Minggu, 14 Des 2025

Senat Gagal Sepakati Anggaran, Pemerintah AS Resmi Shutdown

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 2 Okt 2025

menalar.id,. – Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown setelah Senat gagal menyetujui rancangan anggaran belanja tahunan pada Selasa (30/9/2025) malam. Pemungutan suara yang digelar berakhir dengan hasil 55-45, angka yang masih kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU pendanaan.

Kebuntuan anggaran itu muncul karena Partai Demokrat tetap bersikeras memperpanjang subsidi layanan kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA). Dalam RUU anggaran yang tengah dibahas, subsidi tersebut terancam kedaluwarsa. Partai Republik menolak permintaan itu dengan alasan mereka menginginkan RUU anggaran yang bersih tanpa tambahan persyaratan.

Situasi semakin memanas ketika Presiden Donald Trump melontarkan ancaman sesaat sebelum pemungutan suara. Ia mengatakan akan membatalkan program-program yang menjadi andalan Partai Demokrat serta memecat pegawai federal jika pemerintah masuk ke fase shutdown. Pernyataan itu menambah tekanan politik di tengah kebuntuan dua partai besar.

Shutdown pemerintah Amerika Serikat berarti sebagian lembaga pemerintahan federal harus berhenti beroperasi karena Kongres tidak berhasil menyetujui anggaran belanja tepat waktu. Tahun fiskal 2025 AS berakhir pada 30 September tengah malam, sehingga tanpa adanya mufakat, pemerintah tidak memiliki dana legal untuk membiayai operasional.

Dalam politik Amerika Serikat, shutdown, adalah situasi ketika Kongres gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahan. Biasanya pemerintah berhenti menyediakan semua layanan selain yang “penting” saja.

Penutupan pemerintahan cenderung terjadi setelah Presiden dan satu atau kedua majelis Kongres tidak mampu menyelesaikan perselisihan alokasi anggaran sebelum siklus anggaran yang ada berakhir.

Dampaknya langsung terasa. Sejumlah kantor layanan publik, museum, dan taman nasional terpaksa ditutup. Pegawai federal non-esensial dirumahkan tanpa gaji, sementara pegawai esensial seperti polisi, militer, dan staf rumah sakit tetap bekerja, meski bayaran mereka terancam tertunda.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • JPPI Ungkap Korban Keracunan MBG Capai 10 Ribu Anak

    JPPI Ungkap Korban Keracunan MBG Capai 10 Ribu Anak

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.-Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia () mengungkapkan korban keracunan MBG mencapai 10.833 dalam sepekan ini. Jumlah korban tersebut merupakan perhitungan dari kasus MBG yang terjadi sejak 29 September hingga 4 Oktober 2025. Koordinator JPPI Ubaid Matraji menjelaskan kenaikan jumlah korban keracunan pekan ini jauh lebih tinggi dibanding sata-rata mingguan bulan September  yang mencapai 1.5341 anak per […]

  • puan

    Puan Angkat Suara Soal Demo: DPR Siap Nampung Seluruh Aspirasi

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya siap menampung seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Ia juga mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan dengan tetap saling menghormati. ”Ya kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu […]

  • Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?

    Aksi Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menggelar aksi kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Aksi kamisan ke-887 lebih mengedepankan tentang penolakan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini telah sah menjadi Undang-Undang. Aksi kamisan tetap konsisten meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998. […]

  • Cak Imin: Pilkada Sebaiknya Lewat DPRD atau Penunjukan Pusat

    Cak Imin: Pilkada Sebaiknya Lewat DPRD atau Penunjukan Pusat

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menyampaikan usulan agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung. Menurutnya, sistem yang ada sekarang perlu dievaluasi total. Ia mengusulkan kepala daerah bisa saja ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah. “Saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan […]

  • bali

    Usai ke Qatar, Prabowo Sambangi Lokasi Banjir di Bali

    • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto berkunjung langsung ke lokasi banjir di Bali, pada Sabtu (13/9/2025). Sehari sebelumnya ia melakukan kunjungan kenegaraan ke Qatar. Melalui siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, pesawat kepresidenan RI mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, sekitar pukul 11.15 WIB. Prabowo kemudian turun dari pesawat pada pukul 11.28 WIB dengan […]

  • Aliansi Remaja Indonesia Bersatu Desak Reformasi Total Badan Gizi Nasional

    Aliansi Remaja Indonesia Bersatu Desak Reformasi Total Badan Gizi Nasional

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Aliansi Remaja Indonesia Bersatu (Ajaib) mendesak adanya reformasi total di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi agar anggaran benar-benar digunakan secara bersih dan berpihak pada masyarakat. Tuntutan itu disampaikan puluhan massa Ajaib dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK di Setiabudi, Jakarta […]

expand_less