Breaking News

PDIP Soroti Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Stunting dan Lapangan Kerja Jadi Catatan

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 23 Okt 2025

menalar.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan beberapa catatan untuk kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai partai penyeimbang, PDIP berusaha memberi masukan dan kritik yang membangun untuk program-program pemerintah saat ini.

“Dalam membuat kebijakan, pemerintah perlu mendengar harapan rakyat. Misalnya soal kebutuhan pangan, penanganan stunting, dan pemenuhan gizi. Semua itu butuh kerja sama masyarakat,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Rabu (22/10/2025)

Harap Program Rakyat Dipercepat

Hasto menilai konsolidasi pemerintahan Prabowo selama setahun ini sudah berjalan cukup baik. Tapi, PDIP berharap hasilnya bisa lebih terasa langsung oleh masyarakat. “Kami berharap di tahun kedua nanti, program-program untuk rakyat bisa dijalankan lebih cepat. Pemerintah juga perlu memaksimalkan kebijakan ekonomi supaya masyarakat bisa lebih mudah dapat pekerjaan,” ujarnya.

Menurut Hasto, kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi harus jadi fokus utama pemerintahan ke depan.

Lapangan Kerja Jadi Bidang dengan Skor Terendah

Hasil riset dari lembaga survei Indostrategi menunjukkan, bidang penciptaan lapangan kerja mendapat nilai paling rendah selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Riset Indostrategi Ali Noer Zaman bilang, bidang ini hanya mendapat skor 2,65, paling rendah dari delapan bidang yang diteliti. “Rendahnya nilai ini dipengaruhi banyak faktor, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri,” kata Ali, Sabtu (18/10/2025).

Dampak Kondisi Global dan PHK di Dalam Negeri

Ali menjelaskan, faktor luar negeri seperti perang Rusia-Ukraina, kebijakan tarif Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi global yang masih rendah ikut menekan kinerja industri dan ekspor Indonesia. “Sementara dari dalam negeri, maraknya PHK juga ikut membuat skor bidang ini rendah,” jelasnya.

Dalam riset yang sama, bidang stabilitas politik dan keamanan ada di posisi kedua dengan skor 3,16. Lalu bidang demokrasi dan kebebasan berpendapat mendapat 3,14, dan transparansi pemerintahan di urutan keempat dengan 3,12.

Riset Libatkan 424 Narasumber di 34 Provinsi

Riset Indostrategi dilakukan sejak September sampai 8/10/2025. Penelitian ini melibatkan 424 narasumber dari 34 provinsi yang berasal dari berbagai bidang keahlian.

Metodenya gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, serta didukung data sekunder dari sejumlah media massa yang kredibel.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Aceh menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di sejumlah kabupaten dan kota hingga (20/4/2026).

    Aceh Tetapkan Status Siaa Usai Banjir Kembali Hingga 20 April

    • calendar_month Sel, 14 Apr 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah Aceh menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di sejumlah kabupaten dan kota hingga (20/4/2026). Kebijakan ini diambil setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem. Sebelumnya, BMKG memprakirakan wilayah Aceh berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang dan petir dalam beberapa […]

  • Pelatihan 110 Jam untuk 50.000 Kepsek: Solusi atau Ilusi Peningkatan Mutu Pendidikan?

    Pelatihan 110 Jam untuk 50.000 Kepala Sekolah, Solusi Peningkatan Mutu Pendidikan?

    • calendar_month Sen, 23 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah yang menetapkan standar baru bagi calon pemimpin pendidikan, mulai dari kepala sekolah, pengawas, hingga tenaga kependidikan. Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti menjelaskan program ini merupakan implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. “Permen ini berkaitan dengan konsekuensi kepegawaian, pelatihan […]

  • Arab Saudi Setuju Tambah Kuota Petugas Haji Indonesia 2025

    Arab Saudi Setuju Tambah Kuota Petugas Haji Indonesia 2025

    • calendar_month Jum, 11 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan kabar baik setelah bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah pada Senin (12/1/2025). Pemerintah Arab Saudi bersedia menambah alokasi kuota petugas haji Indonesia untuk musim haji 1446 H/2025 M. Respons Menag atas Kesepakatan Nasaruddin menyampaikan perkembangan terbaru mengenai permintaan kuota tambahan haji. “Insya […]

  • dprd

    Sebut Ingin ‘Rampok Uang Negara’, PDI-P Pecat Wahyudin dari DPRD

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P resmi copot Wahyudin Moridu dari bangku anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah ini dipilih usai videonya viral, dalam video ia menyebut dirinya akan merampok uang negara. Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah DPD PDI-P Gorontalo melakukan klarifikasi dan menyerahkan laporen ke DPP. […]

  • Prabowo Janjikan Listrik Pulih Sepekan Pascabencana, Aceh Masih Terkendala

    Prabowo Janji Listrik Pulih Pasca Banjir, Tapi Masih Ada Kendala

    • calendar_month Sab, 13 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Presiden Prabowo Subianto menjanjikan listrik pulih dalam waktu satu minggu kepada warga yang terdampak bencana. Walaupun, prosesnya menghadapi sejumlah kendala di lapangann. “Insya Allah kita harapkan, ya mungkin satu minggu (listrik pulih), mudah-mudahan ya,” kata Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025). Prabowo menyebut kondisi infrastruktur dan faktor alam […]

  • Izin Tambang Martabe Dicabut, Pemerintah Siapkan BUMN Perminas

    Izin Tambang Martabe Dicabut, Pemerintah Siapkan BUMN Baru

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rilke Jeffri Huwae memaparkan alasan pencabutan izin tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) di Sumatra Utara berlangsung lebih cepat dibandingkan pada biasanya. Jeffri menjelaskan jika berdasarkan regulasi, pemerintah seharusnya menjalankan tahapan pembinaan selama 180 hari sebelum mencabut izin […]

expand_less