Breaking News

Menteri HAM: Terlalu Dini Sebut 3 Demonstran Hilang, Barangkali Sembunyi

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 18 Sep 2025

menalar.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menilai pernyataan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengenai adanya orang hilang pascademonstrasi akhir Agustus 2025 masih terlalu terburu-buru. Menurutnya, kemungkinan tiga orang yang dilaporkan hilang itu justru tengah bersembunyi karena panik saat kericuhan terjadi.

“Kita tetap ikut berupaya mencari. Saya nyatakan tetap berjuang, tapi terlalu dini menyebut hilang. Bisa saja mereka sembunyi karena panik,” ucap Pigai di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2025).

Pigai menilai istilah yang lebih tepat digunakan yaitu belum terlihat atau belum kembali ke rumah. Ia pun optimistis keberadaan ketiga orang tersebut bisa segera terlacak, mengingat peristiwa terjadi di Jakarta yang penuh dengan kamera CCTV.

“Jakarta kota metropolis, hampir tiap sudut ada CCTV. Dari situ bisa diketahui seseorang terakhir berada di mana dan ke mana perginya. Itu metode penyelidikan,” jelasnya.

Bekerja sama dengan Kapolri

Ia menambahkan, Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari keberadaan tiga orang itu. Karena itu, Pigai meminta semua pihak, termasuk KontraS, bersabar dan menunggu hasil penyelidikan aparat.

“Teman-teman KontraS harus memahami proses penyelidikan. Kita sama-sama bekerja, KontraS bekerja, kami juga bekerja. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan hilang, apalagi dengan istilah hilang paksa,” tegasnya.

Sebelumnya, KontraS melaporkan masih ada tiga orang yang belum ditemukan usai aksi demonstrasi hingga, Jumat (12/9/2025). Sebagai berikut:

  1. Bima Permana Putra: bukan demonstran, hilang sejak 31 Agustus 2025, terakhir terlihat di Glodok, Jakarta Barat.
  2. M. Farhan Hamid: demonstran, hilang sejak 31 Agustus 2025, terakhir terlihat di Brimob Kwitang, Jakarta Pusat.
  3. Reno Syahputradewo: demonstran, hilang sejak 30 Agustus 2025, terakhir terlihat di Brimob Kwitang, Jakarta Pusat.

Respons DPR RI

Sebaliknya, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengungkap keberadaan tiga demonstran yang masih belum ditemukan.

“Harus ditemukan sampai benar-benar jelas keberadaan orang-orang yang hingga kini dilaporkan hilang,” ujar Benny dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (16/9).

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • korsel

    Korsel “Kiamat Militer” Akibat Populasi Pria Anjlok Hingga 20%

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Korea Selatan (Korsel) kini hadapi “kiamat” baru yang bukan disebabkan oleh bencana alam, melainkan krisis populasi. Penurunan jumlah pria usia wajib militer berdampak signifikan untuk pertahanan negara tersebut. Sekiranya, enam tahun terakhir jumlah personal militer Korsel menyusut hinga 20%. Saat ini, jumlah tentara aktif hanyalah 450 ribu orang, jauh menurun dibanding tahun 2000 […]

  • Ketua Umum PW IPM Banten Apresiasi Ketegasan Kapolri: Polri Ideal Tetap di Bawah Presiden RI

    Ketua Umum PW IPM Banten Apresiasi Ketegasan Kapolri: Polri Ideal Tetap di Bawah Presiden RI

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Provinsi Banten Widhiashafiz menilai sikap tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian sebagai bentuk komitmen moral dan kenegarawanan dalam menjaga independensi serta profesionalisme institusi kepolisian di tengah dinamika demokrasi dan tuntutan pelayanan […]

  • DPP IMM Desak Pemerintah dan DPR Tolak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    DPP IMM Desak Pemerintah dan DPR Tolak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    • calendar_month Sel, 5 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) meminta DPR dan pemerintah untuk tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXIII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah. Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP IMM Muhammad Habibi pada senin (4/8/2025). Habibi menyebut permintaan tersebut berdasarkan hasil kajian akademik DPP IMM […]

  • Pemerintah memutuskan memangkas target produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.

    Bahlil Pangkas Target Produksi Batu Bara, Apa Alasannya?

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah memutuskan memangkas target produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan batu bara di pasar global. Dalam rencana tersebut, pemerintah menurunkan target produksi batu bara 2026 menjadi sekitar 600 juta ton. Angka ini turun sekitar 190 juta ton, sementara realisasi […]

  • PBNU Dorong Peran Ulama Masuk dalam Sejarah yang Ditulis Ulang

    PBNU Dorong Peran Ulama Masuk dalam Sejarah yang Ditulis Ulang

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah saat ini gencar mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan, proyek ini ditargetkan selesai pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak agar kontribusi ulama dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan peradaban Indonesia tercantum dalam penulisan ulang […]

  • mbg

    Heboh Isu 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN: Dana Nggak Cair Sembarangan

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara mengenai isu keberadaan dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, menegaskan adanya dugaan dapur MBG fiktif muncul dari usulan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memang sudah terdaftar dalam portal mitra. Tetapi belum ditindaklanjuti ke tahap pembangunan. “Semua SPPG […]

expand_less