Minggu, 14 Des 2025

Rano Karno Susun Perda Larang Ondel-Ondel Mengamen

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Ming, 8 Jun 2025

menalar.id- Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta menyatakan pihaknya sedang menyusun peraturan daerah (perda) terkait larangan ondel-ondel untuk mengamen (8/6/2025). Ia menginginkan perda ini terbit sebelum HUT Jakarta (22/6).

“Sedang (disusun). Ini sebetulnya masuk ke dalam perda yang sedang kita susun, Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Nah, inilah yang sedang kita susun perdanya karena itu komponen daripada artifisialnya, misalnya lenong, kemudian samrah, kemudian termasuk ondel-ondel,” Ucap Rano setelah CFD di Jalan Soedirman, Jakarta Pusat, Minggu (8/6).

Beberapa tokoh Betawi menyambut baik kabar ini, Rano Karno mengatakan pemprov menyusun peraturan untuk melestarikan budaya tersebut.

“Ya, mereka sambut baik. Itu kan statement itu keluar dari Pak Gubernur di saat Pak Gubernur hadir pada sarasehan tokoh-tokoh Betawi karena masyarakat Betawi juga mengharapkan itu,” Kata Rano.

“Nah inilah sebetulnya harus kita ambil alih, pemerintahan ambil alih untuk menempatkan kegiatan atau kesenian kepada tempat yang baik,” Tambahnya.

Pernah Diatur Di Era Anies-Riza

Pelarangan ondel-ondel mengamen bukan kejadian baru, pada periode kepemimpinan Jakarta sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan kebijakan itu bertujuan untuk mengapresiasi ondel-ondel sebagai warisan budaya Betawi (25/3/2021). Menurutnya, ondel-ondel perlu tetap dijaga dan diberikan posisi yang sesuai.

Menurut Riza, ondel-ondel adalah budaya bangsa yang perlu dihargai, bukan dipakai mengamen dan mengganggu ketertiban umum.

“Dihormati ditempatkan yang terbaik lah. Tidak juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sempit. Kemudian kedua jangan sampai nanti menimbulkan gangguan ketertiban dan sebagainya,” ucap Riza waktu lalu, Kamis (25/3/2021).

Ditertibkan Satpol PP

Satpol PP juga menertibkan ondel-ondel yang mengamen, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, menyatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap para pengamen ondel-ondel, Rabu (24/3/2021).

Dalam sehari, Satpol PP bisa mendapatkan 62 pengamen ondel-ondel dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Seiring berjalan waktu, ondel-ondel kembali mengamen. Mereka sering ditemukan di beberapa tempat di Jakarta, sore dan malam hari.

 

 

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahasiswi ITB Ditangkap Bareskrim Usai Unggah Meme Prabowo-Jokowi Berciuman

    Mahasiswi ITB Ditangkap Bareskrim Usai Unggah Meme Prabowo-Jokowi Berciuman

    • calendar_month Sab, 10 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Bareskrim Polri menahan seorang mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB berinisial SSS setelah membuat dan mengunggah meme hasil manipulasi digital. Meme ini menampilkan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo dalam pose berciuman. Adapun penangkapan mahasiswi itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Dia menyebut […]

  • Muzakir Tegaskan Empat Pulau Milik Aceh

    Muzakir Tegaskan Empat Pulau Milik Aceh

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengonfirmasi empat pulau yang menimbulkan pro-kontra  dengan Sumatra Utara (Sumut), sejak lama milik wilayah Aceh. Empat pulau tersebut, yaitu Pulau Mangkir Besar (Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. “Empat pulau itu, sebenarnya itu kan kewenangan Aceh,” kata Muzakir saat JCC, Senayan, Jakarta, Kamis […]

  • rudy

    KPK Beberkan Peran Rudy Tanoe di Kasus Bansos, Rugikan Negara Hingga Rp221 Miliar

    • calendar_month Kam, 18 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keuntungan besar yang diperoleh PT Dosni Roha Logistik. Perusahaan itu milik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau dikenal Rudy Tanoe dalam perkara korupsi distribusi bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020. Adapun nilainya mencapai Rp108 miliar. Hal ini terungkap dalam sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Utama PT Dosni […]

  • BPI Danantara Rencanakan Restrukturisasi Holding BUMN

    BPI Danantara Rencanakan Restrukturisasi Holding BUMN

    • calendar_month Sel, 25 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengungkapkan rencana aksi korporasi pasca pengumuman struktur kepengurusan Sovereign Wealth Fund (SWF). Salah satu fokus utama mereka adalah melakukan penataan ulang terhadap holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah ada. Restrukturisasi Holding BUMN Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan ulang […]

  • Hafiz Juliansyah Terpilih Sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan Periode 2025–2029

    Hafiz Juliansyah Terpilih Sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan Periode 2025–2029

    • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musyda) ke-V di Kampus ITB Ahmad Dahlan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah di tingkat daerah. Musyda V yang mengusung tema “Pemuda Unggul dan Berkemajuan Sebagai Pondasi Membangun Kota Tangerang Selatan” […]

  • Cak Imin: Pilkada Sebaiknya Lewat DPRD atau Penunjukan Pusat

    Cak Imin: Pilkada Sebaiknya Lewat DPRD atau Penunjukan Pusat

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menyampaikan usulan agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung. Menurutnya, sistem yang ada sekarang perlu dievaluasi total. Ia mengusulkan kepala daerah bisa saja ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah. “Saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan […]

expand_less