Breaking News

Arsul Tunjukkan Ijazah Asli ke Publik

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rab, 19 Nov 2025

menalar.id., – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani menjawab tuduhan tentang ijazah palsu oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim), Senin (17/11/2025). Ia menunjukkan bukti keaslian ijazahnya di Gedung MK.

Mengutip Detik, Arsul Sani menegaskan bahwa ia menuntaskan studi doktoralnya di Warsaw Management University (WMU) pada 2023 dan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) Polandia  Anita Lidya Luhulima turut menghadiri prosesi wisudanya. Arsul juga menyebut bahwa ia meraih gelar tersebut setelah mempertahankan disertasi yang mengulas kembali keterkaitan kebijakan penanggulangan terorisme dengan keamanan nasional serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pasca Bom Bali.

“Nah di wisuda itulah kemudian WMU juga mengundang Ibu Dubes Indonesia di kota Warsawa Ibu Anita Lidya Luhulima dan kemudian kami hadir, ini foto-foto wisudanya juga. Ada di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lidya Luhulima Dubes RI di Polandia,” kata Arsul Sani dalam jumpa pers di Gedung MK, Senin (17/11/2025).

Arsul juga angkat bicara mengenai sikapnya yang tidak merespon terkait tuduhan tersebut sebelumnya. Mengutip Hukumonline, Ia menekankan bahwa seluruh tahapan pendidikannya, baik di Glasgow maupun Warsawa, telah ia jalani sesuai aturan akademik dan menyerahkan dokumen resmi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

“Saya mohon maaf kalau kemarin saya diam saja. Ada tudingan seolah-olah ijazah saya itu palsu atau abal-abal. Itu yang ingin saya luruskan,” tegasnya dalam konferensi pers di Gedung MK, Senin (17/11/2025).

Melansir Tempo, Arsul menyampaikan bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan pendidikannya di tingkat doktoral sudah ia serahkan kepada MKMK sebagai bagian dari proses klarifikasi. Arsul menambahkan bahwa ia juga menyertakan berbagai catatan dan bukti pendukung lain yang masih ia simpan.

“Semua berkas ini sudah saya sampaikan juga kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, termasuk beberapa catatan kuliah atau komunikasi yang saya masih punya semuanya,” ujarnya, pada Senin (17/11/2025).

Arsul menjelaskan bahwa ia segera mengurus penyalinan dan legalisasi ijazahnya setelah prosesi wisuda selesai sebab waktu kepulangannya ke Indonesia hanya tinggal beberapa hari. Ia mengatakan bahwa proses tersebut ia lakukan langsung di KBRI Polandia yang ikut membantu menyiapkan salinan dokumen tersebut.

“Tentu kemudian setelah selesai wisuda karena saya dalam 2 hingga 3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi, ini juga silakan nanti dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa,” jelasnya.

Mengutip Detik, Koordinator AMPK Betran Sulani menilai bahwa posisi hakim MK mengharuskan seseorang memiliki integritas akademik yang tidak diragukan, sementara gelar doktor merupakan salah satu syarat pokoknya. ia menambahkan perlu memastikan keaslian gelar tersebut demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

“Maka apabila salah satu hakim yang kemudian memiliki ijazah palsu atau menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan sebagai hakim MK, maka ini adalah salah satu bentuk ataupun tindakan yang mencederai konstitusi itu sendiri. Jadi, itu yang menjadi alasan kami untuk datang dan mau membuat laporan kepolisian,” ucapnya.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banten Darurat Bullying: Dilema Antara Predikat Layak Anak dan Kenyataan Nyata di Lapangan

    Banten Darurat Bullying: Dilema Antara Predikat Layak Anak dan Kenyataan Nyata di Lapangan

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Provinsi Banten selalu mendapatkan prestasi sebagai wilayah yang memiliki kepedulian terhadap hak dan keselamatan anak. Semenjak kelahirannya pada tahun 2001, Provinsi ini telah mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak sebanyak lima kali dan terakhir diterima pada tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Sebuah predikat yang seharusnya dibuktikan dengan peningkatan […]

  • New York

    Pria Lepaskan Tembakan di New York, Tewaskan Polisi dan Lukai Warga

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Amerika Serikat kini dilanda penembakan oleh oknum tak dikenal di New York, Senin (28/7/2025) waktu setempat. Insiden tersebut menyebabkan dua orang tewas dan tiga lainnya mengalami luka kritis. Korban tewas terdiri dari satu anggota Departemen Kepolisian New York (NYPD) dan pelaku penembakan. Sementara tiga lainnya merupakan warga sipil. CNN melaporkan bahwa penembakan berlangsung […]

  • What’s the Best Cache Plugin for WordPress? 5 Options Compared for 2025

    What’s the Best Cache Plugin for WordPress? 5 Options Compared for 2025

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Your site is slow. People leave. Google shrugs. You tweak your theme, compress your images, scream into the void. Still slow… The problem might be your cache plugin, or rather the cache plugin you’re not using yet.

  • puan

    Puan Minta Maaf ke Rakyat soal Kinerja DPR, Janji Transformasi untuk Rakyat

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua DPR RI Puan Maharan, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kinerja anggota DPR yang belum sepenuhnya sempurna. Permintaan maaf itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus terkait Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). “Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan […]

  • DPR dan Pemerintah Targetkan Revisi UU Haji Rampung Agustus 2025

    DPR dan Pemerintah Targetkan Revisi UU Haji Rampung Agustus 2025

    • calendar_month Rab, 6 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menargetkan penyelesaian pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Agustus 2025. Lewat revisi ini, pengelolaan haji akan dialihkan dari Kementerian Agama kepada Badan Pengelola (BP) Haji mulai 2026. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan bahwa RUU Haji akan memperkuat […]

  • DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

    DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendesak pemerintah agar menetapkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi status darurat bencana nasional, pada Kamis (27/11/2025). Permintaan tersebut muncul karena besarnya dampak yang terjadi di Aceh dan sekitarnya. DPR menegaskan bahwa banjir di tiga provinsi itu sudah memenuhi kriteria […]

expand_less