Breaking News

Kemnaker Naikkan Upah Minimum, KSPI dan Buruh Menolak Keras

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sel, 25 Nov 2025

menalar.id,.  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (24/11/2025). KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 hanya sebesar Rp90 ribu per bulan.

KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum tersebut yang hanya Rp90 ribu. Pemerintah mengeluarkan angka tersebut melalui nilai inflasi 2,65 persen dan pertumbuhan ekonomi 6,12 persen mulai Oktober 2024 sampai September 2025.

Mengutip Detik, Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan melakukan demo tersebut di beberapa kota. Ia menambahkan bahwa khusus Jakarta akan menggelar aksi demo di Istana Negara.

“Aksi nasional ini akan dilakukan di sejumlah kota industri. Untuk Jakarta, titik kumpul direncanakan di Istana atau Gedung DPR RI pada 24 November 2025, bergantung pada kondisi lapangan,” ujarnya, pada Senin (24/11/2025).

KSPI akan melakukan aksi tersebut di wilayah Jakarta, Bandung, Serang, Semarang, dan Surabaya. Namun, KSPI dan Partai Buruh membatalkan demo tersebut di beberapa wilayah.

Melansir CNBC Indonesia, Said menjelaskan alasan penundaan demo buruh adalah bagian dari tujuan dari gerakan nasional. Ia menjelaskan KSPI membatalkan demo tersebut karena pemerintah menunda pengumuman kenaikan upah minimum buruh.

“Dan akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025,” jelasnya, pada Senin (24/11/2025).

Mengutip Kompas, Said menegaskan akan menggelar demo tersebut apabila pemerintah tidak mengabulkan permintaan buruh. Demonstran buruh meminta pemerintah menaikkan upah minimum menjadi rata-rata 8,5 sampai 10,5 persen.

“Aksi buruh dipastikan tetap akan digelar satu hari sebelum dan satu hari sesudah pengumuman pemerintah bilamana kenaikan upah minimum 2026 tidak sesuai dengan harapan buruh,” tegasnya, pada Senin (24/11/2025).

Dalam aksi ini KSPI dan Parta Buruh menuntut beberapa hal terkait kenaikan upah minimum 2026. Mengutip CNN Indonesia, Said mengatakan akan memastikan buruh mogok kerja apabila pemerintah tidak mengabulkan permintaan tersebut.

“Jadi bilamana Menaker memutuskan Rancangan Peraturan Pengupahan yang memuat kenaikan upah minimum dengan menggunakan nilai indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, maka bisa dipastikan buruh akan melakukan mogok besar-besaran,” tegasnya.

berikut tuntutan KSPI dan Partai Buruh kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker):

  1. Kenaikan upah minimum sebesar 8,5-10,5 persen, sebagaimana yang diumumkan Said Iqbal di awal Agustus 2025.
  2. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data makro yang menjadi dasar penetapan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 7,77 persen. Pemerintah menghitungnya dari inflasi 2,65 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, ditambah indeks tertentu 1,0 untuk periode Oktober 2024–September 2025. Dengan memasukkan semua komponen itu, perhitungan menghasilkan 2,65 persen + (1,0 × 5,12 persen) sehingga kenaikan upah minimum mencapai 7,77 persen.
  3. Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 6,5 persen. Presiden Prabowo Subianto mempertahankan persentase yang sama seperti kenaikan upah minimum 2025 karena ia menilai angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun lalu hampir identik dengan kondisi makro pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Sahkan Renstra 2025–2029, Buka Peluang Revisi UU Pemilu

    DPR Sahkan Renstra 2025–2029, Buka Peluang Revisi UU Pemilu

    • calendar_month Sel, 8 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dalam rapat paripurna ke-23 masa sidang IV tahun 2024–2025, Selasa (8/7). Renstra ini membuka peluang revisi UU Pemilu dengan cara omnibus law lewat RUU Politik, Jakarta. Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang memimpin rapat, meminta persetujuan dari fraksi-fraksi soal hasil pembahasan rancangan […]

  • Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?

    Aksi Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menggelar aksi kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Aksi kamisan ke-887 lebih mengedepankan tentang penolakan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini telah sah menjadi Undang-Undang. Aksi kamisan tetap konsisten meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998. […]

  • Presiden Prabowo Beri Nilai 6 untuk 150 Hari Kerjanya

    Presiden Prabowo Beri Nilai 6 untuk 150 Hari Kerjanya

    • calendar_month Sel, 8 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto menilai kinerjanya selama 150 hari memimpin Kabinet Merah Putih dengan skor 6 dari 10. Ia mengakui masih banyak harapan rakyat yang belum bisa terpenuhi. Dalam wawancara eksklusif bertajuk ‘Presiden Prabowo Menjawab’ bersama tujuh jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (6/3/2025). Hadir dalam kesempatan itu, Lalumara Satriawangsa (TV One), Uni […]

  • UMI Kirim Bantuan Tenaga Medis dan Logistik ke Sumatera

    UMI Kirim Bantuan Tenaga Medis dan Logistik ke Sumatera

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar mengerahkan tim medis dan logistik untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera, Minggu (7/12/2025). Pengiriman bantuan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatera. UMI mengirim tim dokter spesialis terlebih dahulu untuk menangani kebutuhan darurat di lokasi bencana. Setelah itu, bantuan logistik berupa perlengkapan bayi dan makanan akan tiba […]

  • Satpolairut Situbondo Bantu Pencarian Korban KMP Tunu Jaya

    Satpolairut Situbondo Bantu Pencarian Korban KMP Tunu Jaya

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Satpolairut Polres Situbondo membantu pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama di Selat Bali. Tim melakukan penyisiran di wilayah perairan Selat Madura yang berbatasan dengan Situbondo dan Banyuwangi, Kamis (3/7/2025). Kasatpolairut Polres Situbondo, AKP Gede Sukardimayasa, mengatakan pihaknya menyisir area laut dari Perairan Panarukan hingga Banyuwangi. “Kami melakukan penyisiran dari Perairan Panarukan hingga Perairan […]

  • Akademikus Serentak Kritik Pasal KUHAP yang Bernada Mengancam Peneliti

    Akademikus Serentak Kritik Pasal KUHAP yang Bernada Mengancam Peneliti

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Presidium KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herdiansyah Hamzah menilai, pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hari Ini mengandung substansi pasal bermasalah. Banyak pasal-pasal yang berpotensi mengancam hak asasi manusia, seperti kepastian hukum dan kebebasan akademik masyarakat. “Pengesahan RUU KUHAP tidak hanya mengancam masyarakat sipil. […]

expand_less