Breaking News

Perdagangan Bayi Berkedok Adopsi Jadi Pembahasan di Parlemen Singapura

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 15 Jan 2026

menalar.id,. – Kasus perdagangan bayi asal Indonesia ke Singapura dengan modus adopsi kembali menarik perhatian dalam sidang parlemen Singapura yang dipimpin Perdana Menteri Lawrence Wong. Sebelumnya, Polda Jawa Barat pertama kali mengungkapkan kasus tersebut dan otoritas Singapura langsung menyelidiki.

Polda Jawa Barat mengungkap sindikat perdagangan ini telah membawa sedikitnya 15 bayi ke Singapura untuk diadopsi. Kemudian, Mabes Polri menjalin kerja sama dengan otoritas Singapura guna mengusut tuntas jaringan perdagangan bayi lintas negara tersebut.

Sebagai tindak lanjut penyelidikan, pemerintah Singapura mengambil sejumlah langkah. Termasuk menangguhkan pemberian kewarganegaraan kepada bayi-bayi yang diadopsi hingga proses investigasi selesai.

Sementara itu, saat persidangan palemen Singapura anggota dari Partai Buruh Sylvia Lim mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, Rabu (14/1/2026). Ia meminta penjelasan kepada Menteri Negara Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) sekaligus Menteri Dalam Negeri (MHA) Goh Pei Ming terkait perkembangan kasus.

Awal Mula Sindikat Perdagangan Bayi

Sebagai informasi, Sejak 2023 perusahaan pimpinan Popo telah memperdagangkan sedikitnya 25 bayi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Mayoritas bayi tersebut dijual ke Singapura dengan kedok proses adopsi.

Karena hal itu, Sylvia Lim menyoroti proses adopsi bayi-bayi tersebut serta dampaknya terhadap keluarga pengadopsi. Ia juga menyinggung kebijakan penangguhan pemberian kewarganegaraan Singapura bagi bayi-bayi yang tengah berada dalam proses adopsi.

Sylvia juga meminta penjelasan pemerintah mengenai jumlah proses adopsi yang disetujui. Namun, kini malah ditinjau ulang.

Ia juga menanyakan langkah kementerian untuk memastikan keluarga pengadopsi memperoleh kejelasan dan penyelesaian secara cepat, serta kemungkinan pemberian bantuan sementara bagi keluarga yang terdampak, khususnya bagi anak-anak adopsi yang belum memperoleh kewarganegaraan Singapura.

Sylvia mengungkapkan bahwa sejumlah konstituennya merupakan keluarga yang mengadopsi bayi-bayi tersebut.

“Mereka telah merawat bayi-bayi ini selama lebih dari satu tahun, dan ketidakpastian ini adalah sebuah siksaan bagi mereka. Apakah petugas kementerian atau mitra terkait bisa menemukan kecurigaan sebelum perintah adopsi dikeluarkan?” ujarnya, Kamis (15/1/2026) melansir The Straits Times.

Kasus Penjualan Bayi ke Singapura

Sebelumnya, Polri pertama kali mengungkap kasus perdagangan bayi dengan jalur penyelundupan dari Bandung, Pontianak, Jakarta, hingga Singapura pada Juli 2025. Polda Jawa Barat menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam perkara ini.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkapkan jika para pelaku menjual bayi dengan harga sekitar 20 ribu dolar Singapura atau setara Rp 254 juta.

“Angka tersebut kami peroleh dari 12 dokumen akta notaris adopsi yang disita di rumah salah satu tersangka, Siu Ha alias SH. Dokumen berbahasa Inggris itu digunakan sebagai legalitas semua untuk memuluskan transaksi adopsi,” jelas Surawan.

Hasil penyelidikan menunjukkan sejumlah perusahaan telah mengumpulkan 25 bayi, dengan 15 bayi di antaranya telah dipindahkan ke Singapura menggunakan modus adopsi. Karena hal tersebut, para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp 600 juta.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    • calendar_month Sab, 2 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong memunculkan banyak tafsir politik. Salah satunya datang dari Ubedilah Badrun, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Menurutnya, manuver ini bisa dilihat sebagai upaya merangkul dua blok politik sekaligus: Megawati Soekarnoputri dan Anies Baswedan. “Prabowo terbaca akan […]

  • Di Balik Kebijakan PPATK Blokir Rekening Dorman

    Di Balik Kebijakan PPATK Blokir Rekening Dorman

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran sementara rekening dorman atau rekening pasif yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 hingga 12 bulan. Langkah ini bertujuan meminimalkan penyalahgunaan rekening oleh pihak tidak bertanggung jawab. Berdasarkan analisis selama lima tahun terakhir, PPATK menemukan banyak kasus rekening dorman dimanfaatkan untuk kejahatan tanpa sepengetahuan pemiliknya. […]

  • Prabowo Janji Pengobatan Gratis, Suroto Soroti Kopdes

    Prabowo Janji Pengobatan Gratis, Suroto Soroti Kopdes

    • calendar_month Sel, 22 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk memberikan pengobatan gratis kepada rakyat miskin. Namun, ia mengatakan hal itu baru bisa dilakukan jika negara punya anggaran khusus. “Obatnya harus gratis, kalau ada uangnya,” kata Prabowo saat menghadiri peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin 21/7/2025. Upaya menambah pendapatan negara Ia optimistis program itu […]

  • Columbia

    Imbas Pro-Palestina, Columbia Bayar Rp3,6 Triliun ke Pemerintah AS

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Universitas Columbia telah menyetujui pembayaran lebih dari US$220 juta (Rp3,6 triliun) kepada pemerintahan Presiden Donald Trump. Pembayaran ini merupakan bentuk kompensasi untuk mengembalikan pendanaan federal di bidang riset yang sebelumnya ditangguhkan. Hal ini, dilakukan karena kekhawatiran pemerintah terkait meningkatnya kasus antisemitisme di lingkungan kampus. Alasan lain, kampus menegaskan komitmen untuk terciptanya atmosfer universitas […]

  • haji

    Pemerintah Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah bersama DPR berencana ingin membentuk Kementerian Haji dan Umrah, hal ini langsung didukung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU Fahrur A Rozi alias Gus Fahrur, menilai langkah ini merupakan efisiensi ibadah haji maupun umrah bagi jemaah haji. “Saya kira lebih bagus demikian agar fokus dan lebih baik,” ujar Fahrur atau […]

  • Kaesang: Percuma Punya Elektibilitas Tinggi, tapi Enggak Punya Isi Tas

    Kaesang: Percuma Punya Elektibilitas Tinggi, tapi Enggak Punya Isi Tas

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan pernyataan yang mencengangkan dalam Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) PSI Sulawesi Tengah di Palu, pada Rabu (19/11/2025). “Teman-teman, saya ingin Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu penyumbang suara terbesar nanti di Pemilu. Jadi, saya minta tolong kerja kerasnya, jangan lupa ini juga, turun ke masyarakat,” ujarnya, mengutip kompas.com.  […]

expand_less