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah. Bisa jadi, ada orang tua yang justru baru datang ke sekolah saat anaknya wisuda,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Mu’ti imbau sekolah untuk tidak mewajibkan wisuda agar tidak memberatkan wali murid. Ia menekankan pentingnya keluwesan serta kebijakan yang menyesuaikan kondisi tiap sekolah dan peserta didik.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dosen FIS-H UNM Diduga Melecehkan Mahasiswa, Masih Tersangka

    Dosen FIS-H UNM Diduga Melecehkan Mahasiswa, Masih Tersangka

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Dosen FIS-H UNM berinisial K dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H) Universitas Negeri Makassar (UNM) diduga melecehkan seorang mahasiswa. Saat ini, K sudah berstatus tersangka. “Penetapan tersangka sudah. Dikenakan Pasal 6 Huruf A dan C terkait TPKS (tindak pidana kekerasan seksual),” ujar Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Sulsel Kompol Muhammad Zaki, melansir dari detikSulsel, […]

  • BPJS Kesehatan Tegaskan Tak Ada Batasan Lama Rawat Inap

    BPJS Kesehatan Tegaskan Tak Ada Batasan Lama Rawat Inap

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – BPJS Kesehatan menegaskan tidak pernah memberlakukan kebijakan yang membatasi lama hari rawat inap bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap fasilitas kesehatan (faskes) yang membatasi durasi perawatan tanpa alasan medis yang jelas. Ghufron menjelaskan hal ini dalam konferensi pers di Kantor Pusat […]

  • Kebakaran Melanda Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur

    Kebakaran Melanda Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur

    • calendar_month Sen, 15 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, terbakar pada Senin (15/12/2025) pagi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 07.00 WIB dan melanda area los buah pepaya. Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menerima laporan kebakaran dari masyarakat pada pukul 07.24 WIB. Objek yang terbakar merupakan pasar milik Badan Usaha Pasar (BUP) dengan […]

  • Situasi Terkini! Massa Kembali Padati Jalan Pejompongan Raya

    Situasi Terkini! Massa Kembali Padati Jalan Pejompongan Raya

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Guyuran hujan tidak langsung membuat massa kelompok pelajar membubarkan diri meski sempat dipukul mundur petugas dari gedung MPR/DPR. Massa kembali muncul dan mendekati barisan keamanan yang bersiaga di Jalan Pejompongan Raya, Senin (25/8). Pantauan di lokasi, massa sempat beranjak meninggalkan titik aksi sekitar pukul 17.35 WIB setelah hujan turun, namun tak lama kemudian […]

  • cpu

    Publik Dilarang Akses, KPU Rahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres

    • calendar_month Sel, 16 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU), menerbitkan aturan baru dengan menetapkan sejumlah dokumen persyaratan pencalonan presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan. Total ada 16 jenis dokumen yang tidak bisa diakses publik, termasuk ijazah para kandidat, Senin (15/9/2025). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan […]

  • Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen

    Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Setelah menuai banyak penolakan dari warga, Bupati Pati Sudewo akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025). Ia menyampaikan bahwa keputusan ini diambil demi merespons aspirasi masyarakat yang berkembang. “Kami […]

expand_less