Breaking News

Turki Terbitkan Surat Penangkapan Netanyahu atas Genosida di Palestina

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Ming, 9 Nov 2025

menalar.id – Pemerintah Turki resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selain Netanyahu, sejumlah pejabat tinggi Israel lainnya turut diperintahkan atas tuduhan melakukan genosida di Jalur Gaza, Palestina.

Kejaksaan Agung Istanbul menerbitkan surat perintah untuk 37 orang, pada Jumat (7/11/2025). Adapun pejabat tersebut Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, serta Panglima Militer Eyal Zamir.

“Berdasarkan bukti yang terkumpul, pejabat Negara Israel dinilai memiliki tanggung jawab pidana atas tindakan sistematis yang tergolong sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ dan ‘genosida’ di Gaza, serta atas serangan terhadap armada Global Sumud Flotilla (GSF),” demikian bunyi pernyataan resmi Kejaksaan Istanbul, dikutip dari Anadolu Agency.

Netanyahu dan pejabat lainnya didakwa melanggar Pasal 77 KUHP Turki tentang kejahatan kemanusiaan serta Pasal 76 yang mengatur tindak pidana genosida. Meski demikian, Kejaksaan menyebut surat perintah itu tidak dapat dieksekusi karena para tersangka berada di luar wilayah Turki.

Surat penangkapan tersebut terbit atas dasar penyelidikan kejaksaan yang menilai adanya pola genosida dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis di Gaza. Hal ini mengakibatkan ribuan korban jiwa, puluhan ribu luka-luka, serta hancurnya permukiman sipil.

Kejaksaan juga menyoroti sejumlah insiden, termasuk penembakan terhadap Hind Rajab yang ditembaki hingga 335 peluru, pada (29/1/2024). Lalu, serangan terhadap Rumah Sakit Baptis Al-Ahli pada (17/9/2025) yang menewaskan sekitar 500 orang, penghancuran peralatan medis pada (29/2/2025), dan pemboman Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina pada (21/3/2025).

Selain menghantam fasilitas kesehatan, pasukan Israel juga disebut menutup akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menyebabkan krisis yang semakin parah. Kondisi ini mendorong aktivis kemanusiaan dari Global Sumud Flotilla (GSF) berlayar ke Gaza untuk menembus blokade Israel dan menyalurkan bantuan.

Namun, kapal mereka diserang di perairan internasional oleh pasukan Israel. Beberapa aktivis, termasuk warga Turki ditangkap dan dipulangkan ke negara asal. Setelah menjalani pemeriksaan medis dan psikologis, hasilnya diserahkan ke kejaksaan sebagai bagian dari bukti penyelidikan.

Pemerintah Turki juga membuka penyidikan atas dugaan penyiksaan, perampasan kebebasan, perusakan properti, dan pembajakan, merujuk pada pasal 12 dan 13 KUHP Turki, pasal 15 KUHAP, serta ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Menanggapi langkah Turki tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menuding sistem peradilan Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan sudah lama dijadikan alat politik.

“Di bawah Erdogan, pengadilan telah berubah menjadi sarana untuk membungkam lawan politik dan menahan jurnalis, hakim, serta wali kota,” ujarnya, dikutip CNN.

Serangan Israel ke Gaza sendiri dimulai pada Oktober 2023 setelah serangan Hamas yang menewaskan 1.139 orang di Israel. Sebagai balasan, agresi militer Israel telah menewaskan lebih dari 68.000 warga Palestina dan membuat jutaan lainnya mengungsi.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • DJP Bantah Isu Akan Pajaki Amplop Kondangan

    DJP Bantah Isu Akan Pajaki Amplop Kondangan

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keras isu rencana pemungutan pajak atas amplop kondangan, baik yang diterima secara tunai maupun melalui transfer digital. Bantahan ini muncul menanggapi pernyataan anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli Harbani menjelaskan bahwa […]

  • PBNU Dorong Peran Ulama Masuk dalam Sejarah yang Ditulis Ulang

    PBNU Dorong Peran Ulama Masuk dalam Sejarah yang Ditulis Ulang

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah saat ini gencar mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan, proyek ini ditargetkan selesai pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak agar kontribusi ulama dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan peradaban Indonesia tercantum dalam penulisan ulang […]

  • lpdp

    LPDP 2026 Ubah Skema Aturan: Jurusan dan Kampus Ditentukan Pemerintah

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah berencana mengubah kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mulai 2026. Jika sebelumnya penerima beasiswa bisa menentukan sendiri jurusan dan kampus, baik di dalam maupun luar negeri, nantinya pilihan itu akan ditentukan oleh pemerintah. Kampus dan Jurusan Ditentukan Wacana ini muncul setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menyampaikan bahwa ke depannya kampus […]

  • Vonis Kontroversial untuk Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun

    Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Walau Terbukti Tidak Ada Aliran Dana

    • calendar_month Sab, 19 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula, Jumat (18/7/2025). Putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa 7 tahun ini memicu polemik, terutama terkait pertimbangan hakim yang menyebut kebijakan Lembong terlalu kapitalistik. Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika bersama hakim anggota Alfis […]

  • thailand

    Thailand Nyatakan Darurat Militer, Kamboja Minta Gencatan Senjata

    • calendar_month Sab, 26 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Thailand luncurkan Operasi Trat Pikhat Pairee 1, setelah bentrokan bersenjata dengan pasukan Kamboja di perbatasan kedua negara, Sabtu (26/7/2025). Operasi militer ini dilancarkan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah sekaligus merespons perluasan serangan Kamboja ke sejumlah titik di Provinsi Trat. Ketegangan memuncak saat bentrokan yang terjadi sejak, Kamis (24/7). Pada pukul 05.10 pagi waktu setempat, […]

  • nepal

    Usai Aksi Nepal: 72 Orang Meninggal, Ratusan Lainnya Luka Akibat Kerusuhan

    • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Jumlah korban jiwa akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Nepal kembali meningkat tajam. Pemerintah setempat melaporkan, sedikitnya 72 orang telah meninggal dunia hingga, Minggu (14/9/2025). Sementara itu, 191 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di berbagai rumah sakit akibat luka yang diderita dalam kerusuhan tersebut. “72 orang telah meninggal dunia, dan 191 orang […]

expand_less