Jumat, 8 Agu 2025
Tag Populer

KLHK dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah Bermasalah

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sel, 29 Jul 2025

menalar.id – Sebanyak 21 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jawa Barat dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat. Penyebabnya, sejumlah TPA tersebut belum melengkapi dokumen lingkungan dan masih memakai sistem open dumping atau buang sampah secara terbuka, metode lama yang sebenarnya sudah dilarang.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan DLH Jabar Resmiani, menjelaskan bahwa sanksi ini diberikan sebagai langkah pembinaan. Ia menekankan bahwa dari total 21 TPA, tidak semuanya mendapatkan sanksi berat. Bentuk sanksinya pun berupa kewajiban untuk segera melakukan perbaikan.

“Total ada 21 TPA yang dikenai sanksi administratif. Tapi nggak ada denda, ya. Mereka diwajibkan memperbaiki, terutama melengkapi dokumen-dokumen lingkungan,” ujar Resmiani di Bandung, Selasa (29/7/2025).

Ia menambahkan, KLH sebelumnya sudah lebih dulu memberikan sanksi kepada 16 TPA di wilayah Bandung Raya. Beberapa di antaranya kini sedang dalam proses pembenahan dan mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Masalah utama yang ditemukan di lapangan adalah masih digunakannya sistem open dumping yang sudah seharusnya ditinggalkan karena berisiko merusak lingkungan.

“Sebagian besar TPA masih pakai sistem open dumping, padahal itu sudah nggak boleh lagi. Selain itu, dokumen lingkungannya harus dilengkapi, terus pengelolaan air lindinya juga harus ada,” kata Resmiani.

Ia menyebut kondisi ini seperti “bom waktu” yang meledak karena pengelolaan sampah yang kurang tertata sejak dulu. Di sisi lain, banyak daerah juga terkendala dari segi anggaran untuk memperbaiki sistem persampahannya.

Resmiani juga menegaskan bahwa urusan sampah bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga harus terlibat, misalnya dengan memilah sampah dari rumah agar tidak membebani TPA.

“Kalau banyak sampah organik numpuk di TPA, itu bisa bahaya, karena gasnya bisa meledak atau nyebabin kebakaran,” ujarnya.

Daftar TPA yang Disanksi di Jawa Barat

Sanksi oleh KLHK:

  • TPA Galuga – Kabupaten Bogor
  • TPA Jalupang – Kabupaten Karawang
  • TPA Cikolotok – Kabupaten Purwakarta
  • TPA Jalumpang – Kabupaten Subang
  • TPA Cibereum – Kabupaten Sumedang
  • TPA Nangkaleah – Kabupaten Tasikmalaya
  • TPA Sumur Batu – Kota Bekasi
  • TPA Cipayung – Kota Depok
  • TPA Cikundul – Kota Sukabumi
  • TPA Cimenteng – Kabupaten Sukabumi
  • TPA Mekarsari – Kabupaten Cianjur
  • TPA Purbahayu – Kabupaten Pangandaran
  • TPA Kubandeleg – Kabupaten Cirebon
  • TPA Heleut – Kabupaten Majalengka
  • TPA Sarimukti – Wilayah Bandung Raya

Sanksi oleh DLH Jabar:

  • TPA Kopi Luhur – Kota Cirebon
  •  TPA Ciangir – Kota Tasikmalaya
  •  TPA Pasir Bajing – Kabupaten Garut
  •  TPA Ciniru – Kabupaten Kuningan
  •  TPA Cibeureum – Kota Banjar

Sanksi oleh KLHK dan DLH Jabar:

  • TPA Burangkeng – Kabupaten Bekasi.
  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Aceh Ogah Kelola Bersama 4 Pulau yang Sumut Klaim

    Gubernur Aceh Ogah Kelola Bersama 4 Pulau yang Sumut Klaim

    • calendar_month Sen, 16 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Empat pulau yang dulunya berada pada wilayah Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (besar), dan Pulau Mangkir Ketek (kecil), kini berada pada administrasi Pemprov Sumut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun tak ingin berunding dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution soal empat pulau sengketa ingin dikelola bersama-sama. Muzakir sampaikan penegasan itu […]

  • TPNPB-OPM Serukan Pembakaran Bendera Jelang HUT RI

    TPNPB-OPM Serukan Pembakaran Bendera Jelang HUT RI

    • calendar_month Sel, 5 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom, kembali melontarkan seruan penolakan terhadap perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Melalui pernyataan yang dirilis pada Selasa (5/8/2025), ia meminta warga Papua untuk membakar bendera Merah Putih sebagai bentuk perlawanan. “Bendera mereka Merah Putih Indonesia harus […]

  • Mensos: 53 Sekolah Rakyat akan diresmikan pada tahun ajaran baru 2025

    Mensos: 53 Sekolah Rakyat akan diresmikan pada tahun ajaran baru 2025

    • calendar_month Sel, 25 Mar 2025
    • account_circle Alfa
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru 2025 mendatang. “Usulan dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota terus berkembang, lebih dari 200 usulan yang masuk, baik berupa bangunan atau lahan kosong,” ujar Saifullah Yusuf setelah menyampaikan laporan kepada […]

  • Gerakan Ayah Antar Anak Sekolah Resmi Ditetapkan Pemerintah

    Gerakan Ayah Antar Anak Sekolah Resmi Ditetapkan Pemerintah

    • calendar_month Sel, 15 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Upaya pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN) mendorong peran ayah lebih besar dalam pengasuhan anak. Lewat Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025, mereka meluncurkan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah pada (14/7/2025). Aturan ini diresmikan pada (10/7/2025). Gerakan ini muncul karena banyak anak […]

  • Polres Tangsel Naikkan Status Kasus Pelecehan ABK ke Penyidikan

    Polres Tangsel Naikkan Status Kasus Pelecehan ABK ke Penyidikan

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Polres Tangerang Selatan (Tangsel) mengonfirmasi bahwa kasus dugaan pelecehan terhadap anak berkebutuhan khusus telah masuk tahap penyidikan. Kasi Humas Polres Tangsel AKP Agil Sahril menyatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. “Perkara tersebut saat ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, sejumlah saksi juga sudah diperiksa,” jelas Agil pada Selasa (10/6/2025). Kasus yang […]

  • Sengketa Kepemilikan Pulau Aceh-Sumut, DPR Percaya Prabowo

    Sengketa Kepemilikan Pulau Aceh-Sumut, DPR Percaya Prabowo

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meyakini Presiden Prabowo Subianto akan menangani penyelesaian sengketa kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara (Sumut). Sufmi mengonfirmasi bahwa timnya sudah menghubungi Presiden Prabowo Subianto mengenai sengketa kepemilikan pulau antara Aceh dengan Sumatra utara. “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa presiden mengambil alih persoalan batas pulau […]

expand_less