Breaking News

PDIP Soroti Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Stunting dan Lapangan Kerja Jadi Catatan

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 23 Okt 2025

menalar.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan beberapa catatan untuk kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai partai penyeimbang, PDIP berusaha memberi masukan dan kritik yang membangun untuk program-program pemerintah saat ini.

“Dalam membuat kebijakan, pemerintah perlu mendengar harapan rakyat. Misalnya soal kebutuhan pangan, penanganan stunting, dan pemenuhan gizi. Semua itu butuh kerja sama masyarakat,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Rabu (22/10/2025)

Harap Program Rakyat Dipercepat

Hasto menilai konsolidasi pemerintahan Prabowo selama setahun ini sudah berjalan cukup baik. Tapi, PDIP berharap hasilnya bisa lebih terasa langsung oleh masyarakat. “Kami berharap di tahun kedua nanti, program-program untuk rakyat bisa dijalankan lebih cepat. Pemerintah juga perlu memaksimalkan kebijakan ekonomi supaya masyarakat bisa lebih mudah dapat pekerjaan,” ujarnya.

Menurut Hasto, kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi harus jadi fokus utama pemerintahan ke depan.

Lapangan Kerja Jadi Bidang dengan Skor Terendah

Hasil riset dari lembaga survei Indostrategi menunjukkan, bidang penciptaan lapangan kerja mendapat nilai paling rendah selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Riset Indostrategi Ali Noer Zaman bilang, bidang ini hanya mendapat skor 2,65, paling rendah dari delapan bidang yang diteliti. “Rendahnya nilai ini dipengaruhi banyak faktor, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri,” kata Ali, Sabtu (18/10/2025).

Dampak Kondisi Global dan PHK di Dalam Negeri

Ali menjelaskan, faktor luar negeri seperti perang Rusia-Ukraina, kebijakan tarif Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi global yang masih rendah ikut menekan kinerja industri dan ekspor Indonesia. “Sementara dari dalam negeri, maraknya PHK juga ikut membuat skor bidang ini rendah,” jelasnya.

Dalam riset yang sama, bidang stabilitas politik dan keamanan ada di posisi kedua dengan skor 3,16. Lalu bidang demokrasi dan kebebasan berpendapat mendapat 3,14, dan transparansi pemerintahan di urutan keempat dengan 3,12.

Riset Libatkan 424 Narasumber di 34 Provinsi

Riset Indostrategi dilakukan sejak September sampai 8/10/2025. Penelitian ini melibatkan 424 narasumber dari 34 provinsi yang berasal dari berbagai bidang keahlian.

Metodenya gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, serta didukung data sekunder dari sejumlah media massa yang kredibel.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puan: Putusan MK Bermasalah, DPR dan Parpol Siap Koordinasi

    Puan: Putusan MK Bermasalah, DPR dan Parpol Siap Koordinasi

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi partai politik dan fraksi di DPR akan menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan Pilkada mulai 2029, Kamis (3/7/2025). Rapat koordinasi digelar menyusul putusan MK yang berpotensi melanggar konstitusi. “Sebagai partai politik, kami nanti akan melakukan rapat koordinasi,” terang Puan, di Kompleks […]

  • Pemerintah Turki Siapkan Langkah Inflasi ke Satu Digit

    Pemerintah Turki Siapkan Langkah Inflasi ke Satu Digit

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Presiden Recep Tayyip Erdoğan kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menurunkan inflasi hingga satu digit dan mengatasi tingginya biaya hidup. Ia menekankan bahwa stabilitas politik adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Erdoğan menghadiri peringatan 50 tahun Konfederasi Hak-İş di Ankara, sebuah serikat pekerja yang menaungi puluhan ribu buruh, pada Selasa (18/11/2025), Dalam sambutannya, Erdoğan mengucapkan […]

  • Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, DPR kritik Program

    Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, DPR kritik Program

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumumkan rencananya untuk menyerahkan anak-anak yang dianggap “nakal” kepada institusi TNI dan Polri. Ia sampaikan wacana ini saat menghadiri perayaan HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya, pada Jumat (25/4/2025). Pemerintah Province (Pemprov) Jawa Barat akan menerapkan program ini mulai 2 Mei 2025. Beberapa daerah dan kepala […]

  • SRMA 5 Jambi resmi dibuka, terima 100 siswa

    SRMA 5 Jambi resmi dibuka, terima 100 siswa

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 5 Jambi resmi memulai tahun ajaran barunya. Sebanyak 100 siswa dari keluarga penerima bantuan sosial terpilih menjadi angkatan pertama di sekolah ini. SRMA 5 merupakan bagian dari program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan oleh Kementerian Sosial. “Kami ingin memastikan tak ada lagi anak Indonesia yang […]

  • Pemerintah Pusat Bakal Evaluasi Buntut Meninggalnya Siswa NTT

    Pemerintah Pusat Bakal Evaluasi Buntut Kasus Siswa Meninggal di NTT

    • calendar_month Jum, 6 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sosial media kembali gembar setelah kasus meninggalnya siswa SD di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial YBR (10). Tragedi ini pun mendorong pemerintah pusat hingga daerah memberikan perhatian khusus. YBR merupakan siswa kelas IV SD, ditemukan meninggal dunia setelah gantung diri. Menurut keterangan, penyebab peristiwa tersebut karena kekecewaan YBR kepada […]

  • pt gag

    Izin Tambang PT Gag Nikel Terbit Sejak 2017: Ulah Jokowi?

    • calendar_month Sab, 7 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHP) langsung merespons dan menindaklanjutin sejumlah pelanggaran operasional tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra, mengatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahaladia dan Menteri LHP Hanif Faisol telah mengambil langkah-langkah serius. Pemerintah akan memastikan akan menyelesaikan persoalan tambang ini […]

expand_less