Kamis, 30 Okt 2025

Menag: Kekerasan Seksual di Pesantren Sedikit, Media Terlalu Besarkan Isu

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 16 Okt 2025

menalar.id – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai, selama ini media telah membesar-besarkan isu kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren.

Ia mengatakan, jumlah kasus tersebut sebenarnya tidak banyak. Namun pemberitaan membuatnya seolah-olah marak terjadi.

“Isu pertama belum selesai, adanya kejahatan seksual di Pondok Pesantren yang dibesar-besarkan oleh media, padahal itu hanya sedikit jumlahnya,” kata Nasaruddin di Kantor Kemenko PM, Selasa (14/10/2025).

Meski demikian, Nasaruddin tidak menyebutkan secara rinci berapa banyak kasus dugaan kekerasan seksual di pesantren yang tercatat oleh Kemenag. Ia hanya menekankan agar masyarakat tetap memelihara dan menjaga marwah pondok pesantren.

Hal ini, sebagaimana lembaga pendidikan yang sudah berperan penting selama ratusan tahun.

“Jangan sampai orang nanti alergi memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren, jangan sampai pihak-pihak yang berkeringat beratusan tahun lamanya sudah lebih 200 tahun membangun Pondok Pesantren itu yang terpaksa, yang dikonotasikan sangat negatif,” ujarnya.

Menurutnya, perjuangan para kiai dan santri dalam menjaga nilai-nilai keislaman tidak boleh rusak. Sedangkan, dugaan ini hanya karena segelintir kasus yang terjadi di beberapa pesantren.

Ketika diselidiki, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2024, tercatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dan 42% di antaranya merupakan kasus pencabulan.

Dari jumlah itu, 36% terjadi di embaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren. Bahkan CNNIndonesia telah mencatat beberapa kasus kekerasan seksual di pesantren sepanjang 2024 hingga 2025. Berikut beberapa kasus:

  1. Maret 2024: polisi menetapkan pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Karangan, Trenggalek, Jawa Timur, M (72) dan putranya F (37) sebagai tersangka pencabulan terhadap santriwati.
  2. Juli 2024: dua guru pesantren di Kabupaten Agam ditangkap karena diduga mencabuli 40 santri.
  3. Agustus 2024: Polres Karawang mengonfirmasi kasus serupa terhadap puluhan santri anak-anak di Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat.
  4. September 2024: pemilik pesantren di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi H alias Aki Udin, ditetapkan tersangka pencabulan terhadap santriwati dan meninggal dunia sebulan setelahnya.
  5. November 2024: santri FP (15)** di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menjadi korban pelecehan oleh tenaga pengajar berinisial TR.
  6. Desember 2024: 20 santriwati di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi korban pelecehan oleh pengajar berinisial AH (40).
  7. Agustus 2025: Polres Tapanuli Selatan menetapkan ketua yayasan pesantren MN (64), sebagai tersangka pemerkosaan terhadap santriwati berusia 17 tahun yang merupakan saudaranya sendiri.

Tentu angka itu tidak sedikit. Menanggapi kasus ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian telah mendorong pemerintah dan DPR untuk menyusun kurikulum anti pencabulan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan pesantren.

Ia mengatakan semestinya lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya

“Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak kini berubah menjadi arena teror, tempat di mana kepercayaan dilukai dan harapan dikhianati,” ujar Lalu dalam keterangannya, Selasa (22/7).

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri HAM Usul DPR Sediakan Pusat Demokrasi di Halaman Gedung

    Menteri HAM Usul DPR Sediakan Pusat Demokrasi di Halaman Gedung

    • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar perkantoran pemerintah yang memiliki halaman luas, seperti gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, dijadikan pusat demokrasi. Fasilitas itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus menggelar demonstrasi di jalanan. “Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, […]

  • Sri Mulyani Memohon Maaf Usai Menyerahkan Jabatannya

    Sri Mulyani Memohon Maaf Usai Menyerahkan Jabatannya

    • calendar_month Sel, 9 Sep 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Sri Mulyani memohon maaf kepada masyarakat Indonesia setelah menyerahkan jabatannya. “Tidak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kekhilafan,” kata Sri Mulyani dalam pidato perpisahannya. Ia menyerahkan jabatannya kepada Menkeu yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, pada Selasa (9/9/2025). “Dan […]

  • Belum Masuk Database BKN, Guru R4 Suarakan Nasib di DPR

    Belum Masuk Database BKN, Guru R4 Suarakan Nasib di DPR

    • calendar_month Rab, 16 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Suasana haru mewarnai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI, Senin (14/7/2025). Redissa, guru dari Bengkulu yang juga anggota Ikatan Pendidik Nusantara (IPN), menangis saat menyampaikan aspirasi mewakili para guru honorer kategori R4. Guru honorer R4 adalah mereka yang sudah mengajar cukup lama tapi belum terdata di database resmi Badan Kepegawaian Negara […]

  • KPPOD Soroti Kenaikan PBB di Cirebon, Tagihan Warga Naik hingga 1.000 Persen

    KPPOD Soroti Kenaikan PBB di Cirebon, Tagihan Warga Naik hingga 1.000 Persen

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa membebani warga serta pelaku usaha. Dalam kajiannya, KPPOD menemukan kenaikan signifikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akibat perubahan tarif dan nilai jual objek pajak (NJOP) yang tercantum dalam […]

  • brimob

    Dipatsus 20 Hari, 7 Brimob yang Lindas Ojol Terbukti Langgar Etik

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memutuskan tujuh anggota Brimob sebagai pelanggar kode etik terkait insiden maut yang menewaskan driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Propam menjatuhi sanksi berupa penempatan khusus (patsus) selama 20 hari di Mako Propam Mabes Polri. Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim, menjelaskan masa pertahanan tersebut bisa diperpanjang […]

  • Eksodus Kader PDIP, PSI Raup Dukungan Usai Sinyal Jokowi

    Eksodus Kader PDIP, PSI Raup Dukungan Usai Sinyal Jokowi

    • calendar_month Rab, 30 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dukungan terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin mengalir, terutama dari sejumlah mantan kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Salah satu penyebabnya: kabar bahwa mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merapat ke PSI. Langkah pertama datang dari Barisan Sudarsono Jokowi Lovers (BSJL), kelompok relawan yang dipimpin Sudarsono, eks Wakil Ketua DPC […]

expand_less