Breaking News

Prabowo Minta TNI-Polri Jadi Petugas Haji, Mabes Polri: “Siap Bos!”

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sel, 13 Jan 2026

menalar.id,. – Markas Besar (Mabes) Polri akan menyiapkan dukungan berupa penambahan anggota Perlindungan Jemaah (Linjam) untul Kementerian Haji (Kemenhaj). Adapun rencana ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Sumber Daya Manusia (SDM) Polri telah melakukan koordinasi dengan Kemenhaj terkait kebutuhan personel. Kebutuhan tersebut termasuk kapasitas dan kompetensi.

“SSDM Polri juga sudah berkoordinasi untuk mempersiapkan personel-personel yang terbaik,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Meski demikian, Trunoyudo belum mengungkapkan jumlah maupun satuan Polri yang akan dikerahkan sebagai tambahan personel Linjam.

“Polri tentunya akan bertugas melayani dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang khususnya akan melaksanakan ibadah Haji nanti,” jelasnya.

Sebagai informasi, Dahnil mengklaim jika Prabowo meminta Kemenhaj untuk menambah personel TNI dan Polri yang bertugas sebagai petugas haji, khususnya dalam fungsi Perlindungan Jemaah.

“Dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam (perlindungan jemaah), petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah,” ucapnya.

Menurut Dahnil, penambahan personel dari unsur TNI dan Polri bertujuan memperkuat aspek perlindungan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji. Ia menilai kehadiran aparat keamanan dari kedua institusi tersebut mampu meningkatkan kualitas layanan perlindungan di lapangan.

“Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” jelas pria yang pernah menjabat juru bicara Prabowo saat masih menjadi Menteri Pertahanan.

Namun, pemerintah belum menetapkan persentase penambahan personel Linjam dari unsur TNI dan Polri karena masih menunggu pembahasan lanjutan.

“Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” kata Dahnil.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • mambani

    Trump Kecam Zohran Mamdani, Sebut Komunis dan Pro-Palestina

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Donald Trump, Presiden Amerika Serikat secara blak-blakan mengungkapkan kebenciannya atas kemenangan politikus Muslim keturunan India Zohran Mamdani. Mamdani menang dalam pemilihan primary Partai Demokrat untuk Wali Kota New York. Atas kemenangan itu, Mamdani akan maju sebagai calon Wali Kota New York dari Partai Demokrat dalam pemilihan, pada (5/11/2025) mendatang. Trump mengunggah pernyataan di […]

  • Mensos: 53 Sekolah Rakyat akan diresmikan pada tahun ajaran baru 2025

    Mensos: 53 Sekolah Rakyat akan diresmikan pada tahun ajaran baru 2025

    • calendar_month Sel, 25 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru 2025 mendatang. “Usulan dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota terus berkembang, lebih dari 200 usulan yang masuk, baik berupa bangunan atau lahan kosong,” ujar Saifullah Yusuf setelah menyampaikan laporan kepada […]

  • Komnas Perempuan Desak Perlindungan Khusus bagi Perempuan dalam RUU KUHAP

    Komnas Perempuan Desak Perlindungan Khusus bagi Perempuan dalam RUU KUHAP

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong dimasukkannya aturan khusus dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang mewajibkan penggeledahan terhadap perempuan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum berjenis kelamin perempuan. Anggota Komnas Perempuan Sri Agustini menyampaikan usulan ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, […]

  • Dewan Pers Tanggapi Program Rumah Subsidi untuk Wartawan: Apakah Mekanisme yang Tepat?

    Dewan Pers Tanggapi Program Rumah Subsidi untuk Wartawan, Apakah Mekanisme yang Tepat?

    • calendar_month Rab, 16 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Dewan Pers menyambut positif inisiatif pemerintah menyediakan rumah subsidi bagi wartawan, namun mempertanyakan mekanisme pelaksanaannya. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan wartawan, tetapi menegaskan bahwa seharusnya pemerintah menggunakan skema normal pengadaan perumahan untuk seluruh masyarakat. Ninik menjelaskan alternatif yang lebih tepat dengan memberikan diskon terjangkau terhadap warga. “Misalnya, dengan […]

  • WHO

    Bengis! Israel Kini Serang WHO di Gaza, Staf Diperlakukan Brutal

    • calendar_month Sel, 22 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Israel kini menyerang fasilitas milik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menangkap sejumlah stafnya di Jalur Gaza, Palestina. Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan bahwa gudang WHO dan rumah salah satu staf di Deir Al Balah menjadi sasaran serangan Israel. “Pasukan Israel memasuki lokasi, memaksa perempuan dan anak-anak mengungsi dengan berjalan kaki menuju […]

  • Qatar Peringatkan Risiko Gagalnya Gencatan Senjata Gaza

    Qatar Peringatkan Risiko Gagalnya Gencatan Senjata Gaza

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Perdana Menteri Qatar menyatakan bahwa upaya gencatan senjata  Gaza berisiko tidak berhasil jika pasukan Israel tidak sepenuhnya ditarik dari wilayah tersebut. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani menyebutkan bahwa upaya mewujudkan perdamaian permanen di Gaza berisiko menemui jalan buntu apabila tidak segera diambil langkah nyata oleh pihak-pihak yang terlibat. […]

expand_less