Dari QRIS sampai Mangga Dua, Daftar ‘Dosa’ Indonesia Menurut AS yang Bikin Kena Tarif Hukuman

menalar.id,. – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin tim delegasi Indonesia dalam perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat di Washington DC. Pertemuan ini merespons kebijakan tarif yang diberlakukan pemerintahan Donald Trump terhadap produk Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengajukan beberapa penawaran untuk menyeimbangkan perdagangan kedua negara. Proposal tersebut mencakup peningkatan pembelian produk energi dan pertanian AS serta pemberian insentif bagi perusahaan Amerika yang berinvestasi di Indonesia.

Airlangga menjelaskan komitmen Indonesia dalam konferensi pers virtual.

“Ada beberapa hal yang diusulkan, Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil, dan gasoline,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan bahwa Indonesia akan terus mengimpor produk pertanian AS seperti gandum, kedelai, dan susu kedelai.

Isu Perdagangan yang Dipersoalkan AS

United States Trade Representative (USTR) melaporkan defisit perdagangan AS-Indonesia mencapai US$17,9 miliar pada 2024, meningkat 5,4% dari tahun sebelumnya. Sebagai respons, AS menerapkan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, USTR mengidentifikasi beberapa hambatan perdagangan:

Kebijakan Tarif Indonesia

USTR mengkritik kenaikan tarif impor Indonesia selama dekade terakhir, terutama untuk produk yang bersaing dengan industri domestik. Laporan tersebut menyebut Indonesia memberlakukan tarif di atas 25% untuk 99% produk pangan, sementara tarif rata-rata MFN hanya 8%. AS juga memprotes tarif tinggi untuk produk teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem Perizinan yang Kompleks

USTR menilai sistem perizinan impor Indonesia rumit dan tidak konsisten. Mereka menyoroti masalah teknis pada sistem Online Single Submission (OSS) yang sering menyebabkan keterlambatan. Pembatasan kuota impor juga dinilai membatasi akses pasar bagi eksportir AS.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Laporan USTR menyebutkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pasar Mangga Dua bahkan masuk dalam daftar Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy 2024.

Kebijakan QRIS

Perusahaan finansial AS mengeluh tidak dilibatkan dalam pengembangan sistem QRIS. “Stakeholder internasional tidak diberitahu potensi perubahan akibat kebijakan ini,”* tulis laporan USTR.

Persyaratan TKDN

AS mempersoalkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri, terutama untuk produk teknologi. Peraturan yang mewajibkan kandungan lokal 35% untuk perangkat 4G-LTE dan 20% untuk penerima TV dinilai membatasi peluang perusahaan AS.

Langkah Indonesia

Delegasi Indonesia berupaya mencari solusi win-win solution melalui:

– Peningkatan pembelian produk AS

– Penyederhanaan prosedur impor

– Dialog konstruktif mengenai isu TKDN dan HKI

Pertemuan ini menjadi ujian bagi hubungan dagang kedua negara di tengah meningkatnya proteksionisme global. Hasil negosiasi akan menentukan masa depan kerja sama ekonomi Indonesia-AS dalam beberapa tahun mendatang.