Minggu, 14 Des 2025

KPK Beberkan Peran Rudy Tanoe di Kasus Bansos, Rugikan Negara Hingga Rp221 Miliar

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 18 Sep 2025

menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keuntungan besar yang diperoleh PT Dosni Roha Logistik. Perusahaan itu milik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau dikenal Rudy Tanoe dalam perkara korupsi distribusi bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

Adapun nilainya mencapai Rp108 miliar. Hal ini terungkap dalam sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik Rudy Tanoesoedibjo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025). Rudy menggugat KPK karena keberatan dengan status tersangkanya.

“Pemohon bersama Juliari P Batubara, Edi Suharto, K Jerry Tengker, serta PT Dosni Roha dan PT Dosni Roha Logistik telah memperkaya diri dengan memberikan keuntungan Rp108,48 miliar kepada PT Dosni Roha Logistik,” ujar tim biro hukum KPK di persidangan.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp101 miliar disebut dialirkan ke induk usaha, PT Dosni Roha. Sementara Rp7,4 miliar tetap berada di PT Dosni Roha Logistik.

Tak hanya itu, KPK menegaskan negara turut mengalami kerugian hingga Rp221 miliar. Kerugian tersebut dihitung dari selisih kontrak Rp335 miliar yang PT Dosni Roha Logistik teken bersama Kemensos. Hal itu, berbanding dengan penawaran dari Perum Bulog yang hanya Rp113 miliar.

“Perbuatan melawan hukum itu menyebabkan kerugian negara Rp221 miliar,” tegas KPK.

Adapun, Rudy Tanoe tercatat atas nomor perkara 102/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Pihaknya menilai penetapan tersangka oleh KPK merupakan cacat prosedur.

Kuasa hukum Rudy yakni Ricky Sitohang, menilai bahwa KPK tak pernah memeriksa Rudy dan langsung menetapkannya sebagai tersangka.

“KPK semestinya meminta keterangan Pak Rudy sebagai saksi agar duduk perkara jelas dan berimbang,” ucap Ricky.

Ia menambahkan, penetapan tersangka tanpa pemeriksaan bertentangan dengan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Pihaknya pun berkomitmen melanjutkan upaya hukum untuk membela Rudy.

Di sisi lain, KPK menegaskan akan tetap mendalami kasus bansos 2020, termasuk menelusuri aliran dana serta peran pihak lain yang diduga ikut terlibat.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • mbg

    Menkes soal MBG: Ada 8 Bakteri, 2 Virus dan Zat Kimia

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, memaparkan sejumlah faktor medis yang menjadi penyebab kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025). Menurut Budi, identifikasi laboratorium menemukan delapan jenis bakteri, dua virus, dan dua zat kimia yang memicu […]

  • Belasan Rumah Rusak Akibat Longsor Cilacap, 11 Warga Masih Hilang

    Belasan Rumah Rusak Akibat Longsor Cilacap, 11 Warga Masih Hilang

    • calendar_month Ming, 16 Nov 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id -, Bencana tanah longsor menerjang dua dusun di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Kamis malam (13/11/2025). Longsor ini menghantam belasan rumah dan membuat belasan rumah lainnya dalam kondisi terancam. Hingga Sabtu (15/11), tim penyelamat menemukan 9 korban meninggal, sementara 11 orang masih dalam pencarian. Untuk mempercepat operasi, sebanyak 520 personel […]

  • cpu

    Usai Dikritik, KPU Batalkan 16 Pengecualian Dokumen Capres-Cawapres

    • calendar_month Sel, 16 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mencabut Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 mengenai penetapan dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan. Ada 16 jenis dokumen syarat pencalonan capres-cawapres yang tidak dapat diakses publik tanpa izin dari pihak bersangkutan. “Pada akhirnya, secara kelembagaan kami memutuskan […]

  • Prabowo–Albanese Resmikan Era Baru Kerja Sama Pertahanan

    Prabowo–Albanese Resmikan Era Baru Kerja Sama Pertahanan

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian baru di sektor pertahanan dan keamanan untuk memperkuat stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan kesepakatannya dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Rabu (12/11/2025). Kedua negara memperluas kerja sama militer, pertukaran intelijen, dan membentuk mekanisme konsultasi rutin ketika salah satu menghadapi ancaman. […]

  • RI-Rusia Perkuat Kemitraan Ekonomi

    RI-Rusia Perkuat Kemitraan Ekonomi

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Rusia, pada Kamis (19/6/2025). Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin sepakat menjalin sejumlah kerja sama antara Indonesia dan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra dagang penting bagi Rusia di kawasan Asia Tenggara. Ia menegaskan hal itu, […]

  • kpk

    KPK Pastikan Tak Ada Intervesi dI Kasus Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan bahwa penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 masih berjalan sesuai prosedur. Lembaga anti rasuah itu memastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum yang tengah berlangsung. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun. “Tidak ada [intervensi], KPK murni melakukan penegakan […]

expand_less