Breaking News

PDIP Lapor Budi Arie ke Bareskrim, Tuduh Pencemaran Nama Baik

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sel, 27 Mei 2025

menalar.id,. – Sebanyak kader PDI Perjuangan (PDIP) melaporkan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kominfo, ke Bareskrim Polri. Mereka menuduhnya melakukan pencemaran nama baik terkait pernyataannya dalam rekaman suara viral yang menyebut PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan terlibat dalam framing kasus judi online (judol).

Bareskrim Polri telah menerima laporan tersebut dengan nomor registrasi LP/B/250/V/SPKT/Bareskrim Polri. Wiradarma Harefa, salah satu kader PDIP, menjelaskan isi laporan saat konferensi pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Selasa (21/5).

“Laporan ini terkait dugaan pelanggaran Pasal 310 dan/atau 311 KUHP tentang fitnah yang disampaikan terlapor, Budi Arie Setiadi, selaku mantan Menkominfo,” jelas Wiradarma.

Rekaman suara yang menjadi dasar laporan menampilkan seseorang yang diduga Budi Arie menyebut PDIP dan Budi Gunawan sebagai dalang di balik kasus judol yang menjeratnya. Wiradarma menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan fitnah yang merugikan partai.

“Kami sebagai kader PDIP merasa tersakiti. Tuduhan bahwa PDIP dan Pak Budi Gunawan berada di balik semua ini adalah tidak berdasar,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pelaporan ini bertujuan mengungkap kebenaran.

“Kami meminta proses hukum berjalan sampai jelas dasar tuduhannya. Dengan apa dia berani menuduh PDIP sebagai otak masalah ini?,” ujarnya.

Sebagai bukti, kader PDIP melampirkan rekaman suara dan tangkapan layar pemberitaan dari platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.

Sebelumnya, Budi Arie membantah keras narasi yang menyebut ia menerima 50% komisi dari perlindungan situs judol oleh oknum Kemenkominfo. Dalam pernyataan dilansir dari ANTARA, Senin (19/5).

“Itu narasi jahat yang merusak nama baik saya. Tidak ada kebenaran di dalamnya,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa pembagian komisi 50% untuk dirinya, 30% untuk Zulkarnaen Apriliantony (teman dekatnya), dan 20% untuk Adhi Kismanto (pegawai Kemenkominfo) merupakan skema tersangka, bukan inisiatifnya. Dakwaan ini dibacakan JPU di PN Jakarta Selatan pada 14 Mei, melibatkan empat terdakwa termasuk Alwin Jabarti Kiemas (Dirut PT Djelas Tandatangan Bersama).

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahfud Soroti Masalah Putusan MK soal Pemilu Lokal

    Mahfud Soroti Masalah Putusan MK soal Pemilu Lokal

    • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan lokal bisa menimbulkan masalah, khususnya saat masa transisi DPRD. Mahfud menjelaskan, tak seperti kepala daerah yang masa jabatannya bisa diisi penjabat sementara, anggota DPRD tak memiliki skema pengganti jika masa tugas mereka […]

  • Dari Nasi ke Snack, Program Makan Bergizi Gratis yang Kehilangan 'Gizi'-nya

    Dari Nasi ke Snack, Program MBG yang Kehilangan ‘Gizi’-nya

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Sekolah SDN Pondok Betung 1, Hamidah, mengaku terkejut ketika paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya berisi nasi, lauk, dan sayur, berubah menjadi makanan ringan. “Saya mungkin juga termasuk yang kaget waktu itu, biasanya sesuai dengan informasi gitu kan. Bahkan waktu sosialisasi itu Ahli Gizinya juga ada hadir ke sekolah, tapi begitu dapat […]

  • KPAI mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana membatasi akses anak dan pelajar terhadap konten digital berbahaya.

    Buntut Kasus SMAN 72, Pemprov DKI Akan Batasi Konten Anak

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – KPAI mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana membatasi akses anak dan pelajar terhadap konten digital berbahaya. Rencana ini muncul setelah peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta pada awal November yang menyebabkan korban hingga 96 orang. Komisioner KPAI Kawiyan menjelaskan, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang […]

  • Tim SAR Ditpolairud Polda Metro Jaya Patroli ke Titik Banjir

    Tim SAR Ditpolairud Polda Metro Jaya Patroli ke Titik Banjir

    • calendar_month Sel, 8 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Tim SAR Ditpolairud Polda Metro Jaya melakukan patroli ke sejumlah titik banjir di wilayah Jabodetabek akibat hujan deras. Patroli ini menjadi bagian dari upaya pemantauan sekaligus bantuan kepada warga terdampak. “Melaksanakan patroli wilayah dalam rangka pemantauan wilayah terdampak banjir akibat hujan deras di sekitar Jabodetabek,” berdasarkan keterangan Joko Sadono, Selasa (8/7/2025). AKP Hamdanallah bertugas […]

  • Purbaya Tegaskan Berantas Pengemplang Pajak, Negara Kejar Rasio Pajak 12%

    Purbaya: “Saya Bakal Kejar Pengemplang Pajak, Hati-Hati”

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menutup kebocoran penerimaan negara yang selama ini terjadi akibat praktik kongkalikong antara otoritas fiskal dan wajib pajak, termasuk ulah para pengemplang pajak. Ia memastikan pemerintah tidak akan lagi memberi ruang bagi praktik-praktik tersebut. Purbaya menekankan sikap tegas itu seiring dengan tingginya kebutuhan penerimaan negara pada […]

  • sekolah

    Anggaran Pendidikan Capai Rp757,8 Triliun, tapi Masih Banyak Masalah

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden RI Prabowo Subianto beberkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan anggaran pendidikan terbesar di dunia. Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan kepada kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di Jakarta, Jumat (22/8/2025). “Kita salah satu negara di dunia yang anggaran pendidikannya terbesar, terbesar,” kata Prabowo dalam pidatonya. Meski Begitu, ia […]

expand_less