Breaking News

Simbol Protes Jelang Kemerdekaan, Warga Pasang Bendera One Piece

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 31 Jul 2025

menalar.id – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, tak semua warga menyambutnya dengan semangat yang sama. Di Kebayoran, Jakarta Selatan, Riki Hidayat (31 tahun) justru memilih tidak mengibarkan bendera merah putih seperti biasanya.

“Sudah tiga tahun ini saya pasang bendera setengah tiang setiap 17 Agustus. Itu tanda berkabung, soalnya pemerintah kita semakin jauh dari asas demokrasi,” kata Riki saat dihubungi pada Kamis, 31/7/2025.

Tahun ini, Riki berencana mengibarkan bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Menurutnya, ini adalah simbol protes dan bentuk perlawanan dari warga yang merasa kecewa terhadap situasi negara.

“Ini bukan soal hilangnya rasa nasionalisme ya,” ujar Riki. “Saya cinta Tanah Air di mana saya bisa hidup di sana. Tetapi Tanah Air yang saya cintai itu, bukan tanah air tempat saya membayar pajak, namun tidak mendapatkan hak yang sepadan atas pajak yang saya bayar.” Imbuhnya.

Sikap serupa juga datang dari Rian (32), warga Depok, Jawa Barat. Ia mengatakan tidak ada rasa semangat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Selama ini kita kayak enggak merdeka, gak sih?” ucap Rian.

Sebagai penggemar One Piece, Rian merasa terdorong ikut menyuarakan keresahan melalui simbol bendera anime tersebut. Ia bahkan sudah memesan bendera bajak laut dari marketplace dan tinggal menunggu barangnya datang untuk segera dipasang di depan rumah.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing bertentangan dengan konstitusi.

    RUU Disinformasi Dinilai Antikritik, YLBHI Soroti Sikap Pemerintah

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing bertentangan dengan konstitusi. YLBHI menilai RUU tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. YLBHI menyoroti Pasal 28F dan Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh […]

  • Bahlil

    Bahlil: Kehadiran PT Gag Nikel Bikin Warga Pulau Gag Terbantu

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim bahwa warga pulau Gag di Raja Ampat  meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melanjutkan izin pertambangan nikel di wilayah mereka. Permintaan ini terjadi saat Bahlil berkunjung dan berdialog dengan masyarakat pulau Gag pada akhir pekan lalu. Dalam berita berjudul “Ditemui Menteri Bahlil, Masyarakat Pulau Gag […]

  • gaza

    Gencatan Senjata Ilusi: Israel Tewaskan 30 Warga Palestina Setelah Kesepakatan

    • calendar_month Jum, 10 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Israel kembali menyerang Palestina lewat serangan udara yang mengakibatkan 30 warga Palestina tewas. Dałam laporan yang beredar, banyak kepulan asap dan ledakan di sejumlah wilayah Gaza. Hal ini dilakukan beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata. Adapun, salah satu serangan paling mematikan menghantam rumah keluarga Ghaboun di kawasan Al-Sabra, Gaza Utara. Menurut keterangan Pertahanan […]

  • Asia-Pasifik Ajukan Indonesia Sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026

    Asia-Pasifik Ajukan Indonesia Sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Asia-Pacific Group (APG) memilih Indonesia untuk menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menilai pemilihan tersebut merupakan bentuk kepercayaan negara-negara di Asia-Pasifik terhadap Indonesia. Penetapan nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan berlangsung dalam Pertemuan Dewan HAM, pada Kamis (8/1/2026). Wakil Tetap RI untuk […]

  • Program BERDAYA Dorong Difabel Bangkit Mandiri, Muhammadiyah dan Lazismu Perkuat Ekonomi Inklusif

    Program BERDAYA Dorong Difabel Bangkit Mandiri, Muhammadiyah dan Lazismu Perkuat Ekonomi Inklusif

    • calendar_month Sel, 30 Des 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PP Muhammadiyah bersama Lazismu menggelar Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan dan Penyaluran Bantuan Modal Tahap I melalui Program BERDAYA (Bersama Difabel Berkarya) pada Selasa, 30 Desember 2025, bertempat di Aula Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lantai 1, Jakarta. Kegiatan ini merupakan upaya mendorong kemandirian ekonomi penyandang difabel melalui pendekatan pelatihan, pendampingan […]

  • Khawatirkan Premanisme, Ormas Adat Tarakan Aksi Tolak GRIB Jaya

    Khawatirkan Premanisme, Ormas Adat Tarakan Aksi Tolak GRIB Jaya

    • calendar_month Rab, 14 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Organisasi masyarakat (Ormas) adat lokal Kota Tarakan, Kalimantan Utara, menolak keras kehadiran Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga membawa aroma premanisme. Aliansi ormas adat setempat akan menggelar aksi damai pada Sabtu (17/5/2025), untuk menyampaikan aspirasi mereka. Peserta aksi akan berkumpul di Balai Adat Keramat pukul 09.00 WITA, kemudian bergerak menuju […]

expand_less