Breaking News

Pemerintah Siapkan Pulau Galang untuk Pengungsi Gaza, Tapi Belum Ada Tanggal Evakuasi

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Jum, 8 Agu 2025

menalar.id – Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum menetapkan tanggal pasti untuk mengevakuasi pengungsi Gaza ke Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau.

Menurut Sugiono, rencana evakuasi 2.000 pengungsi Palestina tersebut masih dalam tahap pembahasan awal dan belum sampai pada tahap teknis detail.

“Kemarin itu ya kan disampaikan kami ada permintaan, permintaan yang ngomongannya lebih teknis juga belum seperti apa. Makanya kalau misalnya itu tiba-tiba terjadi, kita udah siap gitu aja. Kami menyiapkan diri. (Tanggal pastinya) belum,” ujar Sugiono , Kamis (7/8/2025).

Ia menambahkan bahwa pemerintah masih menyiapkan berbagai hal teknis agar Indonesia bisa siap sewaktu-waktu jika evakuasi benar-benar dilakukan.

Dalam pertemuan dengan negara-negara Timur Tengah dan Otoritas Palestina, kata Sugiono, Indonesia juga menyatakan kesediaan untuk merawat sekitar seribu korban luka dari Gaza yang membutuhkan perawatan medis.

“Tentu saja dengan persetujuan dari seluruh pihak terkait di sana, persetujuan dari negara-negara tetangganya langsung, Yordania, Mesir, dan tentu saja Otoritas Palestina sendiri,” tuturnya.

Pemerintah juga sedang mencari lokasi alternatif selain Pulau Galang untuk menerima dan merawat pengungsi Gaza. Sugiono mengatakan Pulau Galang memang sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto, mengingat infrastruktur yang sudah ada dari masa pandemi Covid-19.

“Kami masih cari. Kemarin Presiden menyebut Pulau Galang. Kami juga sedang lihat karena waktu itu kan pernah dipakai untuk tempat perawatan Covid. Jadi ada infrastrukturnya sudah di sana. Kemudian kita masih juga lihat alternatif-alternatif lain,” ucapnya.

Soal pendanaan, Sugiono menyebut hal itu masih terlalu dini untuk dibahas. Fokus saat ini adalah menyiapkan tempat dan teknis pelaksanaan.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sehari sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan Pulau Galang sebagai lokasi evakuasi sementara bagi 2.000 pengungsi dari Gaza.

Ia menegaskan bahwa hal ini bukan relokasi, tetapi bentuk bantuan kemanusiaan dan pengobatan dari Indonesia kepada korban konflik di Gaza.

“Karena di sana dulu pernah menjadi tempat pengungsian, tapi juga pernah untuk pusat penanganan Covid waktu itu di sana. Jadi, sebenarnya kalau dalam sisi keamanan dan kenyamanan warga itu bisa manageable, sangat manageable kalau di sana,” kata Hasan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • noel

    Prabowo Pecat Noel dari Kursi Wamenaker

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau disapa Noel, meminta amnesti atau pengampunan kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti,” ucap Noel di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Noel juga […]

  • pramono

    Pramono: Banyak Murid SMAN 72 Berniat Pindah Pasca Ledakan

    • calendar_month Ming, 16 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan sejumlah murid ingin pindah dari SMAN 72 Jakarta akibat insiden ledakan, pada Jumat (7/11/2025). Hal ini terjadi karena para murid mengalami trauma pasca kejadian. “Dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah,” katanya, Minggu (16/11/2025). Sebelumnya, Pramono telah mendiskusikan persoalan ini dengan […]

  • Pemerintah Turki Siapkan Langkah Inflasi ke Satu Digit

    Pemerintah Turki Siapkan Langkah Inflasi ke Satu Digit

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Presiden Recep Tayyip Erdoğan kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menurunkan inflasi hingga satu digit dan mengatasi tingginya biaya hidup. Ia menekankan bahwa stabilitas politik adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Erdoğan menghadiri peringatan 50 tahun Konfederasi Hak-İş di Ankara, sebuah serikat pekerja yang menaungi puluhan ribu buruh, pada Selasa (18/11/2025), Dalam sambutannya, Erdoğan mengucapkan […]

  • ICW dan Pakar Pemilu Turut Tolak Pilkada Melalui DPRD

    ICW dan Pakar Pemilu Turut Tolak Pilkada Melalui DPRD

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Berbagai pihak menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pakar dan pemerhati pemilu, aktivis antikorupsi, organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta partai politik menilai gagasan pilkada melalui DPRD bermasalah. Mengutip Kompas, Pakar pemilu Titi Anggraini menilai gagasan pilkada tidak langsung sebagai bentuk pengabaian sejarah sekaligus kekeliruan dalam berpikir. Ia juga […]

  • Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

    Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

    • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    MENALAR.ID,. JAKARTA — Baru-baru ini terdapat framing negatif yang beredar di media massa dan media sosial kepada Pemeriksa Fungsional Ahli Madya di Direktorat Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi, lari dari wawancara media. Peristiwa ini membangun framing seolah Ahmad Dedi terlibat di dalam kasus suap importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kuasa Hukum Ahmad Dedi, T.S Hamonangan […]

  • Akademikus Serentak Kritik Pasal KUHAP yang Bernada Mengancam Peneliti

    Akademikus Serentak Kritik Pasal KUHAP yang Bernada Mengancam Peneliti

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Presidium KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herdiansyah Hamzah menilai, pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hari Ini mengandung substansi pasal bermasalah. Banyak pasal-pasal yang berpotensi mengancam hak asasi manusia, seperti kepastian hukum dan kebebasan akademik masyarakat. “Pengesahan RUU KUHAP tidak hanya mengancam masyarakat sipil. […]

expand_less