Breaking News

KPK Miliki Bukti Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rab, 14 Jan 2026

menalar.id., – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki bukti aliran dana terkait kasus korupsi kuota haji 2024, pada Rabu (14/1/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hal tersebut untuk menanggapi sangkalan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Aizzudin terkait aliran dana tersebut.

“Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengkonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut. Nah, ini masih akan terus didalami,” ujarnya, mengutip Kompas.

Sebelumnya, KPK menduga Aizzudin menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama. Budi menyampaikan bahwa penyidik mendalami proses serta mekanisme aliran uang tersebur saat memeriksa Aizzudin sebagai saksi pada Selasa (13/1/2026).

“Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan, ini akan didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” katanya di Gedung Anti-Corruption Learning Centre (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Budi memastikan penyidik akan mengonfirmasi dugaan aliran uang kepada Aizzudin melalui pemeriksaan saksi-saksi lain. Ia menegaskan penyidik juga akan menelusuri dokumen serta bukti elektronik untuk memperkuat pendalaman perkara tersebut.

“Termasuk juga penyidik pasti akan melakukan konfirmasi baik kepada saksi-saksi lainnya ataupun dari dokumen maupun bukti-bukti elektronik lainnya,” tegasnya.

Mengutip Tribunnews, Aizzudin menyangkal adanya tuduhan aliran dana ke kas PBNU terkait kasus korupsi kuota haji 2024. Ia kemudian mengatakan bahwa kasus tersebut menjadi bahan evaluasi khususnya untuk pengurus NU.

“InsyaAllah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahat, enggak ada masalah apapun. Ini menjadi titik muhasabah introspeksi untuk semuanya, khususnya ya pengurus Nahdlatul Ulama lah,” ujarnya.

Kasus ini menyoroti pelanggaran dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur pembagian kuota tersebut dengan porsi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • MK Putuskan Anggota Polri Aktif Tidak Bisa Menjabat di Posisi Sipil

    MK Putuskan Anggota Polri Aktif Tidak Bisa Menjabat di Posisi Sipil

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan aturan baru yang menegaskan bahwa polisi aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil. MK membacakan Ketentuan itu pada Rabu, (12/11/2025) dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta Pusat, melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dalam putusannya, MK menyatakan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya bagian […]

  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menurunkan target produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 menjadi sekitar 250–260 juta ton.

    ESDM Bakal Pangkas Produksi Nikel, Yakin Ngefek ke Harga?

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menurunkan target produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 menjadi sekitar 250–260 juta ton. Apabila membandingkan dengan RKAB 2025 yang mencapai 379 ton, tentu target tersebut turun signifikan. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan pemerintah […]

  • Pemerintah China berencana memberikan subsidi uang tunai secara nasional kepada keluarga yang memiliki anak.

    Krisis Populasi! China Beri Subsidi Tunai untuk Kelahiran Anak

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah China berencana memberikan subsidi uang tunai secara nasional kepada keluarga yang memiliki anak. Hal ini sebagai langkah untuk mengatasi tren penurunan angka kelahiran yang terus berlangsung selama tiga tahun terakhir. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi risiko jangka panjang terhadap perekonomian. Terutama akibat berkurangnya jumlah penduduk usia produktif dan penurunan populasi secara keseluruhan. […]

  • pt gag

    Menteri LHK: PT Gag Wajib Bangun Kolam Pengendapan di Raja Ampat

    • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, menetapkan sejumlah syarat ketat bagi PT Gag Nikel yang kembali beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan pada kawasan yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia. “Hal terpenting, tidak boleh ada limpasan permukaan (surface runoff) yang langsung […]

  • BNPB: 316 Orang Tewas dan 289 Masih Hilang akibat Banjir-Longsor

    BNPB: 316 Orang Tewas dan 289 Masih Hilang akibat Banjir-Longsor

    • calendar_month Ming, 30 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) merilis data terbaru mengenai korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga Minggu (30/11/2025) siang, jumlah korban meninggal dunia tercatat 316 orang, sementara 289 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kepala BNPB, Suharyanto, menjelaskan bahwa korban terbanyak berasal dari wilayah Sumatra Utara. […]

  • Dorong

    Prabowo Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Dorong Two State Solution

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto menghadiri sesi peluncuran Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza, Kamis (22/1/2026). Dewan tersebut pertama kali dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam agenda tersebut, Prabowo turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian bersama sejumlah pemimpin dunia. Donald Trump memimpin langsung pengenalan Dewan Perdamaian itu di sela annual meeting World […]

expand_less