Breaking News

PBB Desak Investigasi Soal Brutalitas Aparat Selama Demontrasi

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sel, 2 Sep 2025

menalar.idPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) turut memantau rangkaian kekerasan dalam gelombang aksi demonstrasi di Indonesia. Juru bicara kan memantau serangkaian kekerasan yang terjadi dalam gelombang demonstrasi di Indonesia. Juru bicara Kantor HAM PBB Ravina Shamdasani, meminta adanya investigasi menyeluruh terkait cara aparat keamanan menangani demonstrasi yang telah berlangsung beberapa hari.

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata Ravina, Selasa (2/9/2025) dikutip dari laman resmi Kantor HAM PBB.

Ravina menegaskan untuk adanya dialog sebagai respons keresahan publik. Mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR, kebijakan efisiensi anggaran, hingga dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat.

Menurut Ravina, aparat keamanan wajib menjunjung tinggi hak masyarakat untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. Penanganan aksi publik harus sesuai dengan norma serta standar internasional.

“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api,” tutur Ravina.

PBB juga menegaskan bahwa pers harus diberi ruang untuk melaporkan kejadian secara bebas dan independen. Mengingat, banyak sekali jurnalis yang terkena kriminalisasi oleh aparat polisi selama demonstrasi terjadi.

Sejak (25/8), aksi protes terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Adapun aspirasi rakyat mengenai kenaikan tunjangan DPR yang dinilai berlipat ganda di tengah krisis ekonomi, menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, serta menolak kenaikan pajak di berbagai sektor.

Awalnya, aksi massa terpusat hanya pada gedung DPR yang berada di jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun, selalu berakhir ricuh.

Kemudian pada hari keempat, seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan (21) tewas setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dekat kompleks DPR. Tentu saja, peristiwa tersebut semakin memicu kemarahan masyarakat.

Setelah, gelombang demonstrasi meluas disertai aksi pembakaran sejumlah markas kepolisian di Jakarta dan kantor DPRD di beberapa daerah. Dikutip Tempo, total sembilan orang dilaporkan tewas.

Empat di antaranya di Makassar, yaitu tiga korban meninggal akibat kebakaran di kantor DPRD setempat. Sementara satu orang tewas dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo.

Respons DPR

 

 

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Korsel

    Banjir Besar Hantam Korsel, 17 Orang Meninggal Dunia

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sejumlah daerah di Korea Selatan (Korsel) terhantam banjir besar disertai tanah longsor. Sedikitnya 17 orang meninggal dunia setelah hujan deras terus mengguyur selama beberapa hari. BBC melaporkan,  jumlah korban jiwa diperkirakan masih akan bertambah seiring operasi penyelamatan darurat yang tengah berlangsung, Minggu (20/7/2025). Kantor Manajemen Bencana Korea Selatan mengungkapkan bahwa 11 orang lainnya […]

  • ojol

    Ojol Versi Pemerintah, Benarkah Pengemudi dan Penumpang Lebih Untung?

    • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah memiliki wacana untuk ciptakan aplikasi transportasi online seperti ojek daring. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. Djoko menilai langkah ini dapat menghadirkan banyak keuntungan, baik bagi pengemudi maupun masyarakat. Menurutnya, aplikasi milik pemerintah lebih memungkinkan menekankan aspek sosial dibanding sekadar […]

  • Pemerintah Tetapkan Aturan Pembatasan Medsos Bagi Anak

    Pemerintah Tetapkan Aturan Pembatasan Medsos Bagi Anak

    • calendar_month Ming, 8 Mar 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Pemerintah menetapkan anak berusia di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform media sosial berisiko tinggi. Ketentuan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 turunan dari PP TUNAS. Dikutip laman resmi Komdigi, implementasi pembatasan dilakukan secara bertahap mulai 28 Maret 2026. Dimulai dari platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, […]

  • Pagar Laut Tangerang Kini Semakin Berdiri Kokoh

    Pagar Laut Tangerang Kini Semakin Berdiri Kokoh

    • calendar_month Ming, 16 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id – Pagar laut di perairan Utara tepatnya Desa Kohod, Pakuhaji Kabupaten Tangerang masih berdiri kokoh. Berdasarkan keterangan warga sekitar, kini di sekitar konstruksi cerucuk bambu tersebut diduga ada kegiatan penyedotan pasir laut. “Ini untuk pondasi. Apa ya, istilahnya tahap awal reklamasi,” kata S, warga nelayan kepada wartawan, Minggu (16/3/2025). Menurut kesaksian warga nelayan Kampung Alar […]

  • warga baduy

    Pemerintah Larang Warga Baduy Berjualan Madu ke Jakarta Sementara

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Pemerintah meminta Warga Baduy menghentikan sementara aktivitas berdagang madu ke Jakarta. Hal ini terjadi setelah warga Baduy dałam bernama Repan (16) menjadi korban pembegalan. “Kami meminta pada warga untuk sementara berjualan madu di sekitar wilayah Banten saja,” imbau Sekretaris Desa Kanekes Kabupaten Lebak Medi di Rangkasbitung, Lebak. Medi juga menuturkan, pemerintah desa bersama […]

  • KPU Ajukan Tambahan Anggaran hampir Rp1T untuk 2026

    KPU Ajukan Tambahan Anggaran hampir Rp1T untuk 2026

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan tambahan anggaran hampir Rp1 triliun untuk tahun 2026. Usulan ini disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (7/7). Menurut Afif, tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar itu dibutuhkan untuk dua hal utama, yaitu membiayai belanja pegawai dan sejumlah program strategis yang belum tercover dalam pagu […]

expand_less