Breaking News

Kilas Balik 2025: Ini 5 Kelakuan Aparat Polisi dan TNI yang Menuai Kritikan

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Rab, 31 Des 2025

menalar.id., – Sejumlah peristiwa yang melibatkan aparat negara khususnya polisi dan TNI memicu kritikan publik sepanjang 2025. Tak hanya di kota-kota besar, kasus yang melibatkan aparat tersebut muncul dari berbagai daerah di Indonesia.

Mulai dari kebijakan kontroversi, kekerasan, hingga penyelewengan jabatan. Padahal, Pasal 30 UUD 1945 mengamanatkan polisi dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani warga.

Berikut deretan perilaku aparat kepolisian dan TNI yang menuai kritik publik sepanjang 2025:

1. Pelecehan Seksual Saat Demonstrasi Tolak RUU TNI di Malang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menjadi UU, Kamis (20/3/2025). Namun, pengesahan tersebut menuai kritikan dan berakhir demonstrasi di berbagai kota, termasuk Malang.

Aksi penolakan UU TNI di depan gedung DPRD Malang berubah ricuh saat aparat membubarkan massa, Minggu (23/3/2025). Di tengah situasi tersebut, LBH Surabaya Pos Malang  melaporkan paramedis perempuan berinisial NF telah mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh aparat kepolisian.

Bahkan, LBH Surabaya Pos Malang menyatakan sejumlah polisi dan TNI telah merusak pos medis dan paramedis mendapat ancaman. Sehingga mereka terpaksa meninggalkan lokasi demi keselamatan.

2. Demonstrasi Agustus: Affan Kurniawan Dilindas

Warga sempat berdemonstrasi menolak tunjangan perumahan DPR di seputaran Gedung MPR/DPR/DPD sejak akhir Agustus. Aksi tersebut berlangsung dari siang hingga malam dengan berbagai kalangan, seperti mahasiswa, pelajar SMA, pengemudi ojol, serta kelompok lainnya.

Unjuk rasa tersebut kemudian berujung ricuh saat aparat membubarkan massa. Dalam situasi itu, sebuah kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas sejumlah warga, termasuk pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan, Kamis (28/8/2025) melansir detikcom.

Saat kejadian, Affan tidak sedang mengikuti demonstrasi, ia tengah mengantarkan pesanan pembeli. Namun karena situasi jalanan yang ricuh, ia terpaksa turun langsung ke jalanan utama dan berakhir dilindas hingga meninggal.

kejadian, terdapat tujuh anggota di dalam rantis tersebut, yaitu:

  • Aipda M. Rohyani
  • Briptu Danang
  • Briptu Mardin
  • Baraka Jana Edi
  • Baraka Yohanes David
  • Bripka Rohmat
  • Kompol Cosmas K Gae

Menurut keterangan, alasan para aparat berjalan begitu saja karena panik. Sedangkan, hakim telah menetapkan hukuman untuk tiga pelaku.

Bripka Rohmat mendapat sanksi etik berupa demosi selama tujuh tahun, penempatan khusus selama 20 hari, serta kewajiban menyampaikan permintaan maaf setelah dinyatakan melakukan pelanggaran berat. Sementara itu, porli memberhentikan dengan tidak hormat Kompol Cosmas Kaju Gae. Hingga kini, sejumlah aparat lainnya belum mendapatkan hukuman.

3. Kasus Cindy Allyssa yang Mandek di Kepolisian

yang Menuai Kritikan

Sementara itu, seorang warga Depok Cindy Allyssa menjadi sorotan publik setelah mengunggah kritik terhadap anggota polisi bernama Dafarid melalui media sosial, Sabtu (30/8/2025). Dalam unggahannya, Cindy mengaku kerap dimintai sejumlah uang atas laporannya.

Kemudian, kepolisian menindaklanjuti dengan meminta keterangan dari Cindy. Namun hingga kini, ia mengaku tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut dari proses tersebut.

Kasus yang ia alami berawal ketika membeli mobil MBW Bekas. Saat mengurus pajak kendaraan di Samsat, Cindy mendapati tunggakan pajak dan denda mencapai Rp127 juta.

Ia kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Jakarta Timur pada Desember 2021. Namun penanganannya dihentikan pada Mei 2022 dengan alasan yang tidak ia pahami.

Meski telah mengadu ke berbagai instansi, mulai dari Polda Metro Jaya, Propam Polri, hingga Kompolnas, laporan tersebut tidak kunjung membuahkan hasil. Laporan lanjutan yang ia ajukan pada Maret 2023 juga bernasib serupa.

Dalam pernyataan lainnya, Cindy menyebut pihak kepolisian telah menemukan sejumlah bukti dan terduga pelaku. Namun alih-alih melanjutkan proses hukum, Cindy malah diminta untuk menempuh jalan damai.

4. TNI Pukul Warga Aceh Tsani Saat Konvoi

Tiga provinsi di Sumatera mengalami duka banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir november. Setelah musibah tersebut, sebagian warga Aceh Tsani melakukan konvoi sambil membawa bendera bintang bulan sebagai aksi kemanusiaan dan rasa syukur.

Namun, unggahan memperlihatkan aksi saling pukul antara prajurit TNI dengan warga tersebar luas di media sosial dan memicu beragam reaksi, Kamis (25/12/2025). Bahkan dalam unggahan tersebut, salah satu aparat memukul warga menggunakan senjata.

TNI mengklaim aksi tersebut karena warga Tsani membawa simbol dikaitkan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan berpotensi mengganggu ketertiban. Meski demikian, bentrokan fisik tersebut menimbulkan pertanyaan soal keamanan yang dilakukan aparat ketika menghadapi aksi warga.

5. Letjen Widi Terseret Dugaan Korupsi BUMD Cilacap

Sedangkan, eks Pangdam IV/Diponegoro dan Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Widi Prasetijono menjadi terdakwa atas dugaan korupsi pengadan lahan BUMD Kabupaten Cilacap, Rabu (24/12/2025). Ia termasuk dalam 13 Perwira tinggi TNI yang telah mutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

Akibatnya, negara mengalami  kerugian hingga Rp237 miliar. Istri Widi Novita Permatasari mengaku menerima aliran dana miliar rupiah melalui rekening pihak ketiga.

Uang tersebut sebagian diserahkan secara tunai melalui koper dan kantong plastik kepada Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya Gus Yazid. Dana tersebut mencakup beberapa transfer dengan total sekitar Rp20,5 miliar. Hingga kini, pihak kejaksaan masih menghubungi Widi sebagai saksi.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • UMKM dan Pemandu Wisata Jabar Terdampak Aturan Study Tour

    UMKM dan Pemandu Wisata Jabar Terdampak Aturan Study Tour

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Para pekerja di sektor pariwisata Jawa Barat mulai merasakan dampak dari larangan kegiatan study tour yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aturan ini berlaku sejak Mei 2025 dan membuat banyak pelaku wisata kesulitan karena orderan menjadi sepi. Larangan ini tertulis dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA. Salah satu poinnya menyebut bahwa sekolah […]

  • Prabowo Tak Cabut Izin Tambang, Bahlil: Aktivitas Tambang Berjalan Baik

    Prabowo Tak Cabut Izin Tambang, Bahlil: Aktivitas Tambang Berjalan Baik

    • calendar_month Sel, 10 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Bahlil Lahadaila, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP)  PT GAG Nikel di Raja Ampat. Bahlil mengaku sudah memeriksa dan meninjau langsung area pertambangan, ia menilai aktivitas tambang berjalan baik. “Sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan,” ucap Bahlil, Jakarta, Selasa (10/6). […]

  • UMI Kirim Bantuan Tenaga Medis dan Logistik ke Sumatera

    UMI Kirim Bantuan Tenaga Medis dan Logistik ke Sumatera

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar mengerahkan tim medis dan logistik untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera, Minggu (7/12/2025). Pengiriman bantuan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatera. UMI mengirim tim dokter spesialis terlebih dahulu untuk menangani kebutuhan darurat di lokasi bencana. Setelah itu, bantuan logistik berupa perlengkapan bayi dan makanan akan tiba […]

  • Argentina Armenia Azerbaijan Bahrain Belarus Mesir Hungaria Indonesia Yordania Kazakhstan Kosovo Maroko Pakistan Qatar Arab Saudi Turki Uni Emirat Arab Uzbekistan Vietnam Sementara itu, negara-negara yang menolak bergabung untuk saat ini adalah: Prancis Norwegia Slovenia Swedia Adapun negara dan entitas yang telah diundang namun belum menyatakan komitmen antara lain: Inggris China Kroasia Jerman Italia Komisi Eksekutif Uni Eropa Paraguay Rusia Singapura Ukraina

    Trump Minta Rp16,7 Triliun untuk BoP, Menkeu: “Kemungkinan dari APBN”

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kemungkinan negara akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk iuran ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Adapun jumlah dana yang akan diberikan mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun. Meski demikian, hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum memberikan arahan resmi terkait […]

  • Larva Ditemukan di Makanan MBG di Dua Sekolah Tambakboyo

    Larva Ditemukan di Makanan MBG di Dua Sekolah Tambakboyo

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Sejumlah siswa SMA dan SMK Negeri Tambakboyo, Kabupaten Tuban, dibuat kaget saat menemukan larva di menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka terima pada hari pertama masuk sekolah, Senin (14/7/2025). Bertepatan dengan mulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Salah satu siswa merekam larva yang terlihat di dalam ompreng makanan dan membagikan videonya ke media […]

  • trump

    Bukan Pertama Kali: Trump Gugat BBC Gegara Film Dokumenter

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menuntut media BBC sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun. Hal ini terjadi karena film dokumenter yang dirilis BBC diangap merendahkannya. Film dokumenter berjudul “Trump: A Second Chance?” menampilkan pidato politikus Partai Republik itu yang telah diedit setelah kekalahannya dalam pemilihan umum pada Januari 2021. Melalui […]

expand_less