Breaking News

Dua Warga Binaan Rutan Kebumen Dibebaskan Lewat Amnesti Presiden

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Ming, 3 Agu 2025

menalar.id – Dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kebumen resmi dibebaskan pada Sabtu 2/8/2025, sekitar pukul 14.40 WIB. Keduanya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo.

Kepala Rutan Kelas IIB Kebumen, Pramu Sapta, mengatakan bahwa pembebasan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 yang diteken pada 1/8 lalu. Keputusan itu berisi tentang pemberian amnesti terhadap narapidana yang memenuhi syarat tertentu.

“Keduanya telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan amnesti, dan proses pembebasan dilakukan secara gratis, tanpa dipungut biaya apapun,” ungkap Pramu Sapta dalam keterangan resminya pada Minggu 3/8/2025.

Proses pembebasan dijalankan oleh Kasubsie Pelayanan Tahanan Rutan Kebumen. Sebelum keluar, dua narapidana itu juga mendapat imbauan agar tetap taat hukum dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.

“Kami berharap, setelah mendapatkan pengampunan dari Presiden, para WBP ini bisa kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” imbuhnya.

Pihak keluarga juga hadir dalam proses pembebasan sebagai penjamin. Seluruh kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.

Sebagai informasi, amnesti merupakan bentuk pengampunan yang diberikan oleh Presiden terhadap kasus pidana tertentu. Dalam kasus ini, pemberian amnesti menjadi bentuk kepercayaan negara bahwa warga binaan bisa berubah dan kembali hidup lebih baik di tengah masyarakat

 

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • cpu

    Usai Dikritik, KPU Batalkan 16 Pengecualian Dokumen Capres-Cawapres

    • calendar_month Sel, 16 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mencabut Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 mengenai penetapan dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan. Ada 16 jenis dokumen syarat pencalonan capres-cawapres yang tidak dapat diakses publik tanpa izin dari pihak bersangkutan. “Pada akhirnya, secara kelembagaan kami memutuskan […]

  • Nadiem Kecewa Majelis Hakim Tolak Eksepsi di Kasus Chromebook

    Nadiem Kecewa Majelis Hakim Tolak Eksepsi di Kasus Chromebook

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, pada Senin (12/1/2026). Nadiem terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Melansir Kompas, Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah membacakan penolakan eksepsi tersebut dalam amar putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ia meminta agar […]

  • Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mulai Sidang Kasus Pertamax Oplosan

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mulai Sidang Kasus Pertamax Oplosan

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pengadilan Negeri Jakarta pusat memulai persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pertamax oplosan, pada Rabu (24/12/2025). Perkara tersebut melanjutkan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023 yang telah kini memasuki tahap pembuktian. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) Alfian Nasution menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Pertamax oplosan. […]

  • Buruh Tolak UMP DKI 2026, KSPI Siapkan Gugatan dan Aksi Massa

    Buruh Tolak UMP DKI 2026, KSPI Siapkan Gugatan dan Aksi Massa

    • calendar_month Kam, 25 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai besaran upah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja di ibu kota. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,73 juta dengan menggunakan indeks 0,75. Menurut […]

  • 17+8 tuntutan

    17+8 Tuntutan Desak Pemerintah, Apa Saja Poin Pentingnya?

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Demonstrasi terus berlangsung di banyak wilayah Indonesia sejak, (25/8/2025). Berbagai kelompok masyarakat menyuarakan protes, berawal dari isu kenaikan tunjangan DPR hingga ucapan anggota dewan yang dianggap merendahkan rakyat. Aksi semakin meluas setelah seorang ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal akibat dilindas oleh kendaraan brimob, pada (28/8). Puncaknya saat jagat maya diramaikan soal aspirasi […]

  • Publik kembali dihebohkan dengan unggahan video kerusuhan dan aksi saling pukul antara sekelompok warga Aceh dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kota Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025).

    Kronologi TNI Pukul Warga Aceh Usai Kibarkan Bendera Bintang Bulan

    • calendar_month Jum, 26 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Publik kembali dihebohkan dengan unggahan video kerusuhan dan aksi saling pukul antara sekelompok warga Aceh dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kota Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025). Insiden ini terjadi saat warga menggelar konvoi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang. Seorang warga Aceh Tsani menjelaskan […]

expand_less