Partai Buruh Tolak Pilkada via DPRD, Said Iqbal: “Bisa Kembali ke Orba”
- account_circle Nazula Destiyana
- calendar_month Kam, 15 Jan 2026
menalar.id,. – Ketua Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu ia sampaikan saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
Said menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru berpotensi memperbesar praktik politik uang. Ia menegaskan jika pemilihan lewat DPRD malah mempermudah transaksi politik karena jumlah pemilih jauh lebih sedikit dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat.
“Kan kita tahu, kalau kata Pandji itu Komika tadi, menurut keyakinan buruh, setiap anggota DPRD bisa dibeli. Itu menurut keyakinan buruh ya,” ujar Said, Kamis (15/1/2026) melansir Kumparan.
Respons Said Iqbal
Ia menilai para pemodal akan lebih mudah mengendalikan hasil pemilihan apabila suara pemilih hanya berasal dari anggota DPRD. Alasannya karena biaya untuk memengaruhi anggota dewan jauh lebih terjangkau dibandingkan harus memengaruhi jutaan pemilih.
“Berapa harganya? Main tinggi-tinggian. Si bandar-bandar, tokek-tokek politik itu lebih mudah membayar anggota DPRD dengan jumlah tertentu. dibandingin katakanlah ada dugaan membeli suara rakyat,” ucap Iqbal.
Selain membuka ruang suap dan korupsi, Said juga menilai wacana Pilkada melalui DPRD akan membawa demokrasi Indonesia mundur ke era Orde Baru. Ia khawatir bila kepala daerah terpilih hanya akan tunduk kepada partai politik dan DPRD, bukan kepada rakyat.
“Bisa dipastikan kembali ke jaman orde baru. Para bupati, wali Kota dan wakilnya, para gubernur dan wakilnya hanya tunduk dan takut kepada DPRD. Terus suara rakyat di mana?” kata Said.
Said mengingatkan jika sistem pemilihan langsung merupakan salah satu capaian utama Reformasi 1998 yang telah masyarakat perjuangkan dengan pengorbanan besar.
“Darah mahasiswa dan buruh di gedung ini nih (DPR/MPR RI), di depan gedung ini nih, orang saya ingat banget kita ikut juga kok masuk ke dalam. Kita rebut reformasi itu tahun 98, salah satunya adalah mengembalikan demokrasi Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia),” ucapnya.
Bahkan, saat ini ketika rakyat memilih kepala daerah, masih banyak pemimpin yang tidak mendengarkan aspirasi publik.
Oleh karena itu, ia menilai situasi akan semakin memburuk jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Wong Gubernur dipilih oleh rakyat langsung saja tidak mau mendengarkan suara rakyat, apalagi nanti dipilih oleh DPRD,” kata dia.
Bantahan Biaya Kampanye Menjadi Murah Lewat DPRD
Said juga membantah anggapan Pilkada melalui DPRD dapat menekan biaya politik yang selama ini dianggap tinggi. Menurutnya, tidak ada jaminan biaya politik akan lebih murah karena mahar politik untuk satu kursi DPRD justru berpotensi melonjak.
“Tidak ada jaminan melalui DPRD Pilkadanya lebih murah. Kalau nanti bisa satu kursi DPRD, di Provinsi kah atau DPRD di Kabupaten/Kota satu kursi maharnya mahal, jangan-jangan lebih mahal dari yang sekarang dilakukan dengan secara langsung,” jelasnya.
Ia menegaskan Partai Buruh bersama jajarannya secara kolektif menolak wacana penghapusan hak pilih rakyat dalam Pilkada.
“Sudahlah, rakyat sekarang sudah lebih pintar. Rakyat enggak mau kembali ke jaman Orde Baru. Partai Buruh, Serikat Buruh, KSPI bersama rakyat menolak Pilkada melalui DPRD,” tutur Said.
Penulis Nazula Destiyana
Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.
