Ketegangan Aceh-Sumut Memanas Usai Keputusan Kontroversial Empat Pulau
- account_circle Sayida
- calendar_month Sel, 17 Jun 2025
menalar.id,. – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambut dingin kedatangan rombongan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution di Banda Aceh, Rabu (4/6/2025). Sikap ini mencerminkan memanasnya hubungan kedua provinsi pasca keputusan Pemerintah Pusat menetapkan status empat pulau perbatasan yang secara historis diklaim Aceh, namun secara geografis lebih dekat ke Sumut.
Empat pulau tak berpenghuni, yaitu Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang terletak di perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Aceh) dan Tapanuli Tengah (Sumut). Persengketaan yang telah berlangsung sejak 2008 ini semakin memanas akibat kesalahan pendataan era sebelumnya dan lambannya penanganan pemerintah pusat.
Dalam keputusan tertanggal 25 April 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah administrasi Sumut. Sikap dingin Mualem yang memilikk sapaan akrab Muzakir Manaf, dalam pertemuan tersebut jelas mencerminkan kekecewaan Pemerintah Aceh.
Drama Pertemuan Singkat Aceh-Sumut yang Viral
Dengan senyum kecut, Mualem memilih meninggalkan ruangan ketimbang duduk berdialog dengan Bobby Nasution. Gubernur Aceh itu lebih memprioritaskan agenda lain di Aceh Barat Daya. Adegan ini terekam kamera dan viral di media sosial.
“Sepatutnya saya sudah pergi, tapi tidak apa-apa. Saya terpaksa menunggu Pak Gubernur (Sumut) karena sudah capek-capek. Jadi untuk selanjutnya Pak Gubernur silakan dengan orang ini, saya minta pamit ke Aceh Barat Daya,” ujar Mualem dengan nada datar.
Bobby Nasution yang didampingi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu sebenarnya datang dengan misi damai. Ia mengajak Pemerintah Aceh menerima keputusan pusat dan berkolaborasi mengelola potensi sumber daya alam di pulau-pulau tersebut.
“Kami bersepakat untuk kelola bersama. Jika ada potensi sumber daya alam, termasuk migas, bisa kita bagi secara adil,” jelas Bobby seperti dikutip dari rilis resmi Diskominfo Pemprov Sumut.
Akar Masalah yang Tak Kunjung Usai
Konflik ini semakin kompleks karena menyangkut sentimen sejarah dan kekecewaan terhadap kebijakan pusat. Aceh konsisten menolak keputusan tersebut melalui berbagai protes, dengan intensitas yang meningkat signifikan belakangan ini.
Analis politik dari Universitas Syiah Kuala, Dr. Teuku Kemal Fasya, menilai insiden ini merupakan puncak gunung es ketidakpuasan Aceh terhadap berbagai kebijakan pusat selama ini.
“Ini bukan sekadar soal empat pulau, tapi tentang pengakuan terhadap sejarah dan hak-hak khusus Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat hukum tata negara dari Universitas Sumatera Utara, Prof. Bismar Siregar, mengingatkan pentingnya penyelesaian melalui jalur hukum yang adil.
“Harus ada kajian komprehensif yang mempertimbangkan aspek historis, yuridis, dan sosiologis,” tegasnya.
Dampak politik dari ketegangan ini mulai terlihat, dengan sejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Aceh mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Penulis Sayida
Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum
