Senin, 15 Des 2025

BPMI Kembalikan Kartu Pers Istana Reporter CNN Indonesia

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 29 Sep 2025

menalar.id – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (BPMI) Yusuf Permana akhirnya mengembalikan kartu identitas pers Istana milik reporter CNN Indonesia TV, Diana Valencia. Kartu itu diserahkan langsung oleh Yusuf kepada Diana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025). Penyerahan juga disaksikan Pemimpin Redaksi CNN TV Titin Rosmasari dan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto.

“Langsung kami serahkan ID-nya Diana,” kata Yusuf setelah bertemu dengan redaksi CNN Indonesia dan Dewan Pers.

Yusuf menjelaskan, yang diambil BPMI adalah kartu khusus wartawan yang meliput kegiatan di Istana, bukan kartu pers profesional milik Diana. “Namun demikian ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Kronologi Pencabutan Kartu

Kartu identitas itu sebelumnya dicabut setelah Diana bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto soal program makan bergizi gratis (MBG). Pertanyaan itu dilontarkan Diana saat Prabowo baru tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025) sepulang lawatan luar negeri.

Prabowo sempat menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. “Saya monitor perkembangan itu. Habis ini saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” kata Prabowo.

Namun, pihak Biro Pers Istana menganggap pertanyaan Diana di luar konteks dan akhirnya mencabut kartu liputannya. Petugas BPMI bahkan mengambil langsung kartu itu di kantor CNN Indonesia TV di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, Sabtu malam.

Respons CNN Indonesia

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, sempat mengirimkan surat resmi kepada BPMI, Minggu (28/9/2025). CNN meminta penjelasan soal pencabutan kartu tersebut.

“Kami kirimkan siang ini. Mungkin kawan-kawan BPMI belum membaca,” kata Titin saat dihubungi waktu itu.

Titin menegaskan bahwa Diana tidak diberhentikan dari CNN Indonesia. Menurutnya, pertanyaan yang diajukan Diana sudah relevan dan dibutuhkan masyarakat. “Deputi BPMI juga menjamin tidak akan lagi terjadi peristiwa ini,” ujarnya.

Permintaan Maaf BPMI

Yusuf Permana menyesalkan insiden tersebut dan menegaskan BPMI menjunjung tinggi asas keterbukaan serta kebebasan pers, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ia juga mengingatkan pentingnya peran media sebagai pilar keempat demokrasi.

“BPMI akan menjunjung tinggi atas asas keterbukaan dan kebebasan pers,” kata Yusuf.

Diana Minta Tidak Ada Lagi Teguran

Reporter CNN Indonesia, Diana Valencia, mengaku lega setelah kartu identitasnya dikembalikan. Ia juga berharap BPMI tidak lagi menegur wartawan saat bekerja di lapangan.

“Penarikan ini akan jadi yang terakhir,” ujar Diana.

Titin Rosmasari menambahkan, dukungan dari berbagai pihak membuat CNN Indonesia semakin berkomitmen memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia.

 

 

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • 3.337 Warga Ditangkap Saat Demo Sepekan, Kapolri Klaim Jalani Prosedur

    3.337 Warga Ditangkap Saat Demo Sepekan, Kapolri Klaim Jalani Prosedur

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam atas penangkapan sewenang-wenang serta kriminalisasi oleh aparat kepolisian terhadap warga selama gelombang demonstrasi. YLBHI mencatat lebih dari 3.000 orang ditangkap polisi dalam rentang waktu, (25/8/2025) sampai (31/8). “Setidaknya 3.337 massa aksi telah ditangkap sepanjang tanggal 25-31 Agustus 2025 di 20 kota, yaitu Jakarta, Depok, Semarang, Cengkareng, […]

  • Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip "Tukang Stempel" Pemerintah

    Revisi UU TNI: DPR Abaikan Partisipasi Publik, Kian Mirip “Tukang Stempel” Pemerintah

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Partisipasi publik yang minim dalam pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) memicu kekhawatiran bahwa DPR tidak lagi menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Masyarakat menilai pengesahan revisi UU TNI ini bisa menjadi pintu masuk bagi kembalinya praktik Orde Baru. Kini, DPR dianggap hanya menjadi “tukang stempel” kebijakan eksekutif, sementara rakyat diperlakukan seperti “Orang Tak Dikenal” […]

  • badminton

    Jadwal 8 Besar Hong kong Open 2025: Tiga Wakil Indonesia Siap Berlaga

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Hongkong Open 2025 kian membara usai berakhirnya babak 16 besar pada Kamis (11/9/2025). Tiga wakil Indonesia sukses menembus babak perempat final atau 8 besar, membawa harapan besar bagi para pencinta bulu tangkis Tanah Air. Berikut daftar pemain yang lolos, hasil laga sebelumnya dan menjadi Wakil Indonesia di Babak 8 Besar. Tunggal Putra Alwi […]

  • 211 Kasus Keracunan Karena MBG, BGN Beri Sanksi Tegas

    211 Kasus Keracunan MBG, BGN Beri Sanksi Tegas

    • calendar_month Rab, 12 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 211 dari 441 kasus keracunan pangan nasional berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 638 korban rawat inap dan 12.755 korban rawat jalan. Mengutip Tirto, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan 441 total kasus keracunan dan 48% di antaranya berasal dari program MBG. Dadan […]

  • Revisi UU TNI: Perluasan Peran Militer atau Ancaman Supremasi Sipil?

    Revisi UU TNI: Perluasan Peran Militer atau Ancaman Supremasi Sipil?

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menegaskan bahwa TNI tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dalam mengatur penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga. Mantan KSAD ini menjelaskan bahwa beberapa alasan mendasari mengapa TNI tetap menjunjung supremasi sipil meskipun posisi kementerian dan lembaga yang diperuntukkan bagi TNI aktif bertambah dari 10 menjadi 15. Kebutuhan […]

  • swasta gratis

    Catat! Pemkot Depok Gratiskan 33 SMP Swasta Mulai 1 Juli

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan gratiskan biaya pendidikan pada 33 sekolah menengah pertama (SMP) swasta mulai tahun ajaran 2025–2026. Kebijakan tersebut menandai atas penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Wali Kota Depok Supian Suri dan perwakilan yayasan masing-masing sekolah, pada Selasa (24/6/2025). “Alhamdulillah siang hari ini kami sudah melaksanakan kesepakatan bersama atau MoU dengan […]

expand_less