Breaking News

Green Ancam Donald Trump Dimakzulkan Lagi Gegara Rencana Pindahkan Gaza

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sen, 9 Jun 2025

menalar.id – Upaya pemakzulan Donald Trump dari kursi Presiden Amerika Serikat Cembali mencuat. Seorang anggota Partai Demokrat, AI Green dari Texas, secara resmi mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Trump.

Hal itu dipicu karena kebijakan-kebijakan yang Trump terapkan. Salah satunya pada Palestina. Ia menyatakan bahwa rencana Trump terhadap Gaza mencerminkan tindakan pembersihan etnis.

AI Green menyerukan kecaman keras atas gagasan Trump yang ingin memindahkan warga Palestina dari Gaza. Kemudian membangun ulang wilayah tersebut menjadi Riviera Timur Tengah.

Pernyataan itu mengundang kecaman internasional karena menganggap “keterlaluan”, “memalukan”, dan “ilegal”.

“Pembersihan etnis di Gaza bukanlah lelucon, terutama jika itu berasal dari presiden Amerika Serikat, orang paling berkuasa di dunia,” katanya dikutip dari laman Politico dan The Guardian, Jumat (7/2/2025).

Dalam pidatonya, Green mengutip pernyataan Martin Luther King Jr., dan menegaskan bahwa ketidakadilan Gaza mencerminkan ancaman terhadap keadilan di Amerika Serikat.

“Saya bangkit untuk mengumumkan bahwa gerakan untuk memakzulkan presiden telah dimulai. Saya bangkit untuk mengumumkan bahwa saya akan mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap presiden atas tindakan-tindakan pengecut yang diusulkan, dan tindakan-tindakan pengecut yang dilakukan,” lanjutnya.

Green juga mengkritik Perdana Menteri Israel yang membiarkan ucapan semacam itu terlontar tanpa perlawanan, mengingat sejarah panjang rakyatnya yang pernah mengalami penindasan.

Trump Menghadapi Makzulan Ke-3

Perlu diketahui, Trump telah menghadapi dua proses pemakzulan sebelumnya. Pertama di tanin 2019, DPR menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi Kongres terkait skandal Ukraina.

Kedua pada tahun 2021, Trump menghadapi pemakzulan atas tudukan menghasut kerusuhan di Gedung Capitol. Namun, Senat membebaskannya dalam kedua kasus tersebut.

Green menegaskan tekadnya untuk berdiri meskipun sendirian dalam perjuangannya. “Lebih baik berdiri sendiri daripada tidak berdiri sama sekali,” tegasnya.

Mengutip dari Newsweek, DPR AS memiliki wewenang untuk memulai pemakzulan terhadap presiden atau pejabat federal. Proses ini biasanya dimulai oleh Komite Kehamikan DPR. Kemudian mereka akan menyelidiki, menggelar sidang, dan mempertimbangkan pasal-pasal pemakzulan.

Apabila DPR menyetujui pasal tersebut melalui pemungutan suara, Senat akan melanjutkan proses ke sidang dan pemungutan suara akhir.

Menanggapi pernyataan Trump, Skretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt membela sang presiden. Ia berkata bahía Trump menawarkan ide yang tidak biasa.

Ia menambahkan bahwa tujuan utama trump adalah menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah

 

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Golkar Usul Kasino, Susi Dukung: Solusi Ekonomi atau Bencana Moral?

    Golkar Usul Kasino, Susi Dukung: Solusi Ekonomi atau Bencana Moral?

    • calendar_month Sab, 17 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastutiiii mengejutkan publik dengan memberikan dukungan terhadap wacana legalisasi kasino yang diusulkan anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita dari Fraksi Golkar. Melalui akun Twitter pribadinya, Susi menyatakan bahwa kasino lebih terkendali dampaknya dibandingkan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang saat ini marak. “Kasino jauh lebih […]

  • Pramono Anung Wajibkan Warga Jakarta Pilah Sampah

    Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah, Menteri LH: “Jadi Contoh Nih”

    • calendar_month Ming, 10 Mei 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan gerakan pilah sampah yang dimulai dari tingkat warga di Jakarta dapat menjadi contoh pengelolaan sampah nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan H.R. Rasuna Said, Minggu (10/5/2026). Jumhur menilai Jakarta telah […]

  • TNI Tembak Mati Mayer Wenda, Wakil Panglima TPNPB-OPM

    TNI Tembak Mati Mayer Wenda, Wakil Panglima TPNPB-OPM

    • calendar_month Kam, 7 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menembak mati Wakil Panglima TPNPB-OPM Kodap XII/Lanny Jaya, Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, dalam operasi penindakan di Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Operasi itu berlangsung pada Selasa sore (5/8/ 2025). Melansir pernyataan resmi dari TNI, kontak tembak terjadi sekitar pukul 16.30 WIT setelah aparat menerima informasi dari […]

  • Jaksa Nilai Unggahan Laras Hasut Demo Rusuh, Tuntut 1 Tahun Penjara

    Laras Terancam Penjara Setahun Gegara Unggahan Demo Agustus

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Laras Faizati Khairunnisa. Jaksa menyatakan Laras terbukti melakukan tindak pidana penghasutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Perbuatan tersebut berkaitan dengan demonstrasi besar yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu […]

  • Prabowo Tak Cabut Izin Tambang, Bahlil: Aktivitas Tambang Berjalan Baik

    Prabowo Tak Cabut Izin Tambang, Bahlil: Aktivitas Tambang Berjalan Baik

    • calendar_month Sel, 10 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Bahlil Lahadaila, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP)  PT GAG Nikel di Raja Ampat. Bahlil mengaku sudah memeriksa dan meninjau langsung area pertambangan, ia menilai aktivitas tambang berjalan baik. “Sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan,” ucap Bahlil, Jakarta, Selasa (10/6). […]

  • Revisi UU TNI: Perluasan Peran Militer atau Ancaman Supremasi Sipil?

    Revisi UU TNI: Perluasan Peran Militer atau Ancaman Supremasi Sipil?

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menegaskan bahwa TNI tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dalam mengatur penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga. Mantan KSAD ini menjelaskan bahwa beberapa alasan mendasari mengapa TNI tetap menjunjung supremasi sipil meskipun posisi kementerian dan lembaga yang diperuntukkan bagi TNI aktif bertambah dari 10 menjadi 15. Kebutuhan […]

expand_less