Jumat, 8 Agu 2025
Tag Populer

Setelah Ratusan Keracunan, Polemik Pengawasan MBG antara BPOM dan BGN Meletus

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sen, 19 Mei 2025

menalar.id,. – Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN), padahal kedua lembaga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Januari 2025.

“Selama ini dapur-dapur untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak? Sudah sesuai standar atau tidak? Kami tidak dilibatkan dalam hal itu,” tegas Taruna dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (15/5/2025).

MoU Tak Diimplementasikan

Padahal, MoU antara BPOM dan BGN memuat 13 program kerja sama terkait MBG. Sebagai pengawas pangan olahan berdasarkan PP No.86/2019, BPOM seharusnya mengawasi seluruh rantai pasok MBG mulai dari penyiapan dapur, pengolahan bahan baku, hingga distribusi.

Taruna membantah tudingan bahwa ketidakterlibatan disebabkan keengganan mengawasi.

“Kami memiliki kewenangan sesuai peraturan keamanan pangan. Tetapi kami harus menghormati otoritas BGN sebagai penanggung jawab utama program ini,” jelasnya usai rapat.

Anggaran Jadi Kendala Utama

Menurut Taruna, ketiadaan anggaran khusus menjadi hambatan utama pelaksanaan pengawasan.

“MoU jangan hanya sekedar MoU, tapi harus sampai teknis dan anggarannya. Semua pekerjaan membutuhkan anggaran,” tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus keracunan MBG:

– 171 korban di Bogor (8/5/2025)

– 78 siswa di Cianjur (22/4/2025)

– 60 siswa di Batang, Jawa Tengah (16/4/2025)

BGN Klaim Sudah Libatkan BPOM

Kepala BGN Dadan Hindayana membantah tudingan BPOM tidak dilibatkan. Menurutnya, BPOM telah berpartisipasi dalam pelatihan penjamah makanan di Jawa Barat.

“BGN akan memperkuat kerja sama dengan BPOM dan Kemenkes terkait kualitas pangan dan penanggulangan KLB,” ujar Dadan kepada awak media, Jumat (16/5/2025).

DPR Akan Mediasi

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menduga terjadi kesenjangan komunikasi antara BGN yang baru terbentuk dengan BPOM.

“Komisi IX akan mempertemukan kedua lembaga minggu depan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Edy.

ICW mengkritik keterlambatan pelibatan, menuding program MBG lebih mengutamakan pencapaian target politik daripada aspek keamanan pangan.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Intervensi Saksi Kunci Kasus Penembakan Pelajar SMK Semarang Oleh Polisi

    Intervensi Saksi Kunci Kasus Penembakan Pelajar SMK Semarang Oleh Polisi

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. –  Suasana panas menyambut persidangan kasus penembakan siswa SMK Gamma Rizkynata Oktavandy di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (1/7/2025). Aksi saling tarik menarik seorang saksi kunci berinisial V yang masih di bawah umur terjadi di gerbang pengadilan, melibatkan pengacara keluarga korban dan seorang pria tak dikenal. Zainal Petir, kuasa hukum keluarga Gamma, berusaha membawa V […]

  • Suami Tega Bunuh Istri di Ciputat Timur, Sempat Ribut Sebelumnya

    Suami Tega Bunuh Istri di Ciputat Timur, Sempat Ribut Sebelumnya

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Warga sekitar rumah kontrakan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan mengaku sempat mendengar keributan dari dalam rumah sebelum terjadi pembunuhan suami terhadap istri pada Selasa (17/6/2025) dini hari. Ade Widyana (47), tetangga korban, mengira suara ribut itu hanyalah pertengkaran rumah tangga biasa. “Memang sebelum itu kedengeran ribut, dan pikir saya kan namanya tetangga mungkin […]

  • Presiden Prabowo Resmikan 55 Proyek EBT Nasional

    Presiden Prabowo Resmikan 55 Proyek EBT Nasional

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id-Presiden Prabowo Subianto meresmikan 55 proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) di 15 provinsi. Nilai investasinya menembus sekitar Rp25 triliun, Bondowoso, Kamis (26/6/2025). Salah satu dari 55 proyek tersebut, adalah PLTP Ijen Unit 1 di Bondowoso, Jawa Timur. Proyek ini dikelola PT Medco Cahaya Geothermal, anak usaha dari PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). […]

  • Danantara Pimpin Pembelian Lahan di Mekkah untuk Kampung Haji Indonesia

    Danantara Pimpin Pembelian Lahan di Mekkah untuk Kampung Haji Indonesia

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan rencana pemerintah membeli lahan di Mekkah guna membangun kampung haji khusus jemaah Indonesia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan memimpin proses pembelian dan pengembangan lahan tersebut. Rosan menjelaskan, pemerintah masih membahas skema pembelian, termasuk kemungkinan melibatkan BUMN atau menggunakan anggaran murni negara. Namun, […]

  • Pemerintah China berencana memberikan subsidi uang tunai secara nasional kepada keluarga yang memiliki anak.

    Krisis Populasi! China Beri Subsidi Tunai untuk Kelahiran Anak

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah China berencana memberikan subsidi uang tunai secara nasional kepada keluarga yang memiliki anak. Hal ini sebagai langkah untuk mengatasi tren penurunan angka kelahiran yang terus berlangsung selama tiga tahun terakhir. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi risiko jangka panjang terhadap perekonomian. Terutama akibat berkurangnya jumlah penduduk usia produktif dan penurunan populasi secara keseluruhan. […]

  • MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menegaskan bahwa seorang wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketegasan ini tertuang dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Berdasarkan Pasal 23 UU […]

expand_less