Breaking News

Senat Gagal Sepakati Anggaran, Pemerintah AS Resmi Shutdown

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 2 Okt 2025

menalar.id,. – Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown setelah Senat gagal menyetujui rancangan anggaran belanja tahunan pada Selasa (30/9/2025) malam. Pemungutan suara yang digelar berakhir dengan hasil 55-45, angka yang masih kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU pendanaan.

Kebuntuan anggaran itu muncul karena Partai Demokrat tetap bersikeras memperpanjang subsidi layanan kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA). Dalam RUU anggaran yang tengah dibahas, subsidi tersebut terancam kedaluwarsa. Partai Republik menolak permintaan itu dengan alasan mereka menginginkan RUU anggaran yang bersih tanpa tambahan persyaratan.

Situasi semakin memanas ketika Presiden Donald Trump melontarkan ancaman sesaat sebelum pemungutan suara. Ia mengatakan akan membatalkan program-program yang menjadi andalan Partai Demokrat serta memecat pegawai federal jika pemerintah masuk ke fase shutdown. Pernyataan itu menambah tekanan politik di tengah kebuntuan dua partai besar.

Shutdown pemerintah Amerika Serikat berarti sebagian lembaga pemerintahan federal harus berhenti beroperasi karena Kongres tidak berhasil menyetujui anggaran belanja tepat waktu. Tahun fiskal 2025 AS berakhir pada 30 September tengah malam, sehingga tanpa adanya mufakat, pemerintah tidak memiliki dana legal untuk membiayai operasional.

Dalam politik Amerika Serikat, shutdown, adalah situasi ketika Kongres gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahan. Biasanya pemerintah berhenti menyediakan semua layanan selain yang “penting” saja.

Penutupan pemerintahan cenderung terjadi setelah Presiden dan satu atau kedua majelis Kongres tidak mampu menyelesaikan perselisihan alokasi anggaran sebelum siklus anggaran yang ada berakhir.

Dampaknya langsung terasa. Sejumlah kantor layanan publik, museum, dan taman nasional terpaksa ditutup. Pegawai federal non-esensial dirumahkan tanpa gaji, sementara pegawai esensial seperti polisi, militer, dan staf rumah sakit tetap bekerja, meski bayaran mereka terancam tertunda.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ipda Malik Raih Adhi Makayasa, Lulusan Terbaik Akpol 2025

    Ipda Malik Raih Adhi Makayasa, Lulusan Terbaik Akpol 2025

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Inspektur Polisi Dua (Ipda) Muhammad Malik Aditya Kurniawan resmi menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 2025. Ia menerima penghargaan Adhi Makayasa dari Presiden RI Prabowo Subianto dalam upacara pelantikan perwira remaja di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025). Sebelum lolos di Akpol, Malik sempat mencoba masuk Akademi Militer (Akmil) pada 2020. Ia berhasil sampai […]

  • Gates Foundation Tunjuk Sri Mulyani Jadi Anggota Dewan Direksi

    Gates Foundation Tunjuk Sri Mulyani Jadi Anggota Dewan Direksi

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Gates Foundation menunjuk Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Direksi, pada Selasa (13/1/2026). Miliarder sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates mendirikan Gates Foundation yang merupakan yayasan filantropi global. Mengutip CNBC Indonesia, CEO dan anggota dewan pengurus Gates Foundation Mark Suzman mengumumkan pengangkatan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota dewan pengurus melalui siaran persnya. […]

  • mbg

    Menkes soal MBG: Ada 8 Bakteri, 2 Virus dan Zat Kimia

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, memaparkan sejumlah faktor medis yang menjadi penyebab kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025). Menurut Budi, identifikasi laboratorium menemukan delapan jenis bakteri, dua virus, dan dua zat kimia yang memicu […]

  • Di Balik Kebijakan PPATK Blokir Rekening Dorman

    Di Balik Kebijakan PPATK Blokir Rekening Dorman

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran sementara rekening dorman atau rekening pasif yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 hingga 12 bulan. Langkah ini bertujuan meminimalkan penyalahgunaan rekening oleh pihak tidak bertanggung jawab. Berdasarkan analisis selama lima tahun terakhir, PPATK menemukan banyak kasus rekening dorman dimanfaatkan untuk kejahatan tanpa sepengetahuan pemiliknya. […]

  • Gerindra Dikabarkan Siap Umumkan Pengurus Baru

    Gerindra Dikabarkan Siap Umumkan Pengurus Baru

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Partai Gerindra dikabarkan akan segera mengumumkan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang baru dalam waktu dekat. Menurut informasi dari internal partai, susunan kepengurusan itu rencananya akan diumumkan pada pekan depan. “Surat (struktur kepengurusan baru) sudah masuk ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas,” ujar salah satu politisi Gerindra, Kamis 31/7/2025. Dari kabar yang beredar, […]

  • Komnas Perempuan Desak Perlindungan Khusus bagi Perempuan dalam RUU KUHAP

    Komnas Perempuan Desak Perlindungan Khusus bagi Perempuan dalam RUU KUHAP

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong dimasukkannya aturan khusus dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang mewajibkan penggeledahan terhadap perempuan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum berjenis kelamin perempuan. Anggota Komnas Perempuan Sri Agustini menyampaikan usulan ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, […]

expand_less