Breaking News

Ferry Irwandi Disebut Cemarkan Nama Baik TNI, Apa yang Terjadi?

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Rab, 10 Sep 2025

menalar.idYoutuber Ferry Irwandi kembali menjadi sorotan setelah seorang jenderal TNI melaporkan dirinya atas dugaan pencemaran nama baik institusi militer. Hingga saat ini belum ada penjelasan detail dari sejumlah perwira TNI mengenai pokok perkara tersebut.

Namun, dugaan kuat laporan itu berkaitan dengan pernyataan Ferry dalam sebuah diskusi di televisi nasional, saat ia menayangkan cuplikan video polisi menangkap perusuh yang membawa kartu identitas TNI.

“Di situ jelasnya,ya oang yang punya name tag ikut merusuh,” kata Fery.

Ia juga menambahkan narasi seolah polisi menyebut ada keterlibatan TNI, meski potongan kalimat itu tidak ada dalam video asli.

Lantas, pernyataan tersebut langsung memicu kritik warganet karena dianggap menyudutkan TNI. Mantan perwira tinggi TNI Soleman Ponto pun meluruskan bahwa yang terdengar dalam video adalah kata “Kaveleri ikut rusuh,” bukan “Kapolri” seperti yang diucapkan Ferry. S

elain itu, kata yang dipakai adalah “rusuh” bukan “perusuh” yang maknanya berbeda. Menurut Ponto, pernyataan Ferry berpotensi menjadi provokasi yang merusak citra TNI dan mengganggu keutuhan NKRI.

Ia meminta aparat penegak hukum segera bertindak agar wibawa TNI dan keamanan nasional tetap terjaga. Sejumlah perwira TNI pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai kemungkinan adanya tindak pidana oleh Ferry, Senin (8/9/2025) .

“Pernyataan Ferry sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak citra TNI sebagai institusi,” ucap Ponto dilansir Antara.

Hasil patroli siber internal TNI menemukan dugaan pelanggaran dalam pernyataan CEO Malaka Project tersebut.

Ia pun mendorong aparat penegak hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas atas pernyataan Ferry guna menjaga wibawa TNI, keamanan nasional, dan persatuan nasional.

Sempat Konsultasi ke MK

Sejumlah perwira TNI lantas mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Irwandi pada Senin (8/9/2025).

Pasalnya, hasil temuan patroli siber yang dilakukan TNI ada dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project itu.

Wadir Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus, menjelaskan bahwa TNI memang berkonsultasi soal laporan dugaan pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), institusi negara tidak bisa melaporkan kasus pencemaran nama baik—laporan harus dilakukan secara pribadi.

“Kami sampaikan, kan menurut putusan MK, institusi kan enggak bisa melaporkan. Harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” katanya, Selasa (9/9).

Fian membeberkan, apa yang dilakukan Ferry merupakan pencemaran nama back dan pihak yang terduga merugi merupakan institusi negara.

Berhenti Memprovokasi

Sementara itu, analis politik Boni Hargens mengingatkan agar provokasi terkait tudingan TNI hendak menciptakan darurat militer segera dihentikan. Ia menegaskan bahwa TNI sudah profesional, matang berdemokrasi, dan tidak memiliki rekam jejak kudeta politik sejak 1945.

Menurutnya, bahkan insiden 1952 yang kerap dianggap upaya kudeta oleh pengamat asing, sebenarnya hanyalah bentuk protes TNI terhadap maraknya korupsi politik di parlemen kala itu.

“TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi,” beber Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Bahkan, lanjut dia, yang dilakukan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Besar (Purn) TNI Abdul Haris Nasution dan pasukannya pada tahun 1952 di depan Istana Presiden pertama RI Soekarno, yang oleh pengamat asing dianggap percobaan kudeta, bukan merupakan upaya kudeta seperti di Thailand, Filipina, atau Myanmar.

Boni juga menolak klaim keterlibatan TNI dalam kericuhan aksi massa akhir Agustus lalu. Meski ia mengakui adanya penumpang gelap yang menunggangi demonstrasi.

Ia menilai tudingan Ferry sebagai provokasi serius yang harus ditelusuri oleh komunitas intelijen secara objektif, agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Selain tidak benar, tudingan Ferry itu bentuk provokasi yang serius. Komunitas intelijen perlu mendalami tudingan itu dengan pengumpulan informasi yang objektif dan menyeluruh,” tuturnya.

 

 

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • menteri ham

    Menteri HAM: Terlalu Dini Sebut 3 Demonstran Hilang, Barangkali Sembunyi

    • calendar_month Kam, 18 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menilai pernyataan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengenai adanya orang hilang pascademonstrasi akhir Agustus 2025 masih terlalu terburu-buru. Menurutnya, kemungkinan tiga orang yang dilaporkan hilang itu justru tengah bersembunyi karena panik saat kericuhan terjadi. “Kita tetap ikut berupaya mencari. Saya nyatakan tetap […]

  • Raja Ampat Disorot Para Menteri, Kini Dihantui Eksploitasi Nikel

    Raja Ampat Disorot Para Menteri, Kini Dihantui Eksploitasi Nikel

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wadhana memanggil Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu untuk membahas persoalan eksploitasi tambang nikel yang terjadi di Raja Ampat. Hal ini, disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati yang dikenal dengin Niluh Puspa dalam kegiatan bersih-bersih sampah di Pantai Kuta, Badung, Bali, Kamis (5/6/2025). “Kemarin Bu […]

  • trump

    Trump Sepakat Tarif 15% Untuk Jepang, Klaim Jadi Perjanjian Terbesar

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengumumkan kesepakatan tarif dengan Jepang yang diklaim sebagai salah satu perjanjian perdagangan terbesar dalam sejarah hubungan kedua negara. Menurut Truth Social, bahwa kedua negara sepakat menerapkan tarif timbal balik sebesar 15% untuk produk-produk asal Jepang yang masuk ke pasar AS, Selasa (22/7/2025) waktu setempat. Sebelum tercapainya kesepakatan, […]

  • ASN Pemkab Sampang Menganiaya Kurir COD

    ASN Pemkab Sampang Menganiaya Kurir COD

    • calendar_month Jum, 4 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Seorang kurir bernama Irwan Siskiyanto (21) mengalami penganiayaan saat mengantarkan barang COD di Sampang, Jawa Timur. Dalam video yang beredar, Irwan terlihat menjelaskan pesanan kepada istri pembeli, Zainal Arifin alias Ayik. Saat itu, sang istri meminta uangnya dikembalikan karena barang yang diterima tak sesuai. Tak lama kemudian, Zainal datang dan langsung memprotes. Ia bertanya […]

  • Pengumuman SNBT 2025 Resmi Dirilis Hari Ini Pukul 15.00, Cek dengan Benar!

    Pengumuman SNBT 2025 Rilis Hari Ini Pukul 15.00, Cek dengan Benar!

    • calendar_month Rab, 28 Mei 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pengumuman hasil SNBT 2025 resmi dilaksanakan hari ini, Rabu (28/5/2025), pukul 15.00 WIB. Ketua Umum Panitia SNPMB 2025, Eduart Wolok, menyampaikan bahwa peserta bisa mengakses hasil seleksi lewat situs resmi https://pengumuman-snbt.snpmb.id. Saat memeriksa, peserta perlu memasukkan nomor UTBK-SNBT 2025 dan tanggal lahir sesuai data yang sudah mereka daftarkan di sistem SNPMB. Apabila melihat […]

  • Gubernur Aceh Datangkan Tim dari China untuk Bantu Pencarian Korban

    Gubernur Aceh Datangkan Tim dari China untuk Bantu Pencarian Korban

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi I DPR RI menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mendatangkan tim dari China untuk membantu mendeteksi korban banjir bandang yang masih tertimbun lumpur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme kerja sama resmi pemerintah Indonesia. “Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan […]

expand_less