Breaking News

KLH Tegaskan PT GAG Nikel Dapat Hak Istimewa di Raja Ampat

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 9 Jun 2025

menalar.id- Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan jika PT GAG Nikel memiliki hak spesial untuk memanfaatkan kekayaan Raja Ampat, di Papua Barat Daya (8/6/2025).

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang keras kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung. Tetapi, PT GAG Nikel dan 13 perusahaan mendapat hak istimewa yang didasari kontrak karya mereka.

Sebagai catatan, PT GAG Nikel sudah memegang kontrak karya generasi VII No. B53/Pres/I/1998, ditandatangani oleh Soeharto dan dikeluarkan pada (19/1/1998). Adanya UU Nomor 19 Tahun 2004 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan, PT GAG dan 12 perusahaan lainnya mengantongi izin untuk melanjutkan kontrak karya yang mereka punya.

“PT GN (GAG Nikel) ini merupakan 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di kawasan hutan lindung sampai berakhir izin,” Ucap Hanif, Jakarta, Minggu (8/6).

Ia mengungkapkan hampir sebagian area di Raja Ampat kawasan hutan termasuk area tambang nikel PT GAG milik PT Aneka Tambang (Antam). Namun, Hanif mengatakan perusahaan tersebut mempunyai izin yang sah untuk beroperasi.

“Kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan (menambang di hutan lindung), sehingga dengan demikian maka berjalanlah kegiatan penambangan legal di Pulau Gag ini seluas 6.030 hektare,” Katanya.

“Segala perizinannya sudah lengkap untuk PT GAG Nikel ini. Mulai dari izin usaha pertambangan (IUP), kemudian juga persetujuan lingkungan termasuk pinjam pakai. PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung, nanti secara teknis tentu Bapak Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni) akan memberikan penjelasan kepada kita,” Tambah Hanif.

Pencemaran Raja Ampat tak berdampak serius

Menurut Hanif, operasi tambang di Raja Ampat tidak berdampak serius bagi lingkungan. KLH mendata, PT GAG Nikel menguasai area penambangan seluas 6.030 hektare di Pulau Gag, dengan luas bukaan tambang yang terpantau lewat citra satelit dan drone menembus 187,87 hektare.

Ia yakin jika operasi  tambang yang dilakukan oleh anak perusahaan Antam sudah memenuhi aturan yang berlaku. Walaupun, ada kemungkinan pelanggaran, itu masih tergolong ringan dan tidak pelu khawatir. “Namun, ini hanya dari pandangan mata. Kajian lebih mendalam tetap diperlukan, karena sedimentasi sudah menutupi sebagian besar koral. Beberapa langkah perbaikan perlu diambil, Jelas Hanif, Minggu (8/6/2025).

Menteri KLH belum bisa mengunjungi area tambang

Hanif mengatakan, belum bisa memeriksa area tambang nikel tersebut. Tetapi, ia berjanji untuk segera memeriksa lokasi tambang PT GAG di Raja Ampat. Ia mengaku masih ada urusan kementrian yang belum diselesaikan di Jakarta.

“Memang ada kegiatan lain yang harus kami tangani, terutama di Jakarta dengan kualitas udaranya yang kami agak prihatin sehingga beberapa hal harus kami tangani dulu di Jakarta. Kemudian, kami akan ke sana (Raja Ampat) dalam waktu yang sangat segera,” Katanya.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Israel: Gaza Lapar Bukan karena Kami, Tapi karena Hamas dan PBB

    Israel: Gaza Lapar Bukan Salah Kami, Tapi karena Hamas dan PBB

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Israel bantah tudingan atas penyebab kelaparan di Jalur Gaza. Hal ini dilakukan setelah Israel mendapat kritik tajam dari berbagai komunitas dan lembaga internasional. Juru Bicara Pemerintah Israel David Mencer, menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan “sudah mengalir ke Gaza”. Kemudian, ia menuding Hamas sebagai dalang di balik krisis kemanusiaan yang terjadi. “Tidak ada kelaparan […]

  • trump

    Tok! Trump TTD Aturan Tarif Impor Global, Berlaku Mulai 7 Agustus

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif baru, pada Kamis (31/7/2025) malam waktu setempat. Perintah tersebut berisi tarif impor antara 15% hingga 41% terhadap barang dari lebih dari 67 negara.  Aturan ini akan mulai berlaku pada 7 Agustus, setelah Trump memberikan batas waktu negosiasi hingga 1 Agustus. “Ini adalah momen bersejarah. […]

  • Nasib Pemberantasan Korupsi di Bawah RUU KUHAP Baru

    Nasib KPK di Bawah RUU KUHAP Baru

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keprihatinannya terhadap draft Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai akan membatasi kewenangan penyelidik lembaga antirasuah tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam RUU tersebut, penyelidik hanya akan memiliki kewenangan untuk mencari peristiwa tindak pidana. Padahal, selama ini penyelidik KPK juga berwenang mengumpulkan […]

  • Asrama IMM Ciputat Sukses Menyelenggarakan Galeri Asrama 2025

    Asrama IMM Ciputat Sukses Menyelenggarakan Galeri Asrama 2025

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Asrama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ciputat sukses menggelar acara Galeri Asrama 2025 yang bertajuk “Nostalgia Estetika: Pesona Klasik Dalam Kreativitas”. Dalam rangka memperingati 59 tahun Asrama IMM Ciputat, IMM mengadakan ajang seni dan budaya yang menggabungkan kreativitas, kolaborasi, serta silaturahmi antarpenghuni dan alumni. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat sambutan hangat dari […]

  • MK Hapus Kewajiban Pekerja Jadi Peserta Tapera, Beri Waktu Transisi 2 Tahun

    MK Hapus Kewajiban Pekerja Jadi Peserta Tapera, Beri Waktu Transisi 2 Tahun

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). Putusan perkara nomor 96/PUU-XXII/2024 ini dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/9/2025). Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, permohonan yang diajukan para pemohon dikabulkan seluruhnya. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujarnya. Masalah Konsep Tabungan Hakim MK Saldi Isra menjelaskan, istilah […]

  • Kudeta Terjadi di Afrika Barat, Tentara Benin Umumkan Kudeta Presiden

    Kudeta Terjadi di Afrika Barat, Tentara Benin Umumkan Kudeta Presiden

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Tentara Benin melakukan aksi kudeta terhadap Presiden Benin, Patrice Talon, pada Minggu (7/12/2025). Tentara Benin mengumumkan kudeta tersebut dalam siaran televisi milik pemerintah. Talon telah memimpin negara tersebut sejak 2016. Para tentara kemudian menyatakan diri sebagai Komite Militer untuk Reformasi (CMR). Mengutip CNN Indonesia, para tentara menyampaikan telah mencabut Patrice Talon dari jabatannya sebagai […]

expand_less