Breaking News

Pegawai Shell Dirumahkan, Bahlil: Kalau Kurang, Beli ke Pertamina Saja

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 18 Sep 2025

menalar.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak akan menambah kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP-AKR, yang stoknya dilaporkan menipis sejak beberapa pekan terakhir. Hal itu ia sampaikan saat pelantikan pejabat eselon I di Kantornya, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah memberikan tambahan kuota impor sebesar 10% tahun ini. Jika pasokan tersebut masih dirasa kurang, maka SPBU swasta dipersilakan membeli langsung dari PT Pertamina.

“Di 2025, mereka sudah dapat 1 juta plus tambahan 10 persen, jadi totalnya 1,1 juta. Artinya kan semua sudah dapat. Kalau mau minta lebih, ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” ucap Bahlil.

Bahlil menjelaskan, apabila kekurangan pasokan dan membeli ke Pertamina, berarti SPBU swasta membeli dari negara. Sementara jika pemerintah kembali membuka izin impor tambahan, hal itu justru akan memperburuk neraca perdagangan.

“Pertamina itu representasi negara. Kalau mereka beli ke Pertamina, sama saja beli ke negara. Jadi, jangan semua minta tambahan impor,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut pihaknya sudah memanggil SPBU swasta dan Pertamina untuk menyamakan data. Termasuk terkait jumlah kekurangan kuota Shell dan BP-AKR serta kelebihan pasokan Pertamina.

“Tadi pagi saya sudah koordinasi dengan Dirut Pertamina. Insya Allah sore ini akan ada surat resmi ke Pertamina Patra Niaga untuk menindaklanjuti hasil rapat kemarin. Intinya, kebijakan agar kelebihan pasokan Pertamina bisa diambil oleh SPBU swasta bisa segera diimplementasikan,” jelas Laode.

Namun, ia menambahkan sampai saat ini belum ada permohonan resmi tambahan kuota dari pihak SPBU swasta, baik ke Kementerian ESDM maupun ke Pertamina.

“Belum ada, karena mereka masih melakukan analisis internal. Jadi, dalam rapat kemarin mereka belum bisa lanjut. Masih evaluasi di internal masing-masing,” pungkasnya.

Pegawai di Rumahkan

Kemudian, publik kembali diramaikan oleh pengakuan SPBU Shell bahwa sekitar 13 pegawainya terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam unggahan di media sosial memperlihatkan suasana haru para pegawai Shell yang memberi semangat satu sama lain di tengah isu perumahan karyawan.

“Tetap positif ya. Semoga kita bisa jualan bensin lagi, mulai dari nol lagi. Semangat,” ujar salah satu pegawai dalam video yang beredar, Rabu (17/9).

Video tersebut langsung menuai banyak komentar warganet. Tak sedikit yang meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menyelesaikan kelangkaan BBM di SPBU swasta.

“Pak Prabowo, lihat itu,” tulis seorang netizen.

Respons Pihak Shell

Menanggapi isu tersebut, President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburan, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa Shell Indonesia tidak menutup SPBU. Mmelainkan hanya melakukan penyesuaian operasional akibat keterbatasan stok BBM.

“Selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap, kami menyesuaikan jam operasional serta jumlah tim yang bertugas,” ujar Ingrid, Rabu (17/9).

Ingrid juga membantah kabar penutupan SPBU Shell. Menurutnya, seluruh SPBU tetap beroperasi dengan layanan yang masih ada, seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell. Adapun untuk produk BBM bensin sepertiShell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ pasokannya memang kosong hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Pihaknya kini tengah berupaya memperlancar distribusi agar layanan bisa kembali normal.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ciputat

    Pemkot Tangsel Tertibkan 40 Bangunan Gegara Lokasi Prostitusi

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Puluhan bangunan liar dibongkar Satpol PP karena terduga merupakan lokasi praktik prostitusi, peredaran narkoba, dan konsumsi minuman keras, di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Senin (23/6/2025). Sekitar 40 bangunan dan lapak semi permanen yang satpol PP hancurkan. Pemerintah Kota (Pemkot) meminta penghuni untuk segera beranjak pergi dalam 5 Hari ke […]

  • Prabowo Negosiasi Soal Tarif Trump Berjalan Alot

    Prabowo Negosiasi Soal Tarif Trump Berjalan Alot

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan detik-detik negosiasi tarif dagang antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump yang berlangsung serius namun tetap hangat. Percakapan telepon selama 17 menit antara kedua pemimpin itu akhirnya menghasilkan kesepakatan penurunan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. “Setelah proses negosiasi yang alot dengan […]

  • Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim Jurist Tan disebut memiliki kewenangan besar di Kemendikbudristek.

    Kasus Chromebook: Saksi Sebut Eks Stafsus Bisa Rotasi Pejabat

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim Jurist Tan disebut memiliki kewenangan besar di Kemendikbudristek. Ia berperan dalam pengaturan anggaran hingga rotasi dan pencopotan pejabat. Pernyataan itu disampaikan mantan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek Hamid Muhammad, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025). […]

  • MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menegaskan bahwa seorang wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketegasan ini tertuang dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Berdasarkan Pasal 23 UU […]

  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025.

    Child Grooming Merajalela, LPSK Catat 1.776 Korban Sepanjang 2025

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemohon merupakan korban anak, yakni sebanyak 1.464 orang. Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati pun menyampaikan data tersebut untuk menyoroti kerentanan anak yang kerap terjerat relasi dengan orang dewasa tanpa menyadari jika […]

  • Mantan Ketum PMII Resmi Daftar Ketum PSI, Agus: Saya Tunggu Jokowi Tak Daftar

    Mantan Ketum PMII Resmi Daftar Ketum PSI, Agus: Saya Tunggu Jokowi Tak Daftar

    • calendar_month Sen, 23 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Setelah menjabat sebagai Ketum PMII, Agus Mulyono Herlambang, kini maju sebagai calon ketua umum PSI dengan resmi mendaftarkan diri, Senin (23/6/2025). “Ada salah satu tokoh muda yang akhirnya berani mencalonkan diri sebagai Ketum PSI,” jelas Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman, Senin (23/6). Agus Mulyono Herlambang, mantan Ketum PB PMII, resmi mendaftarkan diri […]

expand_less