Breaking News

KLH Tegaskan PT GAG Nikel Dapat Hak Istimewa di Raja Ampat

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 9 Jun 2025

menalar.id- Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan jika PT GAG Nikel memiliki hak spesial untuk memanfaatkan kekayaan Raja Ampat, di Papua Barat Daya (8/6/2025).

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang keras kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung. Tetapi, PT GAG Nikel dan 13 perusahaan mendapat hak istimewa yang didasari kontrak karya mereka.

Sebagai catatan, PT GAG Nikel sudah memegang kontrak karya generasi VII No. B53/Pres/I/1998, ditandatangani oleh Soeharto dan dikeluarkan pada (19/1/1998). Adanya UU Nomor 19 Tahun 2004 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan, PT GAG dan 12 perusahaan lainnya mengantongi izin untuk melanjutkan kontrak karya yang mereka punya.

“PT GN (GAG Nikel) ini merupakan 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di kawasan hutan lindung sampai berakhir izin,” Ucap Hanif, Jakarta, Minggu (8/6).

Ia mengungkapkan hampir sebagian area di Raja Ampat kawasan hutan termasuk area tambang nikel PT GAG milik PT Aneka Tambang (Antam). Namun, Hanif mengatakan perusahaan tersebut mempunyai izin yang sah untuk beroperasi.

“Kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan (menambang di hutan lindung), sehingga dengan demikian maka berjalanlah kegiatan penambangan legal di Pulau Gag ini seluas 6.030 hektare,” Katanya.

“Segala perizinannya sudah lengkap untuk PT GAG Nikel ini. Mulai dari izin usaha pertambangan (IUP), kemudian juga persetujuan lingkungan termasuk pinjam pakai. PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung, nanti secara teknis tentu Bapak Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni) akan memberikan penjelasan kepada kita,” Tambah Hanif.

Pencemaran Raja Ampat tak berdampak serius

Menurut Hanif, operasi tambang di Raja Ampat tidak berdampak serius bagi lingkungan. KLH mendata, PT GAG Nikel menguasai area penambangan seluas 6.030 hektare di Pulau Gag, dengan luas bukaan tambang yang terpantau lewat citra satelit dan drone menembus 187,87 hektare.

Ia yakin jika operasi  tambang yang dilakukan oleh anak perusahaan Antam sudah memenuhi aturan yang berlaku. Walaupun, ada kemungkinan pelanggaran, itu masih tergolong ringan dan tidak pelu khawatir. “Namun, ini hanya dari pandangan mata. Kajian lebih mendalam tetap diperlukan, karena sedimentasi sudah menutupi sebagian besar koral. Beberapa langkah perbaikan perlu diambil, Jelas Hanif, Minggu (8/6/2025).

Menteri KLH belum bisa mengunjungi area tambang

Hanif mengatakan, belum bisa memeriksa area tambang nikel tersebut. Tetapi, ia berjanji untuk segera memeriksa lokasi tambang PT GAG di Raja Ampat. Ia mengaku masih ada urusan kementrian yang belum diselesaikan di Jakarta.

“Memang ada kegiatan lain yang harus kami tangani, terutama di Jakarta dengan kualitas udaranya yang kami agak prihatin sehingga beberapa hal harus kami tangani dulu di Jakarta. Kemudian, kami akan ke sana (Raja Ampat) dalam waktu yang sangat segera,” Katanya.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR RI

    Mengapa Pengesahan RKUHAP Bermasalah? Ini Faktanya

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada Selasa (18/11/2025). Ketua DPR Puan Maharani, menyebut regulasi baru ini upaya menyempurnakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun, keputusan tersebut justru memicu polemik. Publik menilai proses penyusunannya sarat praktik meaningful manipulation, yaitu ketika lembaga pembuat kebijakan mengemas partisipasi publik […]

  • Brasil Dapat Tarif 50%, Pemerintahan Lula Siap Balas Trump

    Brasil Dapat Tarif 50%, Pemerintahan Lula Siap Balas Trump

    • calendar_month Kam, 10 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, menanggapi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjatuhkan tarif 50% terhadap barang-barang dari Brasil. Lula menyampaikan melalui akun X miliknya, pada Kamis (10/7/2025).

  • UMK Punya Peluang Besar Untuk Tembus Pasar Internasional

    UMK Punya Peluang Besar Untuk Tembus Pasar Internasional

    • calendar_month Ming, 22 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK)  kini punya peluang besar untuk membawa produknya menembus pasar internasional. Pada hari terakhir Indonesia International Halal Festival (IIHF) 2025, panitia membagikan 10.000 sertifikat halal secara gratis kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Plenary Hall JCC, Jakarta, Minggu (22/6/2025). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggagas program ini, […]

  • Tesla

    Tesla Pasok Baterai dari RI Ternyata, Ini Kata Bahlil!

    • calendar_month Rab, 6 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla ternyata memperoleh salah satu komponen baterai kendaraan listrik (EV) dari Indonesia. Informasi ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, pasokan bahan baku baterai itu berasal dari perusahaan asal Tiongkok Huayou, yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan tersebut mengekspor prekursor baterai […]

  • OJK Wajibkan Bayar Minimal 10 Persen untuk Klaim Asuransi Kesehatan

    OJK Wajibkan Bayar Minimal 10% untuk Klaim Asuransi Kesehatan

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan nasabah asuransi kesehatan untuk menanggung setidaknya 10 persen dari total klaim yang mereka ajukan mulai 1 Januari 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggara Produk Asuransi Kesehatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa aturan […]

  • Pramono: Alat Pengendali Banjir Jakarta Usang

    Pramono: Alat Pengendali Banjir Jakarta Usang

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengakui bahwa alat-alat pengendali banjir di ibu kota sudah ketinggalan zaman. Ia berencana memodernisasi peralatan tersebut agar penanganan banjir bisa lebih cepat dan efisien. Saat meninjau Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa, 29/7/2025. Pramono menyebut proses pembersihan waduk di Jakarta masih menggunakan cara lama. “Ini kan masih bergantung […]

expand_less