Breaking News

Idul Adha, BPJPH Gelar Pengawasan Terpadu Penyembelihan Hewan Kurban

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Ming, 8 Jun 2025

menalar.id,. – Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali menggelar pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) pada perayaan hari raya Idul Adha tahun 2025 atau 1446 H ini. Pengawasan dilaksanakan secara terpadu bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, penyembelihan hewan kurban pada perayaan hari raya Idul Adha merupakan bentuk aktivitas peribadatan bagi umat Muslim. Pengawasan JPH oleh pemerintah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dalam rangka menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat, termasuk daging hasil pemotongan, memenuhi standar kehalalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Pengawasan terpadu oleh pemerintah ini penting dilaksanakan, sebab penyembelihan hewan menjadi bagian krusial yang tidak dapat dipisahkan dari sistem jaminan produk halal, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan aspek kehalalan,” kata Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Sabtu (7/5/2025).

“Penyembelihan hewan kurban ini juga momentum yang sangat tepat untuk menumbuhkan kesadaran kolektif di tengah masyarakat akan pentingnya Jaminan Produk Halal terutama terkait standar penyembelihan hewan. Juga, terkait ketahanan dan keamanan pangan ” lanjut Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.

“Karenanya, BPJPH bersama Kementan dan Organisasi Perangkat Daerah secara kolaboratif melaksanakan pengawasan terpadu penyembelihan hewan kurban ini, termasuk yang berasal dari bantuan Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI,” sambungnya.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, E.A Chuzaemi Abidin, mengatakan pengawasan terpadu tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya pihaknya berkoordinasi dengan Kemeterian Pertanian dan juga OPD khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Selama perayaan Idul Adha tahun ini kami menugaskan 50 orang Pengawas JPH di 22 titik lokasi penyembelihan hewan kurban di Jabodetabek, yakni di RPH Ruminansia, masjid, atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan kurban. Termasuk penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta yang dilaksanakan pada hari ini,” kata Chuzaemi Abidin.

“Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan, kami juga telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pengawasan Pemotongan Hewan Kurban, sebagai acuan yang harus dipedomani oleh para pengawas JPH dalam melaksanakan pengawasan pemotongan hewan kurban sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjutnya.

Lebih lanjut Chuzaemi Abidin menjelaskan bahwa obyek pengawasan pemotongan terdiri atas dua hal. Pertama, kesesuaian pelaksanaan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) oleh RPH Ruminansia. Kedua, terkait kesesuaian pengelolaan pemotongan hewan kurban yang meliputi kegiatan pra penyembelihan, proses penyembelihan dan pasca penyembelihan.

“Mulai dari pemeriksaan kesesuaian persyaratan hewan ternak, Juru Sembelih Halal, serta lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam penyembelihan. Lalu, kesesuaian proses penyembelihan dengan ketentuan syariat Islam dan/atau penyelenggaraan SJPH, hingga kesesuaian penanganan pasca penyembelihan, pengemasan, penyimpanan dan distribusi hasil sembelihan.” sambung Chuzaemi menjelaskan.

“Semua tahapan pengawasan tersebut penting dilasanakan agar daging hasil penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat dipastikan kehalalannya.” tegasnya.

Senada, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan pihaknya juga menurunkan jajarannya untuk memastikan bahwa daging kurban yang didistribusikan ke masyarakat dinyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi.

“Jadi petugas kami melakukan pemeriksaan antemortem sebelum disembelih dan juga nanti pemeriksaan postmortem untuk menjamin agar daging yang akan diberikan kepada dibagikan itu dinyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi,” kata Agung Suganda.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, DPR kritik Program

    Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, DPR kritik Program

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumumkan rencananya untuk menyerahkan anak-anak yang dianggap “nakal” kepada institusi TNI dan Polri. Ia sampaikan wacana ini saat menghadiri perayaan HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya, pada Jumat (25/4/2025). Pemerintah Province (Pemprov) Jawa Barat akan menerapkan program ini mulai 2 Mei 2025. Beberapa daerah dan kepala […]

  • Gunung Ile Lewotolok Naik Status ke Siaga, Ribuan Gempa Tercatat

    Gunung Ile Lewotolok Naik Status ke Siaga, Ribuan Gempa Tercatat

    • calendar_month Ming, 18 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 1Komentar

    menalar.id,. –  Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan status Gunung Ile Lewotolok dari Level II menjadi Level III, pada Minggu (18/1/2026). Badan Geologi mengambil keputusan tersebut setelah melihat adanya peningkatan aktivitas gunung api dalam beberapa pekan terakhir. Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria menyampaikan bahwa pemantauan selama periode (1/1/2026) hingga […]

  • Aturan ODOL 2026: Perlindungan untuk Siapa?

    Aturan ODOL 2026: Perlindungan untuk Siapa?

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Djoko Setijowarno, pakar transportasi, menganalisis penyebab ribuan sopir truk dari berbagai daerah berunjuk rasa pada Kamis (19/6/2025). Massa menuntut pencabutan aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Djoko mengakui pentingnya regulasi batas ukuran dan muatan angkutan barang. Namun, ia memperingatkan bahwa […]

  • Di Balik Perubahan Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025

    Di Balik Perubahan Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menghadapi tantangan kompleks. Selain tekanan global, pemerintah harus menanggung beban ekonomi program-program prioritas baru Presiden Prabowo Subianto. “Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari presiden yang dilaksanakan untuk […]

  • New York

    Pria Lepaskan Tembakan di New York, Tewaskan Polisi dan Lukai Warga

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Amerika Serikat kini dilanda penembakan oleh oknum tak dikenal di New York, Senin (28/7/2025) waktu setempat. Insiden tersebut menyebabkan dua orang tewas dan tiga lainnya mengalami luka kritis. Korban tewas terdiri dari satu anggota Departemen Kepolisian New York (NYPD) dan pelaku penembakan. Sementara tiga lainnya merupakan warga sipil. CNN melaporkan bahwa penembakan berlangsung […]

  • Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jika ada sekitar 120 ribu penderita penyakit katastropik yang dihapus dari daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

    54 Juta Warga Belum Punya BPJS, Sedangkan Pasien Katastropik Cuma Direaktivasi 3 Bulan

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jika ada sekitar 120 ribu penderita katastropik yang dihapus dari daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Karena hal itu, Budi pun mengusulkan pemerintah untuk mereaktivasi kepesertaan 120 ribu anggota tersebut. Budi memaparkan, dari total 120 ribu orang tersebut, sekitar 12.262 orang memiliki riwayat […]

expand_less