Breaking News

Politikus Kuasai 165 Kursi BUMN, Puan Minta Profesionalisme

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 2 Okt 2025

menalar.id – Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini resmi menjadi UU, Kamis (2/10/2025). Peresmian tersebut kemudian memicu perdebatan publik tentang kursi komisaris BUMN yang banyak diisi oleh politikus.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap agar keberadaan UU BUMN yang baru disahkan DPR dapat mendorong perusahaan negara menjadi lebih profesional.

“Ya, dengan aturan yang baru ini, kita akan lihat bagaimana semuanya bisa berjalan lebih profesional dan efektif,” ujar Puan saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Temuan TII

Perlu diketahui, Penelitian Transparency International Indonesia (TII)  mencatat sekitar 165 dari 562 kursi komisaris BUMN telah ditempati politikus. Kajian itu dilakukan pada (12/9) hingga (25/9) terhadap 59 perusahaan BUMN serta 60 subholding.

Dari total tersebut, komposisi komisaris meliputi 172 orang berlatar belakang birokrat, 165 politikus, 133 profesional, 35 militer, 29 aparat penegak hukum (APH), 15 akademisi, 10 dari organisasi masyarakat (ormas), dan 1 mantan pejabat negara.

“Dengan demikian, komisaris di holding BUMN dan tata kelola BUMN lebih banyak dikuasai birokrat serta politikus,” jelas peneliti TII, Asri Widayati, melalui kanal YouTube Transparency International Indonesia, Kamis (2/10/2025).

TII menambahkan, dari 165 politisi tersebut, 104 di antaranya merupakan kader partai politik, sementara 61 lainnya relawan politik. Lembaga itu menilai semestinya tata kelola BUMN dipegang oleh kalangan profesional, bukan birokrat atau politisi.

Harapan Puan

Dengan itu, Puan juga berharap kinerja BUMN ke depan dapat berjalan sesuai dengan semangat memperbaiki perusahaan pelat merah secara bersama-sama.

“Secara bergotong royong di Indonesia,” ucap Puan.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • BEM SI Pastikan Gelar Aksi “Indonesia Cemas 2025” pada 29 Agustus

    BEM SI Pastikan Gelar Aksi “Indonesia Cemas 2025” pada 29 Agustus

    • calendar_month Rab, 27 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan aksi unjuk rasa akan digelar pada Jumat (29/8/2025). Hal itu disampaikan Koordinator Forum Perempuan BEM SI Jabodetabek dan Banten, Fatin Humairo. Fatin menegaskan, jadwal tersebut berbeda dengan aksi kelompok buruh dan mahasiswa lain yang sudah memilih 28 Agustus “Kemungkinan besar kami tetap melaksanakan di hari […]

  • Rano Karno Susun Perda Larang Ondel-Ondel Mengamen

    Rano Karno Susun Perda Larang Ondel-Ondel Mengamen

    • calendar_month Ming, 8 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta menyatakan pihaknya sedang menyusun peraturan daerah (perda) terkait larangan ondel-ondel untuk mengamen (8/6/2025). Ia menginginkan perda ini terbit sebelum HUT Jakarta (22/6). “Sedang (disusun). Ini sebetulnya masuk ke dalam perda yang sedang kita susun, Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Nah, inilah yang sedang kita susun perdanya karena itu komponen daripada […]

  • mbg

    Polemik Insentif Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Rab, 1 Okt 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Aturan soal insentif bagi guru penanggung jawab program makan bergizi gratis (MBG) menimbulkan perbedaan pandangan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). BGN: Aturan Sudah Final Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan aturan pemberian insentif bagi guru penanggung jawab MBG sudah ditetapkan. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) BGN Nomor 5 Tahun 2025. “Sudah, […]

  • Gus Ipul Ungkap Kendala Sarana Prasarana Jelang Peluncuran Sekolah Rakyat

    Gus Ipul Ungkap Kendala Sarana Prasarana Jelang Peluncuran Sekolah Rakyat

    • calendar_month Ming, 13 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dalam persiapan peluncuran program Sekolah Rakyat. Masalah utama terletak pada kelengkapan fasilitas dan peralatan pendukung pembelajaran meskipun tenaga pengajar dan calon siswa sudah siap. “Untuk siswa dan guru memang sudah siap. Tetapi sarana dan prasarana yang masih belum lengkap,” jelas […]

  • Sejumlah peristiwa yang melibatkan aparat negara khususnya polisi dan TNI memicu kritikan publik sepanjang 2025. Tak hanya di kota-kota besar, kasus yang melibatkan aparat tersebut muncul dari berbagai daerah di Indonesia.

    Kilas Balik 2025: Ini 5 Kelakuan Aparat Polisi dan TNI yang Menuai Kritikan

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Sejumlah peristiwa yang melibatkan aparat negara khususnya polisi dan TNI memicu kritikan publik sepanjang 2025. Tak hanya di kota-kota besar, kasus yang melibatkan aparat tersebut muncul dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari kebijakan kontroversi, kekerasan, hingga penyelewengan jabatan. Padahal, Pasal 30 UUD 1945 mengamanatkan polisi dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban […]

  • KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap izin pertambangan nikel yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman

    KPK Akhiri Penyidikan Korupsi Nikel Eks Bupati Konawe Utara

    • calendar_month Jum, 26 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap izin pertambangan nikel yang melibatkan eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman. Adapun karena kasus tersebut, tercatat kerugian negara mencapai Rp2,7 triliun. KPK pun menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara tersebut. “Benar, KPK telah menerbitkan SP3 dalam perkara tersebut,” kata juru […]

expand_less