Regional

DKI Uji Coba Sekolah Swasta Gratis, Libatkan 40 Sekolah

Nisrina
Jum, 11 Jul 2025

menalar.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan akan menjalankan uji coba program sekolah swasta gratis mulai tahun ini. Sebanyak 40 sekolah swasta sudah ditunjuk untuk ikut serta dalam program percontohan (piloting) ini. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di lima wilayah kota di Jakarta dan mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, menjelaskan bahwa program ini ditujukan untuk wilayah-wilayah yang belum memiliki sekolah negeri. Nantinya, seluruh biaya pendidikan bagi siswa yang belajar di sekolah swasta peserta program ini akan ditanggung penuh oleh pemerintah provinsi.

“Program sekolah gratis ini bekerja sama dengan sekolah swasta, di mana seluruh pembiayaan ditanggung oleh Pemprov DKI,” kata Nahdiana di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Lewat program ini, Pemprov DKI ingin memastikan semua anak di Jakarta tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya, meski di daerah mereka belum ada sekolah negeri. Dengan begitu, akses pendidikan bisa semakin merata di seluruh wilayah Jakarta.

Berikut daftar sekolah swasta yang terlibat program sekolah gratis DKI Jakarta:

Jenjang SD:

Jenjang SMP:

SMP Muhammadiyah 32, Keagungan, Jakarta Barat
SMP Al Inayah, Kedoya Utara, Jakarta Barat
SMP Triwibawa, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat
SMP Trisula Perwari 2, Paseban, Jakarta Pusat
SMP Trisula Perwari I Jakarta, Pasar Manggis, Jakarta Selatan
SMP Yaspia, Rawa Terate, Jakarta Timur
SMP Sejahtera, Pademangan Barat, Jakarta Utara
SMP Darul Maarif, Semper Timur, Jakarta Utara
SMP Al Hasanah, Sukabumi Utara, Jakarta Barat
SMP Yakpi I DKI Jaya, Pademangan Barat, Jakarta Utara

Jenjang SMA:

SMA Lamaholot, Rawa Buaya, Jakarta Barat
SMAS Budi Murni 2, Kedoya Selatan, Jakarta Barat
SMAS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat
SMAS Taman Madya I Jakarta, Serdang, Jakarta Pusat
SMA Plus Khadijah Islamic School, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
SMAS Muhammadiyah 12 Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur
SMA Teladan 1 Jakarta, Susukan, Jakarta Timur
SMAS Gita Kirti 2, Sunter Jaya, Jakarta Utara
SMAS Al Khairiyah Jakarta, Lagoa, Jakarta Utara
SMAS Wijaya Kusuma, Rambutan, Jakarta Timur

Jenjang SMK:

SMKS Citra Utama, Tegal Alur, Jakarta Barat
SMKS Maarif Jakarta, Grogol, Jakarta Barat
SMKS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat
SMKS Taman Siswa 2, Kemayoran, Jakarta Pusat
SMKS PGRI 15 Jakarta, Petukangan Utara, Jakarta Selatan
SMKS Cyber Media, Pancoran, Jakarta Selatan
SMK Gapura Merah Putih, Ciganjur, Jakarta Selatan
SMKS Cipta Karya Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur
SMK Bina Nusa Mandiri, Ciracas, Jakarta Timur
SMKS Fajar Indah, Pademangan Barat, Jakarta Utara
SMKS Sari Putra, Semper Barat, Jakarta Utara
SMKS YP IPPI Petojo, Petojo Utara, Jakarta Pusat
SMK Katolik Saint Joseph, Kenari, Jakarta Pusat
SMK Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan
SMKS YPK-Kesatuan, Manggarai, Jakarta Selatan
SMKS Laboratorium Jakarta, Pondok Kopi, Jakarta Timur

Jenjang SLB:

SLB B-C Alfiany, Cengkareng Barat, Jakarta Barat
SLB BC Abdi Pratama, Munjul, Jakarta Timur.

Penulis: Nisrina

TagsDKIJakarta PramonoAnung SekolahSwastaGratis

Rekomendasi Untuk Anda

Hukum

Arsul Tunjukkan Ijazah Asli ke Publik
- Rab, 19 Nov 2025
- Redaksi
- 0Komentar
menalar.id., – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani menjawab tuduhan tentang ijazah palsu oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim), Senin (17/11/2025). Ia menunjukkan bukti keaslian ijazahnya di Gedung MK. Mengutip Detik, Arsul Sani menegaskan bahwa ia menuntaskan studi doktoralnya di Warsaw Management University (WMU) pada 2023 dan Duta Besar […]
Hukum

Update Kasus Chromebook! Jaksa Beberkan Peran Nadiem Makarim
- Rab, 17 Des 2025
- Nazula Destiyana
- 0Komentar
menalar.id., – Persidangan Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/12/2025). Saat persidangan, jaksa mengungkapkan peran Nadiem Anwar Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Adapun isi surat dakwaan, yaitu kebijakan awal penggunaan Chromebook, pembentukan komunikasi internal sebelum […]
Hukum

Polri dan Otoritas Kamboja Perkuat Kerja Sama Tangani Judi Online
- Sen, 14 Apr 2025
- Sayida
- 0Komentar
menalar.id,. – Polri menggelar pertemuan dengan otoritas Kamboja untuk membahas penanganan kasus judi online (judol) dan scam yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mencegah masuknya operator judol dan pelaku scam melalui pintu-pintu kedatangan di Kamboja. Pernyataan Resmi Polri Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, menjelaskan hasil kesepakatan untuk saling […]
Regional

Muncul KKP, Polda Papua Soroti Ancaman Baru
- Sab, 19 Jul 2025
- Nisrina
- 0Komentar
menalar.id- Polda Papua mengungkap kemunculan kelompok baru yang disebut Kelompok Kriminal Politik (KKP). Kelompok ini dinilai menyebarkan paham separatisme melalui pendekatan ideologis, dan disebut berpotensi lebih berbahaya dibanding Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). “Kalau ini tidak ditangani dengan serius, bisa menumbuhkan simpati baru dan itu jauh lebih berbahaya,” ujar Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, […]
Ekonomi

Rp200 Triliun Mengalir ke Himbara, Efek Positif Ganda untuk Ekonomi
- Kam, 18 Sep 2025
- Farrel Aditya
- 0Komentar
menalar.id,.- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penentuan dana sejumlah Rp200 triliun di bank-bank Himpunan Bank Negara (Himbara) akan memberikan efek positif terhadap ekonomi Indonesia. Dana tambahan yang dialirkan bisa bergerak lebih halus dan kencang dalam menyalurkan kredit. Dana Rp200 triliun itu membuat bank lebih lancar dalam menyalurkan kredit ke sektor riil, sehingga ekonomi bisa […]
Nasional

Prabowo Hitung Harga MBG: Rp10 Ribu Bisa Masak Ayam dan Telur
- Kam, 16 Okt 2025
- Nazula Destiyana
- 0Komentar
menalar.id – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyajikan dua jenis lauk dalam setiap hidangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini bertujuan memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang lengkap dan seimbang setiap hari. “Selain susu, harus ada dua jenis lauk, bukan satu,” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) […]

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

Sab, 9 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

MENALAR.ID,. JAKARTA — Baru-baru ini terdapat framing negatif yang beredar di media massa dan media sosial kepada Pemeriksa Fungsional Ahli Madya di Direktorat Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi, lari dari wawancara media. Peristiwa ini membangun framing seolah Ahmad Dedi terlibat di dalam kasus suap importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kuasa Hukum Ahmad Dedi, T.S Hamonangan […]

Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.

Perspektif

Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

Sen, 11 Mei 2026
Nazula Destiyana
1Komentar

menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo. Berdasarkan laporan […]

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari mengumumkan telah bermitra dengan 40 media digital pada konferensi pers, di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Opini

Klarifikasi Homeless Media Hanya Untuk Lindungi Pemerintah

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id,. – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari mengumumkan telah bermitra dengan 40 media digital pada konferensi pers, di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Media digital ini juga disebut sebagai homeless media sebagai program Indonesia New Media Forum (INMF) “New Media Forum ini sebuah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan […]

Pramono Anung Wajibkan Warga Jakarta Pilah Sampah

Regional

Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah, Menteri LH: “Jadi Contoh Nih”

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Terbaru

Perspektif

Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

Sen, 11 Mei 2026
Nazula Destiyana
1Komentar

Regional

Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah, Menteri LH: “Jadi Contoh Nih”

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Opini

Klarifikasi Homeless Media Hanya Untuk Lindungi Pemerintah

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Hukum

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

Sab, 9 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

Regional

Bus ALS Tabrak Truk BBM, Berikut Kronologinya

Kam, 7 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

Danantara Beli Saham Aplikator, Potongan Ojol Diturunkan Jadi 8 Perse

Nasional

Danantara Beli Saham Aplikator Ojol, Driver Angkat Jempol

Ming, 3 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id,. – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol). Adapun tujuan langkah ini untuk menurunkan potongan komisi bagi para pengemudi menjadi delapan persen. Pemerintah Hanya Akan Pangkas Delapan persen Dasco menjelaskan dengan kepemilikan […]

Hukum

93 Laporan Kekerasan Daycare Little Aresha Yogya, 17 Pengasuh Terlibat

Sab, 2 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Kasus kekerasan terhadap anak bertambah di fasilitas penitipan anak atau daycare Little Aresha, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Sabtu (2/5/2026). Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan dari orang tua korban. Mengutip Tempo, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Yogyakarta Komisaris Riski Adrian mengatakan laporan terakhir mengenai kasus kekerasan anak sebanyak […]

Pagi itu rakyat buruh Medan Merdeka berjoget riya menikmati alunan kicaw mania. Saat pulang, mereka terbahak-bahak sambil menenteng seenggok beras dan teh dari oligarki. Mirislah, di seberang jalan sana ribuan buruh malah menangis darah meminta hak upah layak mereka yang tertawa itu. 10 tuntutan buruh rasa-rasanya lebih berarti dan disuarakan saat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DKI Jakarta, Jumat (1/5/2026). Ribuan kalangan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), buruh tani, hingga sejumlah pers mahasiswa berbagai institut mendesak keadilan buruh secara langsung. Meski mungkin di dalam sana rezim pemerintah sedang menikmati segelas anggur merah. Salah satu tuntutan tersebut mendesak pemerintah untuk mengesahkan perjanjian internasional bernama ILO nomor 190. Peraturan tersebut berbunyi "Menetapkan hak setiap pekerja atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan berbasis gender". Kisah Si Adik Kecil Hal ini turut berimbas kepada Gilang, bocah 17 tahun yang telah bekerja sejak satu tahun lalu. Saat itu, ia memilih untuk putus sekolah dikarenakan tak ada biaya. Lalu Gilang pun berusaha mencari kerja dari toko ke toko, hingga manajer satu toko percetakan banner menjabat tangannya sebagai seremoni penerimaan dirinya sebagai karyawan. "Aku ke tempat kerjanya, jadi ketemu langsung sama bosnya. Dia ngelihat kondisi mata aku yang buta sebelah dan dia nggak masalah," ucap Gilang kepada redaksi menalar.id di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Lepas itu, tak terbendung hati Gilang amat riang. Setiap harinya ia memulai bekerja dengan menetapkan file, mencetak, hingga finishing. Besar pasak daripada tiang, Gilang hanya bisa menghasilkan Rp75.000 setiap harinya. "Sehari bisa Rp75.000 sih kak, itu udah bersih. Tapi kadang bisa kurang dari itu," ucapnya. Upah itu tak pernah benar-benar cukup bagi Gilang. Bayangkan dengan nilai uang tersebut hanya cukup untuk makan dan ongkos. Sementara kebutuhan lain terus menumpuk tanpa jeda. Di sela suara mesin cetak yang bising, ia kerap menghitung-hitung sendiri, berapa lama lagi ia harus bertahan dengan angka yang sama. Jawabannya selalu entah. Rasa dan pemikiran itu yang kemudian membawanya berdiri di antara ribuan orang pagi itu. Bukan sekadar ikut-ikutan, tapi membawa kegelisahan yang selama ini ia simpan sendiri. Di tengah riuh tuntutan buruh, Gilang ikut bersuara, meski suaranya mungkin tak sebesar orator di atas mobil komando. Peraturan Memperkerjakan Anak di Bawah Umur Lalu, muncul pertanyaan "Apakah anak di bawah umur sebelum 20 tahun dapat bekerja?" Tentu kisah seperti Gilang bukan tanpa payung hukum. Di atas kertas, negara telah menetapkan batas yang cukup jelas tentang siapa yang boleh bekerja, dan dalam kondisi seperti apa. Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebut, setiap orang di bawah usia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak. Pada prinsipnya, mereka tidak seharusnya bekerja. Namun realitas memberi ruang lain, ruang yang disebut “pengecualian”. Anak usia 13 hingga 15 tahun masih diperbolehkan bekerja, tetapi hanya untuk pekerjaan ringan. Itu pun dengan syarat, yaitu ada izin orang tua, waktu kerja terbatas, dan tidak mengganggu sekolah maupun tumbuh kembangnya. Sementara itu, Gilang tidak memenuhi syarat karena ia tidak bersekolah lagi. Di sisi lain, negara mencoba memastikan bahwa dunia kerja tidak menjadi ruang yang terlalu berat bagi usia yang masih belia. Kemudian, memasuki usia 15 hingga 18 tahun, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Anak boleh bekerja, selama tidak ditempatkan pada pekerjaan yang berbahaya, baik bagi tubuh, keselamatan, maupun moralnya. Batas-batas ini juga ditegaskan dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Di atas kertas, semuanya tampak teratur. Seolah ada garis yang jelas antara “boleh” dan “tidak boleh”. Namun untuk Gilang, di usia 17 tahun tidak benar-benar memilih untuk bekerja. Ia hanya tidak lagi punya pilihan untuk tetap bersekolah. Di titik itu, negara terasa belum hadir, ketika di usia Gilang sedang peningnya mengerjakan proyek lomba. Ia terpaksa bekerja karena pemerintah gagal memberikan hak sesederhana pendidikan. Maka, Gilang berharap pemerintah bisa bersikap adil dan setiap niat baik rakyat terkabulkan. "Aku berharap sih segalanya berjalan lancar ya, aku dan temen-temen bisa didengar keluhannya. Karena rasanya nggak adil aja," tutupnya.

Perspektif

Buruh Cilik: Putih Abu-Abu yang Tak Pernah Selesai

Jum, 1 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id., – Pagi itu rakyat buruh Medan Merdeka berjoget riya menikmati alunan kicaw mania. Saat pulang, mereka terbahak-bahak sambil menenteng seenggok beras dan teh dari oligarki. Mirislah, di seberang jalan sana ribuan buruh malah menangis darah meminta hak upah layak mereka yang tertawa itu. 10 tuntutan buruh rasa-rasanya lebih berarti dan disuarakan saat di Gedung […]

Nasional

Gebrak Lakukan Aksi di Gedung DPR, Berikan Lima Tuntutan

Jum, 1 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Ribuan massa buruh melakukan demo dalam memperingati hari buruh Internasional di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (1/5/2026). Sebanyak 4.000 peserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyampaikan tuntutannya kepada parlemen. Dalam aksi Gebrak tersebut, para buruh menyampaikan lima tuntutan utama kepada DPR mengenai hak-hak buruh termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) […]

Nasional

Aliansi Buruh Demo Saat May Day Tuntut Sahkan RUU Ketenagakerjaan

Jum, 1 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Sejumlah aliansi buruh melakukan demo dalam memperingati hari buruh (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026). Aliansi buruh dalam massa aksi tersebut menuntut beberapa poin diantaranya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Mengutip CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo. Ia berharap Prabowo menandatangani […]

DKI Uji Coba Sekolah Swasta Gratis, Libatkan 40 Sekolah

Berikut daftar sekolah swasta yang terlibat program sekolah gratis DKI Jakarta:

Jenjang SD:

Jenjang SMP:

Jenjang SMA:

Jenjang SMK:

Jenjang SLB:

Artikel Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Terpopuler

Terbaru

menalar.id - Membangun Nalar Bangsa