Minggu, 14 Des 2025

Pemilihan Ketum ILUNI UI 2025-2028 , Dugaan Isu Penyalahgunaan Data NPM

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sab, 9 Agu 2025

menalar.id – Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025-2028 resmi dimulai. Proses e-vote yang sedang berlangsung tiba-tiba muncul kabar dugaan penyalahgunaan data sekitar 6.000 Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) oleh salah satu kandidat untuk mendaftarkan pemilih ke aplikasi UI Connect tanpa izin pemilik data.

Tujuh kandidat bersaing memperebutkan kursi ketua umum. Pemungutan suara dilakukan lewat aplikasi UI Connect dengan sistem one man one vote. Alumni yang ingin memilih wajib melewati tahap validasi, mulai dari memasukkan NPM, nomor telepon, hingga e-mail terdaftar.

Bagi sebagian alumni, isu ini dinilai bisa merusak jalannya pemilihan. “Kalau isu ini benar, tentu sangat berbahaya bagi integritas pemilihan. Tetapi jika tidak benar, juga perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan fitnah,” ujar Soleh Saptaguna, alumnus Ilmu Fisika UI yang kini bekerja di perusahaan elektronik di Singapura, Jumat (8/8/2025).

Isu makin panas setelah beredar kabar kandidat yang sama mendapat dukungan dari ketua umum partai politik besar pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa alumni khawatir politik praktis akan membayangi semangat pemilihan. “ILUNI UI seharusnya menjadi rumah bersama bagi seluruh alumni, bukan arena perebutan pengaruh partai. Kalau benar ada intervensi politik, ini jelas mencederai independensi organisasi,” kata Roby Marbun, alumni FISIP UI.

Pengamat demokrasi kampus John Dear, melihat situasi ini sebagai tanda semakin gencarnya partai politik mencari basis dukungan di organisasi alumni kampus ternama. “Organisasi alumni besar seperti ILUNI UI menjadi incaran karena pengaruh sosial dan politiknya yang luas. Jika tidak diantisipasi, pemilihan bisa berubah menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, perwakilan panitia pemilihan Yunadi Ramlan menegaskan sistem validasi UI Connect dirancang agar data tetap aman. “Sampai sekarang pendaftaran UI Connect masih berjenjang dan memerlukan verifikasi serta validasi dari ILUNI fakultas,” kata Yunadi. Ia menambahkan, belum ada laporan resmi soal dugaan pelanggaran, namun panitia siap menindaklanjuti sesuai aturan.

Yunadi menjelaskan, sejak awal pendaftaran data KTP pendukung kandidat hanya dipakai untuk verifikasi lalu langsung dimusnahkan. “Sejak awal pendaftaran, perlu data KTP, berupa foto atau fotokopi KTP. Kami tidak menyimpan data tersebut. Atas kesepakatan bersama, setelah verifikasi pendaftaran, semua data KTP pendukung dihancurkan dan disaksikan oleh tim sukses calon ketua umum,” katanya.

Ia juga menuturkan, pendaftaran pemilih dilengkapi penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) untuk menjamin kerahasiaan data. Prosesnya berjenjang, mulai registrasi, verifikasi, hingga validasi oleh helpdesk ILUNI Fakultas. “Pendaftaran berjenjang itu melalui registrasi, kemudian verifikasi dan validasi dari helpdesk ILUNI Fakultas untuk memastikan yang mendaftar benar-benar alumni UI,” jelasnya.

Selain itu, sistem UI Connect mengirimkan kode one time password (OTP) kepada pendaftar untuk memastikan identitas. “OTP memastikan bahwa yang bersangkutan memang orang yang bersangkutan,” kata Yunadi.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • 7 Brimob yang Lindas Ojol Mendapat Sanksi Patsus 20 Hari

    7 Brimob yang Lindas Ojol Mendapat Sanksi Patsus 20 Hari

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Sebanyak 7 anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) mendapatkan sanksi berupa penempatan khusus (patsus) selama 20 hari. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah 7 anggota Korps Brimob yang terbukti melanggar kode etik kepolisian dalam tragedi kecelakaan yang menewaskan driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan, pada Kamis malam (28/8/2025) . Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri […]

  • Surpres Calon Dubes Akan Dibacakan di Rapat Paripurna DPR

    Surpres Calon Dubes Akan Dibacakan di Rapat Paripurna DPR

    • calendar_month Rab, 2 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyebut Surat Presiden (Surpres) yang berisi nama calon duta besar RI, termasuk untuk Amerika Serikat, akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (3/7/2025). Setelah Surpres dibacakan, Komisi I siap menindaklanjutinya. “Saya yang enggak tahu kabarnya, besok kan ada di paripurna. Mekanismenya kalau sudah dari paripurna, nanti dibawa ke […]

  • Presiden Prabowo Resmikan 55 Proyek EBT Nasional

    Presiden Prabowo Resmikan 55 Proyek EBT Nasional

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id-Presiden Prabowo Subianto meresmikan 55 proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) di 15 provinsi. Nilai investasinya menembus sekitar Rp25 triliun, Bondowoso, Kamis (26/6/2025). Salah satu dari 55 proyek tersebut, adalah PLTP Ijen Unit 1 di Bondowoso, Jawa Timur. Proyek ini dikelola PT Medco Cahaya Geothermal, anak usaha dari PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). […]

  • DPR Susun UU Penyadapan, KUHAP Tak Lagi Atur Soal Itu

    DPR Susun UU Penyadapan, KUHAP Tak Lagi Atur Soal Itu

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, mengungkapkan bahwa DPR sedang menyiapkan undang-undang khusus untuk mengatur penyadapan. Rencana ini sejalan dengan keputusan panitia kerja revisi KUHAP yang menyepakati penghapusan aturan soal penyadapan dari rancangan undang-undang tersebut. “Bahkan, kami sudah melakukan beberapa kunjungan kerja, artinya sudah ada biaya negara yang dikeluarkan untuk membahas penyadapan ini,” kata Habiburokhman […]

  • GAM ACEH

    GAM Gelar Aksi Damai di Kantor Gubernur Aceh Tuntut Empat Pulau

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ratusan anggota Gerakan Aceh Melawan (GAM) menggelar unjuk rasa damai di halaman Kantor Gubernur Aceh, meminta Pemerintah Pusat untuk mencabut Keputusan Mendagri yang mengalihkan empat pulau ke Sumatera Utara (Sumut), Banda Aceh, Senin (16/6/2025). Melansir dari CNNIndonesia.com, dalam aksi tersebut, para peserta juga mengibarkan bendera Bulan Bintang yang masih menjadi kontroversi. Sekitar lima […]

  • KPK RI: Pejabat Eselon & Swasta Jadi “Jawara” Kasus Korupsi

    KPK RI: Pejabat Eselon & Swasta Jadi “Jawara” Kasus Korupsi

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,- Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengungkap data statitstik yang menerangkan pejabat eselon I, II, dan III dan pihak swasta menjadi kelompok profesi yang paling banyak mendapatkan penanganan dalam kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan data dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah tindak pidana korupsi yang mereka tangani lembaga antirasuah tersebut berdasarkan jabatan/profesi […]

expand_less