Breaking News

Prabowo Janji Listrik Pulih Pasca Banjir, Tapi Masih Ada Kendala

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sab, 13 Des 2025

menalar.id., – Presiden Prabowo Subianto menjanjikan listrik pulih dalam waktu satu minggu kepada warga yang terdampak bencana. Walaupun, prosesnya menghadapi sejumlah kendala di lapangann.

“Insya Allah kita harapkan, ya mungkin satu minggu (listrik pulih), mudah-mudahan ya,” kata Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

Prabowo menyebut kondisi infrastruktur dan faktor alam memperlambat proses pemulihan listrik. Pemerintah belum bisa memperbaiki jaringan dengan cepat karena banjir masih menggenangi sejumlah wilayah.

“Masalah listrik tidak secepat yang kita harapkan, karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih harus kita atasi. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk memulihkan listrik secara bertahap. Namun, Prabowo meminta masyarakat memahami bahwa proses tersebut membutuhkan waktu.

“Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras,” ujarnya.

Target Kementerian ESDM

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Tower Emergency BrandanLangsa beroperasi, Minggu (14/12/2025). Menara itu akan menghubungkan Banda Aceh dengan jaringan utama kelistrikan Sumatra.

“Tower Emergency Brandan-Langsa apabila selesai maka Banda Aceh tersambung dengan backbone Sumatra. Ditargetkan Minggu, 14 Desember energize,” ujar Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi dalam keterangan resminya, Jumat (12/12/2025) melansir Antara.

Hingga (11/12/2025), pemulihan listrik di Aceh baru mencapai 36%. Sementara itu, Sumatra Utara hampir pulih sepenuhnya dengan capaian 99,8% dan Sumatra Barat sudah menyala 100% sejak (5/12/2025).

Aceh menjadi wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus. PLN membutuhkan dukungan pembukaan akses jalan untuk mempercepat distribusi material jaringan serta pasokan BBM bagi kendaraan operasional.

“Genset PLN masih sangat terbatas di Aceh Tamiang dan Bener Meriah,” ucapnya.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polri

    Jadwal Seleksi Penerimaan Terpadu Calon Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polda Kepri 2025: Info Terbaru dan Lengkap

    • calendar_month Ming, 16 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id – Polri membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung melalui seleksi penerimaan terpadu calon Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Tahun Anggaran 2025. Proses rekrutmen ini dilaksanakan secara Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH). Pendaftaran dibuka mulai 4 Februari hingga 6 Maret 2025 secara online, diikuti dengan tahapan seleksi di tingkat daerah (Panda) dan pusat […]

  • KPK Tetapkan Kajari HSU Sebagai Tersangka Kasus Pemerasan

    KPK Tetapkan Kajari HSU Sebagai Tersangka Kasus Pemerasan

    • calendar_month Sab, 20 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN) sebagai tersangka dugaan pemerasan kepada kepala dinas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Sabtu (20/12/2025). KPK turut menangkap Kasi Intel Kejari HSU Asis Budianto (ASB) dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Taruna Fariadi […]

  • DJP Bantah Isu Akan Pajaki Amplop Kondangan

    DJP Bantah Isu Akan Pajaki Amplop Kondangan

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keras isu rencana pemungutan pajak atas amplop kondangan, baik yang diterima secara tunai maupun melalui transfer digital. Bantahan ini muncul menanggapi pernyataan anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli Harbani menjelaskan bahwa […]

  • pada Kamis (29/1)

    Tiga Petinggi OJK Mundur Usai IHSG Anjlok Berturut-Turut

    • calendar_month Sab, 31 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pasar modal Indonesia mengejutkan publik dengan pengunduran diri tiga tokoh pentingnya, Jumat (30/1/2026). Tiga tokoh tersebut, yaitu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan […]

  • baterai ev

    Investasi Rp96 Triliun! Indonesia Resmi Masuki Era Industri Baterai EV

    • calendar_month Ming, 29 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden RI Prabowo Subianto resmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) terbesar di Asia, Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (29/6/2025). Proyek ini melibatkan total investasi senilai US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp96,04 triliun. Sekiranya kurs Rp16.278 per US$, hal ini mencakup rantai produksi dari hulu hingga hilir. Hasil […]

  • Komnas HAM Kecam Pembubaran Retret Pelajar Kristen di Sukabumi

    Komnas HAM Kecam Pembubaran Retret Pelajar Kristen di Sukabumi

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras pembubaran retret pelajar Kristen di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Komisi ini menilai tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama, berkumpul, dan rasa aman yang dijamin konstitusi. “Tindakan ini mencerminkan intoleransi antarumat beragama dan merupakan ancaman bagi kehidupan keberagaman di Indonesia,” […]

expand_less