Kronologi TNI Pukul Warga Aceh Usai Kibarkan Bendera Bintang Bulan

menalar.id., – Publik kembali dihebohkan dengan unggahan video kerusuhan dan aksi saling pukul antara sekelompok warga Aceh dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kota Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025). Insiden ini terjadi saat warga menggelar konvoi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang.

Seorang warga Aceh Tsani menjelaskan bahwa aksi konvoi menggunakan kendaraan bermotor merupakan bentuk solidaritas antarsesama warga Aceh yang terdampak bencana. Ia menegaskan konvoi tersebut murni bersifat kemanusiaan.

“Masyarakat yang akan mengantarkan itu menuju ke Aceh Tamiang. Cuma mereka (dalam konvoi) memakai bendera Bintang Bulan,” kata Tsani, Kamis (25/12/2025) melansir Republika.

Kronologi Baku Hantam

Ketegangan muncul saat rombongan konvoi melintas di kawasan Simpang Kandang, Kota Lhokseumawe sambil membawa bendera Bintang Bulan. sejumlah prajurit TNI pun menghadang rombongan dan meminta peserta konvoi untuk menurunkan bendera tersebut.

Namun, peserta konvoi menolak permintaan tersebut.

“Jadi TNI, menurunkan bendera Bintang Bulan. Dan terjadilah kericuhan,” kata Tsani.

Sebagai informasi, bendera Bintang Bulan merupakan simbol perjuangan masyarakat Aceh yang kerap dikaitkan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam video tersebut, sejumlah warga membawa bendera putih dan berhadapan dengan prajurit TNI berseragam loreng yang menenteng senjata laras panjang. Kedua pihak saling berteriak sebelum terjadi kekerasan fisik.

Video berdurasi satu menit tiga puluh detik itu juga merekam seorang prajurit TNI memukul warga menggunakan popor senjata. Di sisi lain, seorang warga terlihat meninju anggota TNI.

Rekaman tersebut juga memperlihatkan beberapa prajurit mendatangi truk konvoi yang memasang kain putih bertuliskan “Tetapkan Bencana Nasional”. Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Ali Imran menyatakan TNI telah membubarkan aksi tersebut.

Mereka juga mengamankan satu orang peserta konvoi karena kedapatan membawa senjata api dan senjata tajam.

“TNI membubarkan kelompok pembawa bendera GAM yang melakukan aksi di tengah jalan. Dan seorang pria bawa senjata api pistol dan rencong diamankan,” kata Kolonel Ali Imran.

Respons KPA

Sementara itu, Komite Peralihan Aceh (KPA) meminta semua pihak, termasuk TNI, menahan diri. Juru Bicara KPA Zakaria Yacob mengatakan konvoi dan aksi damai warga merupakan wujud kepedulian kemanusiaan bagi korban bencana di Aceh.

Zakaria menilai penggunaan bendera-bendera Aceh, bendera putih, serta spanduk desakan penetapan bencana nasional merupakan reaksi yang wajar dari masyarakat. Ia menegaskan tindakan tersebut tidak layak dianggap sebagai provokasi.

“KPA menegaskan, bahwa penggunaan simbol-simbol tertentu, termasuk spanduk organisasi penyaluran bantuan, bendera-bendera putih, serta bendera-bendera kebesaran Aceh dalam kegiatan kemanusian merupakan ekspresi solidaritas sesama relawan, dan empati terhadap penderitaan korban bencana. Dan bukan merupakan tindakan provokatif,” kata Zakaria, Kamis (25/12/2025).

KPA Bantah Keterlibatan

Zakaria juga membantah klaim militer yang menyebut pihaknya terlibat dalam aksi tersebut.  Ia bersama pihaknya memegang komitmen terhadap Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.

“KPA menegaskan secara tegas dan jelas bahwa tidak anggota KPA yang memiliki, menyimpan, ataupun menguasai senjata api,” ujarnya.

“KPA sepenuhnya patuh dan berkomitmen terhadap MoU Helsinki serta konsisten menjaga perdamaian Aceh yang telah dicapai melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar rakyat Aceh. Aceh hari ini berada dalam kondisi damai dan aman,” sambungnya.

Sementara itu, KPA bersama warga Aceh juga mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan membuka ruang partisipasi internasional.

“KPA mendesak Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, serta seluruh lembaga kemanusiaan dan NGO agar segera mengoptimalkan dan mendistribusikan seluruh stok logistik, termasuk obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya, guna meringankan penderitaan korban bencana di seluruh wilayah Aceh. Dan menegaskan bahwa Aceh aman dan terbuka bagi seluruh NGO nasional maupun internasional yang ingin masuk dan bekerja membantu korban bencana. Bantuan kemanusiaan harus dipermudah, bukan dihambat,” kata Zakaria.