Breaking News

Polri Mutasi 1.086 Personel, Kapolri Beri Promosi 35 Polwan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 20 Des 2025

menalar.id,. – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap 1.086 perwira tinggi dan perwira menengah pada Senin (15/12/2025). Sebanyak 1.086 personel tersebut tercantum dalam lima Surat Telegram mutasi.

Mengutip Antara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mutasi tersebut merupakan hal yang wajar. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut membantu pengembangan karier anggota sekaligus memperkuat kinerja dan pelayanan publik.

“Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Selain sebagai bentuk pembinaan karier, ini juga dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, pada Sabtu (20/12/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Polri menargetkan penguatan kinerja organisasi melalui mutasi tersebut. Ia menambahkan bahwa Polri ingin membangun institusi yang lebih solid, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan serta perlindungan optimal kepada masyarakat.

“Melalui mutasi ini, Polri berharap kinerja organisasi semakin solid, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan serta pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

Mutasi Desember 2025 juga mencakup penugasan khusus terhadap 50 perwira tinggi dan menengah. Selain itu, Polri menugaskan 79 personel untuk mengikuti pendidikan dan melepas 11 personel yang memasuki masa pensiun.

Dalam mutasi terbaru, Polri memberikan promosi jabatan kepada 35 polisi wanita. Salah satunya, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Sulastiana, mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Papua Barat.

Polri menempatkan enam polisi wanita untuk menjabat sebagai kapolres di sejumlah daerah, yakni Karimun, Majalengka, Batang, Tebing Tinggi, Purbalingga, dan Samosir. Penugasan tersebut menunjukkan keyakinan pimpinan Polri terhadap kemampuan dan kepemimpinan polwan di lapangan.

Polri memberikan promosi dan penugasan setara kepada 928 personel, termasuk menunjuk Irjen Pol Edy Murbowo sebagai Kapolda NTB. Selain itu, Polri juga mempromosikan 17 polwan ke pangkat Komisaris Besar (Kombes) Pol yang mayoritas mengisi jabatan Direktorat reserse (Dirres) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdangangan Orang (PPO) di berbagai polda.

Melansir Kompas, Trunoyudo menjelaskan bahwa Polri memperkuat struktur Direktorat PPA dan PPO di berbagai polda sebagai bentuk keseriusan meningkatkan layanan dan perlindungan bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan. Ia menambahkan bahwa penugasan polwan di posisi tersebut bertujuan mendorong pendekatan yang lebih manusiawi dan cepat merespons kebutuhan masyarakat.

“Penguatan struktur Direktorat PPA dan PPO di sejumlah Polda menjadi komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan, anak, serta kelompok rentan. Penempatan polwan pada jabatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dan responsif,”

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RI-Rusia Perkuat Kemitraan Ekonomi

    RI-Rusia Perkuat Kemitraan Ekonomi

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Rusia, pada Kamis (19/6/2025). Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin sepakat menjalin sejumlah kerja sama antara Indonesia dan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra dagang penting bagi Rusia di kawasan Asia Tenggara. Ia menegaskan hal itu, […]

  • Guru di Banten Demo soal Kisruh SPMB dan Tunjangan Tertunda

    Guru di Banten Demo soal Kisruh SPMB dan Tunjangan Tertunda

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Para guru di Banten menggelar aksi demo di depan rumah dinas Gubernur Banten, Andra Soni, Kamis (3/7). Mereka memblokir gerbang utama sebagai bentuk protes atas kisruh Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan tunjangan yang belum dibayar selama enam bulan terakhir, Kamis (3/7/2025). Guru honorer hingga ASN mengeluhkan minimnya sosialisasi pemerintah soal SPMB. Mereka merasa […]

  • Bahlil Lahadalia Mengaku Tak Tahu Ada Aksi Unjuk Rasa di DPR

    Bahlil Lahadalia Mengaku Tak Tahu Ada Aksi Unjuk Rasa di DPR

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengaku tidak tahu ada aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Ia beralasan sibuk rapat seharian. “Rapat seharian. Belum ikuti informasi,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Bahlil menyebut tak sempat membaca berita selama rapat. […]

  • Israel Serang Gaza Jelang Pembukaan Rafah

    Israel Serang Gaza Jelang Pembukaan Rafah

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Israel terus membombardir Gaza dan menewaskan sedikitnya 32 warga Palestina, termasuk enam anak serta sejumlah petugas polisi, sehari sebelum penyeberangan perbatasan Rafah dijadwalkan dibuka kembali. Berdasarkan laporan Al-Jazeera, serangan udara Israel pada Sabtu (31/1/2026) menghantam sebuah tenda yang menampung para pengungsi dan menewaskan sedikitnya tujuh warga Palestina, termasuk tiga anak, di kawasan al-Mawasi, barat […]

  • Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.

    Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

    • calendar_month 21 jam yang lalu
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo. Berdasarkan laporan […]

  • KPK Ungkap Potensi Penyimpangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

    KPK Ungkap Potensi Penyimpangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah potensi penyimpangan dalam tata kelola dan pelaksanaan program di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Anggaran Disdik yang mencapai Rp 3,1 triliun menjadi sorotan utama. Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, menyatakan bahwa sektor pendidikan masih rentan terhadap praktik korupsi. Ia menekankan pentingnya […]

expand_less