Kamis, 30 Okt 2025

Senat Gagal Sepakati Anggaran, Pemerintah AS Resmi Shutdown

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 2 Okt 2025

menalar.id,. – Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown setelah Senat gagal menyetujui rancangan anggaran belanja tahunan pada Selasa (30/9/2025) malam. Pemungutan suara yang digelar berakhir dengan hasil 55-45, angka yang masih kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU pendanaan.

Kebuntuan anggaran itu muncul karena Partai Demokrat tetap bersikeras memperpanjang subsidi layanan kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA). Dalam RUU anggaran yang tengah dibahas, subsidi tersebut terancam kedaluwarsa. Partai Republik menolak permintaan itu dengan alasan mereka menginginkan RUU anggaran yang bersih tanpa tambahan persyaratan.

Situasi semakin memanas ketika Presiden Donald Trump melontarkan ancaman sesaat sebelum pemungutan suara. Ia mengatakan akan membatalkan program-program yang menjadi andalan Partai Demokrat serta memecat pegawai federal jika pemerintah masuk ke fase shutdown. Pernyataan itu menambah tekanan politik di tengah kebuntuan dua partai besar.

Shutdown pemerintah Amerika Serikat berarti sebagian lembaga pemerintahan federal harus berhenti beroperasi karena Kongres tidak berhasil menyetujui anggaran belanja tepat waktu. Tahun fiskal 2025 AS berakhir pada 30 September tengah malam, sehingga tanpa adanya mufakat, pemerintah tidak memiliki dana legal untuk membiayai operasional.

Dalam politik Amerika Serikat, shutdown, adalah situasi ketika Kongres gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahan. Biasanya pemerintah berhenti menyediakan semua layanan selain yang “penting” saja.

Penutupan pemerintahan cenderung terjadi setelah Presiden dan satu atau kedua majelis Kongres tidak mampu menyelesaikan perselisihan alokasi anggaran sebelum siklus anggaran yang ada berakhir.

Dampaknya langsung terasa. Sejumlah kantor layanan publik, museum, dan taman nasional terpaksa ditutup. Pegawai federal non-esensial dirumahkan tanpa gaji, sementara pegawai esensial seperti polisi, militer, dan staf rumah sakit tetap bekerja, meski bayaran mereka terancam tertunda.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ayah Affan Kurniawan: Uang Miliaran Tidak Bisa Gantikan Anak Saya

    Ayah Affan Kurniawan: Uang Miliaran Tidak Bisa Gantikan Anak Saya

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Zulkifli, ayah dari Affan Kurniawan yang tewas usai dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, masih larut dalam duka. Meski banyak bantuan datang, ia menegaskan tak ada yang bisa menggantikan anaknya. “Uang miliaran tidak bisa menggantikan anak saya,” ujar Zulkifli saat ditemui di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025). Sejak Kamis […]

  • trump

    Trump Pidato Nyaris Satu Jam Usai Teleprompter Bermasalah di PBB

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan sebagian besar pidatonya di luar teks yang telah disiapkan pada di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (23/9/2025). Hal ini terjadi karena teleprompter di ruang sidang mengalami gangguan dan Trump langsung menyinggung masalah itu saat membuka pidato. “Saya berterima kasih hari ini […] dan saya […]

  • KPK RI: Pejabat Eselon & Swasta Jadi “Jawara” Kasus Korupsi

    KPK RI: Pejabat Eselon & Swasta Jadi “Jawara” Kasus Korupsi

    • calendar_month Jum, 12 Sep 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,- Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengungkap data statitstik yang menerangkan pejabat eselon I, II, dan III dan pihak swasta menjadi kelompok profesi yang paling banyak mendapatkan penanganan dalam kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan data dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah tindak pidana korupsi yang mereka tangani lembaga antirasuah tersebut berdasarkan jabatan/profesi […]

  • prabowo

    11 Program Prioritas Prabowo Subianto Serap Rp446,24 Triliun dari APBN 2025

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintahan Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp446,24 triliun untuk melaksanakan 11 program prioritas pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa 11 program prioritas yang dirancang pemerintah bertujuan untuk menjaga kelancaran perekonomian dan memastikan pertumbuhannya tetap stabil, Selasa (3/6/2025). “Di tengah kondisi dunia yang sangat dinamis dari sisi geopolitik maupun ekonomi, APBN […]

  • Ustadz Adi Hidayat Luncurkan Inovasi Padi Terapung "Si Opung"

    Ustadz Adi Hidayat Luncurkan Inovasi Padi Terapung “Si Opung”

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Ustadz Adi Hidayat memperkenalkan terobosan pertanian “Si Opung“, sebuah sistem budidaya padi terapung yang memungkinkan penanaman di lahan terbatas. Mereka memamerkan inovasi ini dalam acara penandatanganan MoU antara Kementerian Desa PDT dengan Yayasan Quantum Akhyar Institute untuk program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Desa Sindanglaya, […]

  • Politikus PKS Soroti Potensi Konflik Kepentingan Fadil di MIND ID

    Politikus PKS Soroti Potensi Konflik Kepentingan Fadil di MIND ID

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyoroti potensi risiko dari pengangkatan perwira Polri sebagai komisaris di BUMN tambang Mining Industry Indonesia (MIND ID). Berdasarkan laman resmi MIND ID, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri Komisaris Jenderal Fadil Imran saat ini menjabat sebagai komisaris. Menurut Nasir, polisi aktif seharusnya menjaga profesionalitas “Anggota polisi harus fokus […]

expand_less