Breaking News
search
Hukum

KPK Miliki Bukti Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
KPK Miliki Bukti Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU

menalar.id., – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki bukti aliran dana terkait kasus korupsi kuota haji 2024, pada Rabu (14/1/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hal tersebut untuk menanggapi sangkalan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Aizzudin terkait aliran dana tersebut.

“Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengkonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut. Nah, ini masih akan terus didalami,” ujarnya, mengutip Kompas.

Sebelumnya, KPK menduga Aizzudin menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama. Budi menyampaikan bahwa penyidik mendalami proses serta mekanisme aliran uang tersebur saat memeriksa Aizzudin sebagai saksi pada Selasa (13/1/2026).

“Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan, ini akan didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” katanya di Gedung Anti-Corruption Learning Centre (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Budi memastikan penyidik akan mengonfirmasi dugaan aliran uang kepada Aizzudin melalui pemeriksaan saksi-saksi lain. Ia menegaskan penyidik juga akan menelusuri dokumen serta bukti elektronik untuk memperkuat pendalaman perkara tersebut.

“Termasuk juga penyidik pasti akan melakukan konfirmasi baik kepada saksi-saksi lainnya ataupun dari dokumen maupun bukti-bukti elektronik lainnya,” tegasnya.

Mengutip Tribunnews, Aizzudin menyangkal adanya tuduhan aliran dana ke kas PBNU terkait kasus korupsi kuota haji 2024. Ia kemudian mengatakan bahwa kasus tersebut menjadi bahan evaluasi khususnya untuk pengurus NU.

“InsyaAllah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahat, enggak ada masalah apapun. Ini menjadi titik muhasabah introspeksi untuk semuanya, khususnya ya pengurus Nahdlatul Ulama lah,” ujarnya.

Kasus ini menyoroti pelanggaran dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur pembagian kuota tersebut dengan porsi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.

  • Penulis: Redaksi
Tags

Artikel Terkait

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Polri tetap memberikan ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusinya.
Hukum

RUU Polri Kembali Dibahas! Polri Aktif Bebas Menjabat Di Manapun

  • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Polri tetap memberikan ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusinya. Anggota Polri dapat mengisi posisi tersebut atas permintaan kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian tertentu maupun melalui penugasan langsung dari Presiden. Ketentuan ini tercantum dalam usulan Pasal 28A ayat […]

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Ali Wongso, Misbakhun: Ini hadiah Ulang Tahun Ke-66 SOKSI
Hukum

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Ali Wongso, Misbakhun: Ini hadiah Ulang Tahun Ke-66 SOKSI

  • calendar_month Rab, 20 Mei 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

MENALAR.ID,. JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi menyatakan gugatan pihak Ali Wongso Sinaga tidak diterima dalam perkara Nomor 403/G/2025/PTUN.JKT. Putusan tersebut mempertegas legalitas kepengurusan Depinas SOKSI pimpinan Mukhamad Misbakhun yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. “Putusan ini adalah hadiah ulang tahun yang tak ternilai harganya tepat di Hari Ulang […]

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap
Hukum

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

  • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

MENALAR.ID,. JAKARTA — Baru-baru ini terdapat framing negatif yang beredar di media massa dan media sosial kepada Pemeriksa Fungsional Ahli Madya di Direktorat Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi, lari dari wawancara media. Peristiwa ini membangun framing seolah Ahmad Dedi terlibat di dalam kasus suap importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kuasa Hukum Ahmad Dedi, T.S Hamonangan […]

93 Laporan Kekerasan Daycare Little Aresha Yogya, 17 Pengasuh Terlibat
Hukum

93 Laporan Kekerasan Daycare Little Aresha Yogya, 17 Pengasuh Terlibat

  • calendar_month Sab, 2 Mei 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

menalar.id., – Kasus kekerasan terhadap anak bertambah di fasilitas penitipan anak atau daycare Little Aresha, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Sabtu (2/5/2026). Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan dari orang tua korban. Mengutip Tempo, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Yogyakarta Komisaris Riski Adrian mengatakan laporan terakhir mengenai kasus kekerasan anak sebanyak […]

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jasa Marga Catat 1,96 Juta Kendaraan Keluar Jabodetabek
    Nasional

    Jasa Marga Catat 1,96 Juta Kendaraan Keluar Jabodetabek

    • calendar_month Sel, 1 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – PT Jasa Marga mencatat sebanyak 1.963.152 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek dalam kurun 10 hari menjelang Lebaran 2025, yakni sejak 21 hingga 31 Maret. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 25,5 persen dibandingkan arus normal yang biasanya mencapai 1.563.702 kendaraan, serta naik 0,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 1.953.891 kendaraan. Menurut Lisye […]

  • Kota Kapur Bangka Terancam Rusak, Hilangkan Mata Air Warga
    Regional

    Kota Kapur Bangka Terancam Rusak, Hilangkan Mata Air Warga

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Bupati Bangka Fery Insani mengklaim kawasan Kota Kapur terancam hilang akibat penambangan bijih timah dan perkebunan kelapa sawit. Padahal situs tersebut merupakan cagar budaya yang dilindungi. “Jika ini tidak segera diatasi maka situs Kota Kapur ini hilang dan tinggal cerita saja,” ucap Fery Insani di Pangkalpinang, Selasa (2/12/2025) melansir Antara. Fery menuturkan pemerintah […]

  • Perpol Polri Langgar Putusan MK, Jimly: Hanya Tiga Pejabat yang Bisa Batalkan
    Hukum

    Perpol Polri Langgar Putusan MK, Jimly: “Hanya 3 Pejabat yang Bisa Batalkan”

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 harus dihormati. Penilaian itu berlaku meski Perpol tersebut secara formal bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Perpol ini mengatur bila polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga. Jimly menyebut asas presumtio iustae causa berlaku […]

  • Bahlil: Saya Tidak pernah Pakai Golkar Untuk Kepentingan Pribadi
    Politik

    Bahlil: Saya Tidak pernah Pakai Golkar Untuk Kepentingan Pribadi

    • calendar_month Sab, 20 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ia tidak pernah menggunakan Partai Golkar untuk kepentingan pribadi, pada Sabtu (20/12/2025). Dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar ia juga menegaskan tidak memakai Golkar untuk usaha pribadinya. “Tidak akan pernah saya menjadikan Partai Golkar untuk mengurus kepentingan pribadi saya. Apalagi […]

  • Politikus PKS Soroti Potensi Konflik Kepentingan Fadil di MIND ID
    Politik

    Politikus PKS Soroti Potensi Konflik Kepentingan Fadil di MIND ID

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyoroti potensi risiko dari pengangkatan perwira Polri sebagai komisaris di BUMN tambang Mining Industry Indonesia (MIND ID). Berdasarkan laman resmi MIND ID, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri Komisaris Jenderal Fadil Imran saat ini menjabat sebagai komisaris. Menurut Nasir, polisi aktif seharusnya menjaga profesionalitas “Anggota polisi harus fokus […]

  • Peneliti Iklim BRIN: 80% Bencana Karena Mitigasi yang Salah
    Nasional

    Peneliti Iklim BRIN: 80% Bencana Karena Mitigasi yang Salah

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Erma Yulihastin, Peneliti Iklim Brin, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem yang terjadi hanya berperan sekitar 20 persen terhadap kerusakan yang terjadi di Pulau Sumatra, Indonesia. la menegaskan bahwa secara energi badai tidak ada level katastropik yang mampu memberikan dampak sebesar itu, terlebih lagi tanpa faktor yang memperparah bencana. “Saya jelaskan bahwa secara energi badai, tidak ada level […]

Terpopuler

Maaf, saat ini belum tersedia post untuk ditampilkan.

Terbaru

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama kampus lain akan menggelar demonstrasi di Jakarta, pada Juta (12/6/2026) pukul 13.00 WIB.
Nasional

Apa Saja Tuntutan Demonstrasi Jumat 12 Juni 2026?

  • calendar_month Jum, 12 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama universitas lainnya akan menggelar demonstrasi di Jakarta, pada Juta (12/6/2026) pukul 13.00 WIB. Ada dua lokasi yang dipilih demonstra, yaitu Bundaran HI, Menteng dan di Jalan Medan Merdeka Selatan, dekat kawasan Monas. Tuntutan Demonstrasi Adapun tuntutan demonstrasi tersebut meliputi lima permasalahan, antara lain: Menghentikan pemborosan […]

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Polri tetap memberikan ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusinya.
Hukum

RUU Polri Kembali Dibahas! Polri Aktif Bebas Menjabat Di Manapun

  • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Polri tetap memberikan ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusinya. Anggota Polri dapat mengisi posisi tersebut atas permintaan kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian tertentu maupun melalui penugasan langsung dari Presiden. Ketentuan ini tercantum dalam usulan Pasal 28A ayat […]

Presiden Prabowo Subianto akan melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, pada Senin (8/6/2026) sore.
Politik

Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus, Mengapa?

  • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto akan melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, pada Senin (8/6/2026) sore. Hal ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampaikan secara langsung di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. . “Said Iqbal akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,” kata […]

Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU).
Nasional

Prabowo Teken Perpres Baru Soal UNESCO, Tentang Apa?

  • calendar_month Jum, 5 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Adapun tujuan Perpres ini agar kualitas pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi di tingkat internasional semakin meningkat. KNIU sendiri menjadi pertanggung jawaban presiden secara langsung. Nantinya, KNIU akan merealisasikan fasilitas, koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di bidang pendidikan, […]

BRIN Minta Maaf Usai Kontroversi Poster Burung Garuda
Nasional

BRIN Minta Maaf Usai Kontroversi Poster Burung Garuda

  • calendar_month Sel, 2 Jun 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id., – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengucapkan permohonan maaf usai poster peringatan Hari Lahir Pancasila yang diunggah terbukti hasil kecerdasan buatan (AI). Pasalnya, desain AI tersebut keliru menampilkam burung garuda, seperti jumlah bulu ekor burung garuda yang pada awalnya 8 helai menjadi 7 helai. “BRIN Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam […]

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Ali Wongso, Misbakhun: Ini hadiah Ulang Tahun Ke-66 SOKSI
Hukum

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Ali Wongso, Misbakhun: Ini hadiah Ulang Tahun Ke-66 SOKSI

  • calendar_month Rab, 20 Mei 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

MENALAR.ID,. JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi menyatakan gugatan pihak Ali Wongso Sinaga tidak diterima dalam perkara Nomor 403/G/2025/PTUN.JKT. Putusan tersebut mempertegas legalitas kepengurusan Depinas SOKSI pimpinan Mukhamad Misbakhun yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. “Putusan ini adalah hadiah ulang tahun yang tak ternilai harganya tepat di Hari Ulang […]

Best Free LMS for WordPress: 5 Options Compared for 2026
Nasional

Best Free LMS for WordPress: 5 Options Compared for 2026

  • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
  • account_circle Redaksi
  • 0Komentar

The best free learning management system (LMS) for WordPress is Masteriyo. With that said, there are other free LMS options that have particular strengths and lend themselves well to specific use cases. In the remainder of this post, I’m going to break down five of the best free choices available right now, so you can […]

Riyan Hidayat Resmi Kembalikan Formulir dan Berkas Pencalonan Ketua Umum BM PAN 2026–2031
Politik

Riyan Hidayat Resmi Kembalikan Formulir dan Berkas Pencalonan Ketua Umum BM PAN 2026–2031

  • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Kader muda Partai Amanat Nasional Riyan Hidayat resmi mengembalikan formulir serta berkas persyaratan pencalonan Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) periode 2026–2031. Pengembalian formulir tersebut menjadi penanda keseriusan Riyan Hidayat untuk maju membawa gagasan pembaruan dan penguatan peran strategis BM PAN sebagai organisasi kepemudaan partai. Dalam kesempatan tersebut, Riyan Hidayat […]

Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.
Perspektif

Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

  • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 1Komentar

menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo. Berdasarkan laporan […]

Pramono Anung Wajibkan Warga Jakarta Pilah Sampah
Regional

Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah, Menteri LH: “Jadi Contoh Nih”

  • calendar_month Ming, 10 Mei 2026
  • account_circle Nazula Destiyana
  • 0Komentar

menalar.id,. – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan gerakan pilah sampah yang dimulai dari tingkat warga di Jakarta dapat menjadi contoh pengelolaan sampah nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan H.R. Rasuna Said, Minggu (10/5/2026). Jumhur menilai Jakarta telah […]

expand_less